Putusan PN DENPASAR
929/Pdt.G/2022/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 929/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 12 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat (TRI MULYANI) dan Tergugat (PUTU ARDIYASA) telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu , dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Nym Wirta, pada tanggal 18 Oktober 2000 di Bondalem dan PUTU ARDIYASA berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. 195/WNI/Tjk/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, di Singaraja pada tanggal 12 Juni 2013, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama Anak kedua bernama: KADEK ARIL KRISNA, Jenis kelamin Laki- laki Lahir di Bondalem, tanggal 11 September 2005 (Umur 17 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 415/lst/Tjk/2008, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Mei 2008, Anak ketiga bernama: KOMANG ARIK FANITA KRISSANDRA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bondalem, tanggal 13 Desember 2009 (Umur 12 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No.5108-LT-03062015-0115, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 juni 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);