Putusan PN BLITAR
397/Pid.Sus/2022/PN Blt

Putusan PN BLITAR Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt
Tanggal 2 Maret 2023 —Penuntut Umum:
FAETONY YOSY ABDULLAH.,S.H
Terdakwa:
AGUS BISRI Bin Alm SUTARJO

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bisri Bin Alm Sutarjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penyelenggaraan Telekomunikasi, tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat? sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 4 (empat) buah buku catatan penagihan pembayaran wifi tahun 2021.
• 3 (tiga) buah buku catatan penagihan pembayaran wifi tahun 2021.
• Kabel VO (Viber Optic).
• Kabel LAN (Kabel untuk menyalurkan dari modem ke router).
• Alat Router merk Toto Link atau merk tenda (alat penangkap sinyal atau jaringan internet/ wifi).
• Box panel (kotak tempat modem Indie Home).
• alat switch Hub (alat Pembagi jaringan wifi) merk Tenda 7.
• Alat mocrotic (alat yang digunakan pembagi bandwitch/ kecepatan jaringan).
• 1 (satu) unit HP merk Redmi (sebagai Kontrol atau pembagi bandwitch dengan menggunakan aplikasi WIN BOX)
• 1 (satu) buah buku catatan pelanggan warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

• 67 (enam puluh tujuh) buah modem speedy.

Dikembalikan kepada PT Telkom Indonesia Cabang Blitar melalui Saksi Arief Rifqi Putranto

• Uang setoran pembayaran tagihan internet sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
• Uang setoran pembayaran jaringan internet speedy Indiehome bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);