Putusan PN KUPANG
59/Pdt.G/2021/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpg
Tanggal 26 Oktober 2021 —Penggugat:
Kolan Junus Foenai
Tergugat:
1.Max Lorens Foenay
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam hubungan dengan tanah obyek sengketa adalah merupakan ahli waris yang sah dari SUNA FOENAI yang diturunkan kepada KOLAN LORENS FOENAI sebagai Kakek Penggugat dan selanjutnya EBEN KORNELIUS FOENAI dan isterinya Ester Foenai-Cornelis sebagai orang tua kandung Penggugat dan sekarang Penggugat dalam kedudukan sebagai ahli waris berhak pula atas bidang tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena status Penggugat adalah sebagai ahli waris langsung dari SUNA FOENAI yang turun kepada KOLAN LORENS FOENAI dan GEDREDA AMTARAN yang menikah sah secara adat, agama dan pemerintah, yang selanjutnya melahirkan EBEN CORNELIUS FOENAI yang selanjutnya menikah sah dengan ESTER CORNELIS dan selanjutnya melahirkan Penggugat, maka adalah Patut bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah menggugat obyek tanah sengketa sebagai warisan langsung dari Pewaris SUNA FOENAI;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan harta warisan dari SUNA FOENAI yang dirurunkan kepada KOLAN LORENS FOENAI, maka setiap proses pemilikannya harus atas dasar persetujuan dari para ahli waris lainnya ternasuk Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari perkawinan yang sah antara KOLAN LORENS FOENAI dengan GETREDA AMTARAN;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari SUNA FOENAI yang selanjutnya diwariskan kepada KOLAN LORENS FOENAI dan isterinya GETREDA AMTARAN yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I sebagai anak kandung dari FERDINAN L. FOENAY yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dengan luasnya adalah 6.440 m², sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Tahun 1995, Surat Ukur Nomor : 2062/Oepura/1995 berikut batas-batasnya adalah sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Drs. F.L. Foenay;
• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fredrik Bistolen dan tanah C. Foenay Djo;
• Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Drs. F.L. Foenaydan tanah Kolan J. Foenai;
• Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PDAM Kupang;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengeketa atas nama Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari SUNA FOENAI dan selanjutnya oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Tahun 1995, Surat Ukur Nomor : 2062/Oepura/1995 adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Tahun 1995 atas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan dari SUNA FOENAI tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai ahli waris langsung dan ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Tahun 1995, Surat Ukur Nomor : 2062/Oepura/1995 atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maupun ahli waris lainnya sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Tahun 1995, Surat Ukur Nomor 2062/Oepura/1995 adalah CACAT HUKUM dan Tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang tetap melakukan proses pengukuran dan penetapan ulang batas-batas tanah obyek sengketa, sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020 tanpa menghargai surat Penggugat tertanggal 22 Juni 2020 adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

10. Memerintahkan kepada Tergugat II agar tidak melakukan pengukuran maupun penetapan ulang batas-batas tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 Tahun 1995, Surat Ukur Nomor : 2062/Oepura/1995 atas nama Tergugat I sepanjang putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;