Putusan PA MADIUN
100/Pdt.G/2023/PA.Mn

Putusan PA MADIUN Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Mn
Tanggal 13 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Buchori bin Supardjo) terhadap Penggugat (Siti Nuravivah binti Haryono);

3. Menyatakan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Maret 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, yang masing-masing bernama:

• Aulia Zahra Al Vichori, Perempuan, Kota Madiun, 13 Juni 2006; hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
• Elfathan Alvichori, Laki-laki, Tangerang, 23 September 2007 dan Nirmala Ashidqia Alvichori, Perempuan, Bekasi, 26 Juni 2014; hak asuh anak jatuh kepada Tergugat.
• Penggugat dan Tergugat harus memberi akses kepada satu sama lain untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Penggugat atau Tergugat tidak diberikan hak akses oleh salah satu pihak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat atau Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak-anak tersebut;
• Pertemuan dan interaksi Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Tergugat bersedia membayar hak-hak Penggugat, berupa:

1. Mut?ah berupa perhiasan emas berupa cincin seberat 1 (gram);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak;

4. Menghukum Tergugat untuk menaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana diktum amar putusan angka 3 (tiga);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);