1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MS PROP NAD
  4. Pidana Umum
  5. Jinayat

Putusan MS PROP NAD
17/JN/2023/MS.Aceh

    Putusan MS PROP NAD Nomor 17/JN/2023/MS.Aceh
    Tanggal 17 April 2023 — Muslem bin Nurdin - Deddy Syahputra, SH
    Nomor 17/JN/2023/MS.Aceh
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum Jinayat
    Kata Kunci Pelecehan Seksual
    Tahun 2023
    Tanggal Register 11 April 2023
    Lembaga Peradilan MS PROP NAD
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua H. Alaidin
    Hakim Anggota H. Bakti Ritonga, Amiruddin
    Panitera Mawardi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar Menyatakan permohonan banding Penasihat Hukum/Terdakwa dapat diterima;Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;Menguatkan putusan Mahkamah Syar?iyah Meureudu Nomor 1/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Sya?ban 1444 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa Muslem bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak? sebagaimana diatur dan diancam ?uqubat ta?zir dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan ?Uqubat terhadap Terdakwa Muslem bin Nurdin dengan ?Uqubat Ta?zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan Barang bukti berupa :1 (satu) buah mukena warna putih terdapat motif renda bunga dan renda di bawah mukena warna biru muda.dikembalikan kepada Saksi Korban Nurhikmah binti Rusli melalui orang tuanya (Saksi Nilawati);Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 14 April 2023
    Tanggal Dibacakan 17 April 2023
    Kaidah Qanun 7 tahun 2013
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

77
39