Putusan PN MALANG
282/Pdt.G/2022/PN Mlg

Putusan PN MALANG Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 11 April 2023 — Penggugat:
SANDY ANDRAWAN
Tergugat:
METANANTO
Turut Tergugat:
WIWIK HANDAYANI

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No.2 tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah dan mengikat demi hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pengosongan No.4 tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah dan mengikat demi hukum;
4. Menyatakan Akta Kuasa Menjual No.03 tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah dan mengikat demi hukum;
5. Menyatakan Akta Jual beli No.160/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah dan mengikat demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.5476, seluas 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Taman Indah Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai, menghuni dan menempati obyek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.5476, seluas 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Taman Indah Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 1 Oktober 2019 tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.5476, seluas 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi), yang terletak di Taman Indah Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan objek sengketa;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);