Putusan PA Sei Rampah
142/Pdt.G/2023/PA.Srh

Putusan PA Sei Rampah Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Srh
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aswin Hidayat Tarihoran Bin Ali Mansur Tarihoran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zulfah Audia Bahry Dalimunthe Binti Zaiful Bahry Dalimunthe, Sp (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai berupa:
   1. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   2. Maskan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (madhiyah) untuk Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak 01 Januari 2023 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x jumlah hari sejak 01 Januari 2023 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat cerai berupa:
   1. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
   2. Mut`ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya/penghasilannya serta menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi Penggugat serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap harinya dipandang telah patut, sehingga besaran nilai tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap jumlah hari atas nafkah lampau yang akan dibayarkan, maka Majelis berpendapat untuk menetapkan tanggal 01 Januari 2023 sebagai awal perhitungan atas pembayaran nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah lampau dapat dikabulkan dan Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah lampau sejak tanggal 01 Januari 2023 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan nilai nafkah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dimana total nilainya akan dihitung kemudian saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan perlu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;