1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PALU
6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL
    Tanggal 13 April 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tri Setya Irawan, S.H.
    Terbanding/Terdakwa : SUDARJI
    Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 9 Maret 2023
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Sigit Sutriono
    Hakim Anggota Gede Ariawan, Brmuhtar
    Panitera Mariati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2022/PN PAL. TANGGAL 16 PEBRUARI 2023, YANG DIMINTAKAN BANDING, MENGENAI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
    1. MENYATAKAN TERDAKWA SUDARJI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DAKWAAN PRIMAIR.
    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA TERSEBUT DIATAS OLEH KARENANYA DARI DAKWAAN PRIMAIR.
    3. MENYATAKAN TERDAKWA TERSEBUT DIATAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR.

    1. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN SERTA DENDA SEJUMLAH RP.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN ;
    2. MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP 340.886.000 (TIGA RATUS EMPAT PULUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DENGAN KETENTUAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN INI MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT DAN DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT, MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN RUMAH TAHANAN NEGARA ;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
    1. 1 (SATU) LEMBAR KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR : 800.PP/038-BKPPD/B.MW/2008 TANGGAL 01 DESEMBER 2008 TENTANG SEKRETARIS DESA DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL;

    (DISITA DARI SAKSI AMBOTANG ABU)

    BARANG BUKTI POINT 1 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AMBOTANG ABU;

    1. 1 (SATU) LEMBAR SERTIFIKAT KEAHLIAN DARI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DENGAN NOMOR REGRISTRASI : 1.2.201.3.165.19.1105428 TANGGAL 24 JUNI 2020;

    (DISITA DARI SAKSI JAMAL HI. LAHI)

    BARANG BUKTI POINT 2 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAMAL HI. LAHI;

    1. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 821.22/014/RHS/BKPSDMD/2018 TANGGAL 12 JANUARI 2018 TENTANG PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR: 821.22/003/RHS/BKPSDMD/2018 TANGGAL 15 JANUARI 2018;
    3. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.22/004/RHS/BKPSDMD/2018 TANGGAL 15 JANUARI 2018;
    4. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR : 821.22/091/RHS/BKPSDMD/2021 TANGGAL 07 APRIL 2021 TENTANG PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
    5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR: 821.22/017/RHS/BKPSDMD/2021 TANGGAL 08 APRIL 2021;
    6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.22/018/RHS/BKPSDMD/2021 TANGGAL 08 APRIL 2021;
    7. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 1 TAHUN 2017 TANGGAL 10 JANUARI 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2017;
    8. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 2 TAHUN 2017 TANGGAL 10 JANUARI 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2017
    9. (DISITA DARI SAKSI ALAMSYAH)
    10. BARANG BUKTI POINT 3 SAMPAI DENGAN POINT 10 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALAMSYAH;
    11. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 821.23/193/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 18 FEBRUARI 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
    12. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR: 821.23/001/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016;
    13. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.23/002/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016;
    14. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KECAMATAN MENUI KEPULAUAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI YANG DITUJUKAN UNTUK BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 141/025/MK/2017 TANGGAL 24 JULI 2017 PERIHAL PENYELESAIAN MASALAH KEUANGAN DESA TANJUNG HARAPAN;
    15. 1 (SATU) LEMBAR BERITA ACARA DENGAN NOMOR: 145/0250/MK/2017 TANGGAL 24 JULI 2017 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2017;
    16. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT KECAMATAN MENUI KEPULAUAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI YANG DITUJUKAN UNTUK BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 141/0268/MK/IX/2017 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2017 PERIHAL USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN AN. SUDARJI DAUD;
    17. 1 (SATU) LEMBAR SURAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG DITUJUKAN UNTUK CAMAT MENUI KEPULAUAN DENGAN NOMOR: 414/349/DPMDP3A/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2018 PERIHAL TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN.
    18. (DISITA DARI SAKSI ALWI SINONG)
    19. BARANG BUKTI POINT 11 SAMPAI DENGAN POINT 17 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALAMSYAH;
    20. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 821.23/193/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 18 FEBRUARI 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
    21. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR : 821.23/025/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 19 PEBRUARI 2016;
    22. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.23/026/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 19 PEBRUARI 2016;
    23. 1 (SATU) RANGKAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 821.23/295/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 22 MEI 2017 TENTANG PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
    24. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR : 821.23/007/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 23 MEI 2017;
    25. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.23/008/RHS/BKPSDMD/2017, TANGGAL 23 MEI 2017;
    26. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR 20 TAHUN 2018, TANGGAL 08 MEI 2918 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
    27. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN NOMOR 113 TAHUN 2014 TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
    28. (DISITA DARI SAKSI HARDIMAN, S.STP)
    29. BARANG BUKTI POINT 18 SAMPAI DENGAN POINT 25 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARDIMAN, S.STP;
    30. 1 (SATU) RANGKAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 821.23/295/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 22 MEI 2017 TENTANG PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN MOROWALI;
    31. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR: 821.23/017/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 23 MEI 2017;
    32. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.23/018/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 23 MEI 2017;
    33. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR : 141/SK.0772/BPMPD/IX/2013, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN MOROWALI;
    34. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR : 188.4.45/KEP.0200/DPMDP3A/2017, TANGGAL 6 SEPTEMBER 2017, TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI;
    35. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 49/PMK.07/2016, TANGGAL 30 MARET 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA;
    36. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 199/PMK.07/2017 TANGGAL 22 DESEMBER 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESAS SETIAP DESA;
    37. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 225/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.
    38. (DISITA DARI SAKSI RASTAM MAHI, S.H)
    39. BARANG BUKTI POINT 26 SAMPAI DENGAN POINT 33 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RASTAM MAHI, S.H.;
    40. 1 (SATU) RANGKAP FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI DENGAN NOMOR: 821.24/1221/RHS/BKPPD/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWASAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
    41. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DENGAN NOMOR : 821.24/503/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 03 JANUARI 2017;
    42. 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN DENGAN NOMOR: 821.24/504/RHS/BKPSDMD/2017 TANGGAL 03 JANUARI 2017;
    43. 1 (SATU) RANGKAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA TANJUNG HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2017;
    44. 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK BPD SULTENG DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI DENGAN NOMOR REKENING: 0050111002678 TANGGAL 19 JANUARI 2017
    45. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 803/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 8 MEI 2017 TENTANG PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP I 60% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    46. 1 (SATU) LEMBAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 803/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 8 MEI 2017 SEBESAR RP.452.546.000,00;
    47. 1 (SATU) LEMBAR RINGKASAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 803/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 8 MEI 2017;
    48. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DENGAN NOMOR: 803/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 8 MEI 2017 TENTANG PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP I 60% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    49. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN NOMOR: 1953/SP2D-LS/BNT/BPKAD/17 TANGGAL 09 MEI 2017 TENTANG PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP I 60% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    50. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP I 60% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017 SEBESAR RP.452.546.000;
    51. 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA (DD) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI;
    52. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1237/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017 TENTANG PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    53. 1 (SATU) LEMBAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1237/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017 SEBESAR RP.301.698.000,00;
    54. 1 (SATU) LEMBAR RINGKASAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1237/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017;
    55. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DENGAN NOMOR: 1237/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017 TENTANG PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    56. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN NOMOR: 4625/SP2D-LS/BNT/BPKAD/17 TANGGAL 19 OKTOBER 2017 TENTANG PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    57. 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017 SEBESAR RP.301.698.000;
    58. 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP II (DD TAHAP II) DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2017;
    59. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2016 TAHUN 2017 TANGGAL 8 MEI 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    60. 1 (SATU) LEMBAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2016 TAHUN 2017 TANGGAL 08 MEI 2017 SEBESAR RP.159.884.000,00;
    61. 1 (SATU) LEMBAR RINGKASAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2016 TAHUN 2017 TANGGAL 08 MEI 2017;
    62. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DENGAN NOMOR: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 8 MEI 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB.

    MOROWALI TA.2017;

    1. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN NOMOR: 1954/SP2D-LS/BNT/BPKAD/17 TANGGAL 9 MEI 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    2. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017 SEBESAR RP.159.884.000;
    3. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1309/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    4. 1 (SATU) LEMBAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1309/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017 SEBESAR RP.159.884.000,00;
    5. 1 (SATU) LEMBAR RINGKASAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1309/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017;
    6. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DENGAN NOMOR: 1309/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 13 OKTOBER 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    7. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN NOMOR: 5389/SP2D-LS/BNT/ADD/BPKAD/17 TANGGAL 30 NOVEMBER 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    8. 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II 40% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017 SEBESAR RP.159.884.000;
    9. 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DESA TANJUNG

    HARAPAN KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI;

    1. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1442/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III 20% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    2. 1 (SATU) LEMBAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1442/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 SEBESAR RP.79.943.000,00;
    3. 1 (SATU) LEMBAR RINGKASAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD DENGAN NOMOR: 1442/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017;
    4. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DENGAN NOMOR: 1442/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III 20% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017;
    5. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN NOMOR: 1326/SP2D-KW/BNT/ADD/BPKAD/18 TANGGAL 6 APRIL 2018 TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III 20% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017 (PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEGIATAN T.A. 2017) SESUAI DOKUMEN TERLAMPIR;
    6. 5 (LIMA) LEMBAR KWITANSI TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP III 20% DARI PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TANJUNG HARAPAN KEC. MENUI KEPULAUAN KAB. MOROWALI TA.2017 SEBESAR RP.79.943.000;
    7. 1 (SATU) RANGKAP LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II (ADD TAHAP II) DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2017.
    8. (DISITA DARI SAKSI HUSNI, S.SOS)
    9. BARANG BUKTI POINT 34 SAMPAI DENGAN POINT 72 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HUSNI, S.SOS;
    10. 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN KEMATIAN TN. AMINUDIN, NOMOR : 445.1/046/UPT.PKM.T.HARAPAN/2022, TANGGAL 5 APRIL 2022.
    11. (DISITA DARI SAKSI GUNTUR)
    1. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH) ;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 16 Pebruari 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa SUDARJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dari dakwaan primair.
    3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

    1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
    2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 340.886.000 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor : 800.PP/038-BKPPD/B.MW/2008 tanggal 01 Desember 2008 Tentang Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

    (Disita dari saksi AMBOTANG ABU)

    Barang bukti point 1 Dikembalikan kepada Saksi AMBOTANG ABU;

    1. 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Nomor Regristrasi : 1.2.201.3.165.19.1105428 tanggal 24 Juni 2020;

    (Disita dari saksi JAMAL Hi. LAHI)

    Barang bukti point 2 Dikembalikan kepada Saksi JAMAL Hi. LAHI;

    1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.22/014/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor: 821.22/003/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 15 Januari 2018;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.22/004/RHS/BKPSDMD/2018 tanggal 15 Januari 2018;
    4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor : 821.22/091/RHS/BKPSDMD/2021 tanggal 07 April 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor: 821.22/017/RHS/BKPSDMD/2021 tanggal 08 April 2021;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.22/018/RHS/BKPSDMD/2021 tanggal 08 April 2021;
    7. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Morowali Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017;
    8. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017
    9. (Disita dari saksi ALAMSYAH)
    10. Barang bukti point 3 sampai dengan point 10 Dikembalikan kepada Saksi ALAMSYAH;
    11. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.23/193/RHS/BKPPD/2016 tanggal 18 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
    12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor: 821.23/001/RHS/BKPPD/2016 tanggal 19 Februari 2016;
    13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.23/002/RHS/BKPPD/2016 tanggal 19 Februari 2016;
    14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kecamatan Menui Kepulauan Pemerintah Kabupaten Morowali yang ditujukan untuk Bupati Morowali dengan Nomor: 141/025/MK/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Penyelesaian Masalah Keuangan Desa Tanjung Harapan;
    15. 1 (satu) lembar Berita Acara dengan Nomor: 145/0250/MK/2017 tanggal 24 Juli 2017 Tentang Penyelesaian Masalah di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun 2017;
    16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kecamatan Menui Kepulauan Pemerintah Kabupaten Morowali yang ditujukan untuk Bupati Morowali dengan Nomor: 141/0268/MK/IX/2017 tanggal 04 September 2017 Perihal Usul Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tanjung Harapan An. SUDARJI DAUD;
    17. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditujukan untuk Camat Menui Kepulauan dengan Nomor: 414/349/DPMDP3A/2018 tanggal 05 Desember 2018 Perihal Temuan Hasil Pemeriksaan.
    18. (Disita dari saksi ALWI SINONG)
    19. Barang bukti point 11 sampai dengan point 17 Dikembalikan kepada Saksi ALAMSYAH;
    20. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.23/193/RHS/BKPPD/2016 tanggal 18 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
    21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.23/025/RHS/BKPPD/2016 tanggal 19 Pebruari 2016;
    22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.23/026/RHS/BKPPD/2016 tanggal 19 Pebruari 2016;
    23. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.23/295/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
    24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.23/007/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 23 Mei 2017;
    25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.23/008/RHS/BKPSDMD/2017, tanggal 23 Mei 2017;
    26. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 08 Mei 2918 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
    27. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 desember 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
    28. (Disita dari saksi HARDIMAN, S.STP)
    29. Barang bukti point 18 sampai dengan point 25 Dikembalikan kepada Saksi HARDIMAN, S.STP;
    30. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.23/295/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kabupaten Morowali;
    31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor: 821.23/017/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 23 Mei 2017;
    32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.23/018/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 23 Mei 2017;
    33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor : 141/SK.0772/BPMPD/IX/2013, tanggal 19 September 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Morowali;
    34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor : 188.4.45/Kep.0200/DPMDP3A/2017, tanggal 6 September 2017, tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
    35. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.07/2016, tanggal 30 maret 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
    36. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desas Setiap Desa;
    37. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 225/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
    38. (Disita dari saksi RASTAM MAHI, S.H)
    39. Barang bukti point 26 sampai dengan point 33 Dikembalikan kepada Saksi RASTAM MAHI, S.H.;
    40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor: 821.24/1221/RHS/BKPPD/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali;
    41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.24/503/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 03 Januari 2017;
    42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dengan Nomor: 821.24/504/RHS/BKPSDMD/2017 tanggal 03 Januari 2017;
    43. 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Harapan Tahun Anggaran 2017;
    44. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Sulteng Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali dengan Nomor Rekening: 0050111002678 tanggal 19 Januari 2017
    45. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 803/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 8 Mei 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I 60% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    46. 1 (satu) lembar Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 803/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 8 Mei 2017 sebesar Rp.452.546.000,00;
    47. 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 803/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 8 Mei 2017;
    48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor: 803/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 8 Mei 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I 60% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 1953/SP2D-LS/BNT/BPKAD/17 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I 60% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    50. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I 60% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017 sebesar Rp.452.546.000;
    51. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali;
    52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1237/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    53. 1 (satu) lembar Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1237/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.301.698.000,00;
    54. 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1237/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
    55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor: 1237/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 4625/SP2D-LS/BNT/BPKAD/17 tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    57. 5 (lima) lembar Kwitansi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017 sebesar Rp.301.698.000;
    58. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (DD Tahap II) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017;
    59. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2016 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    60. 1 (satu) lembar Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2016 Tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp.159.884.000,00;
    61. 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2016 Tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017;
    62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor: 804/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 8 Mei 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab.

    Morowali TA.2017;

    1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 1954/SP2D-LS/BNT/BPKAD/17 tanggal 9 Mei 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    2. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017 sebesar Rp.159.884.000;
    3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1309/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    4. 1 (satu) lembar Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1309/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.159.884.000,00;
    5. 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1309/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
    6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor: 1309/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 5389/SP2D-LS/BNT/ADD/BPKAD/17 tanggal 30 November 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    8. 5 (lima) lembar Kwitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017 sebesar Rp.159.884.000;
    9. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Tanjung

    Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;

    1. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1442/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 4 Desember 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    2. 1 (satu) lembar Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1442/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp.79.943.000,00;
    3. 1 (satu) lembar Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor: 1442/SPP-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 4 Desember 2017;
    4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor: 1442/SPM-LS/BNT/BPKAD/2017 tanggal 4 Desember 2017 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017;
    5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 1326/SP2D-KW/BNT/ADD/BPKAD/18 tanggal 6 April 2018 Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017 (Penyelesaian Kewajiban Kegiatan T.A. 2017) sesuai Dokumen Terlampir;
    6. 5 (lima) lembar Kwitansi Tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% dari pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Harapan Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali TA.2017 sebesar Rp.79.943.000;
    7. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (ADD Tahap II) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017.
    8. (Disita dari saksi HUSNI, S.Sos)
    9. Barang bukti point 34 sampai dengan point 72 Dikembalikan kepada Saksi HUSNI, S.Sos;
    10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Tn. Aminudin, Nomor : 445.1/046/UPT.PKM.T.HARAPAN/2022, Tanggal 5 April 2022.
    11. (Disita dari saksi GUNTUR)
    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 13 April 2023
    Tanggal Dibacakan 13 April 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

68
28