Putusan PN KUPANG
19/Pdt.G.S/2021/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Kpg
Tanggal 17 Nopember 2021 —Penggugat:
MELKIANUS ELIASAR LUSI
Tergugat:
MAXI JULIAN DENGAK-RIHI DARA, ST. MEMD

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan :

"Bahwa dari perhitungan tersebut diatas, disepakati bersama akan dibagikan kepada sdr. YERRY BILLIK dan (merupakan saudara dari Penggugat) sehingga PENGGUGAT medapatkan uang sebesar Rp.544.755.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah),

Bahwa dari harga yang secara subtansial diatas maka dituangkan dan dikuatkan dalam bentuk sebuah kesepakan bersama yaitu dalam suatu PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI, tertanggal 26 April 2018 dimana PENGGUGAT I dan , istrinya juga ikut menyetujui Penjualan jual ? beli tersebut, dan dimana TERGUGAT berada sebagai pihak kedua.

Bahwa didalam Perjanjian Pengikatan Jual beli tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah mengikatkan diri dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Pihak Pertama. Bahwa dari keseluruhan harga tersebut, telah dibayar sebagai uang panjar sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), SISANYA AKAN DIBAYAR SETELAH SELESAI PENGUKURAN ULANG PENETAPAN ULANG BATAS -BATAS OLEH PERTANAHAN KOTA KUPANG, SETELAH PELUNASAN PIHAK KEDUA MEMBAYAR RP.200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah) dan sisanya AKAN DIBAYAR BERUPA GIRO MUNDUR SECARA BERTAHAP SELAMA EMPAT KALI DENGAN CARA MENTRANSFER KE REKENING GIRO BANK BRI NO.REK 7485-01-004946-53-4 atas nama MELKIANUS ELIASAR LUSI.

Bahwa apabila dihitung secara KALENDER MASEHI maka SEHARUSNYA apa yang menjadi kewajiban hukum dari TERGUGAT seperti yang tertera pada Perjanjian tesebut maka SEHARUSNYA SUDAH DILUNASI TERHITUNG SEJAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBUAT DAN TANDATANGANI ATAU SEJAK DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI BATAS?BATAS TANAH OLEH Badan Pertanahan Kota Kupang seharusnya SUDAH DILUNASI SEJAK PADA BULAN APRIL TAHUN 2019.

Bahwa kemudian dalam Pasal 5 garis datar kedua disebutkan bahwa : Pihak Pertama dengan ini menyatakan wajib dan diharuskan untuk datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ) untuk menndatangani Akte jual Beli, bilamana Sertifikat dapat dibalik nama Bahwa Sertifikat teraebut sampai saat ini telah dilakukan Balik nama , hal mana dibuktikan dengan Bukti P2 yaitu AJB yang dibuat dihadapan Notaris Emanuel Mali , SH. MH.

Bahwa kemudian pada halaman 3, PASAL 1 diuraikan secara JELAS DAN TERANG mengenai harga yang disepakati bersama seperti terurai pada point 5 tersebut diatas serta tata cara pembayaran yang mengikat kedua belah pihak secara Hukum.

Bahwa kemudian bila dilihat dari Prespektif Hukum tertulis dengan gamblang bahwa ?PIHAK KEDUA DENGAN INI BERJANJI DAN AKAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMBAYAR SECARA TERTIB SISA HARGA TANAH TERSEBUT TEPAT WAKTUNYA , APABILA PIHAK KEDUA LALAI TIDAK MEMBAYAR SISA SESUAI WAKTU dst???..?.

Bahwa selanjutnya isi dari perjanjian tersebut bila ditinjau dari aspek hukum, pada PASAL 2 berbunyi ?BAHWA HARGA JUAL BELI TERSEBUT DIATAS DALAM BENTUK CARA DAN ALASAN APAPUN JUGA TIDAK DAPAT DIADAKAN PERUBAHAN, KARENA TELAH DMUFAKATI BERSAMA? yang artinya perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan berbagai macam alasan atau dalil apapun, karena telah mengikat dan sah dimata Hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, karena tuntutan atas adanya pembatalan secara sepihak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014, No. 580 K/Pdt/2015, No. 28 K/Pdt/2016 dan No. 5 K/Pdt/2016 yang pada pokoknya menyatakan "Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 19/Pdt.G.S/2021/PN Kpg dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.