Putusan PT KUPANG
237/PID/2009/PT KPG

Putusan PT KUPANG Nomor 237/PID/2009/PT KPG
Tanggal 21 Januari 2010 —Pembanding/Terdakwa : BURHAN AHMAD
Terbanding/Jaksa Penuntut : Herdian Rahadi, S.H.

------------------------- M E N G A D I L I -------------------------

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA;
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA TANGGAL 3 JULI 2009 NOMOR : 22/PID.B/2009/PN.LBT SEKEDAR MENGENAI KUALIFIKASI TINDAK PIDANANYA DAN PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
• MENYATAKAN TERDAKWA BURHAN AHMAD ALIAS KOLI TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN DARI PEMERINTAH;
• MENGHUKUM TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA TERSEBUT UNTUK SELEBIHNYA;
• MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA UNTUK KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH).

------------------------- M E N G A D I L I -------------------------

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 3 Juli 2009 Nomor : 22/PID.B/2009/PN.LBT sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
• Menyatakan terdakwa BURHAN AHMAD alias KOLI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan Dari Pemerintah?;
• Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut untuk selebihnya;
• Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).