Putusan PN WONOGIRI
10/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Putusan PN WONOGIRI Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Wng
Tanggal 10 Mei 2023 — Penggugat:
PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (PERSERODA)
Tergugat:
1.ANGGA PRATAMA YULIANDITA
2.SALEHAH CHAERUL NISA
3.SRIYANTO
4.SAPTI RIDARWANTI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari subjek hukum Gugatan dikaitkan dengan bukti surat yang telah diajukan pada saat pendaftaran gugatan yakni berupa Perjanjian Kredit No.37/U/SPK/2022, dikaitkan dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperoleh fakta yuridis bahwa Tergugat 2 yakni SRIYANTO dan SAPTI RIDARWANTI tidak dijadikan pihak dalam kesepakatan dan tidak turut serta menandatangani Perjanjian Kredit No.37/U/SPK/2022, maka Hakim berpendapat keduanya tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo, dengan demikian dapat dinyatakan gugatan Penggugat cacat formal yakni keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa Surat Kuasa Menjual Jaminan No.37/SKMJ/I/2022 berupa SHM No.2881 terletak di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri. Kelurahan / Desa Giripurwo, seluas 270, diuraikan dalam surat ukur 00015/2022 tertulis atas nama SRIYANTO Bin SONO SEMITO, diperoleh fakta yuridis bahwa nama pemegang hak yakni SRIYANTO SONO SEMITO juga tidak ikut serta dalam kesepakatan dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Jaminan No.37/SKMJ/I/2022 berupa SHM No.2881 terletak di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri. Kelurahan / Desa Giripurwo, seluas 270, diuraikan dalam surat ukur 00015/2022 tertulis atas nama SRIYANTO Bin SONO SEMITO;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, yaitu SRIYANTO dengan SRIYANTO BIN SONO SEMITO sepatutnya bukan melalui Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat 2 SRIYANTO dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, Ketua RW maupun Ketua RT, namun untuk mengetahui apakah Tergugat 2 SRIYANTO dengan SRIYANTO BIN SONO SEMITO merupakan satu orang yang sama sepatutnya diajukan melalui Permohonan ke Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya setelah proses persidangan akan dikeluarkan berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo, jaminan berupa SHM No.2881 yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri. Kelurahan / Desa Giripurwo, seluas 270, diuraikan dalam surat ukur 00015/2022 tertulis atas nama SRIYANTO Bin SONO SEMITO, masih belum ada kejelasan kepemilikan apakah benar sama atas nama SRIYANTO Tergugat 2 maka dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nama Pemilik Sertifikat Hak Milik yakni SRIYANTO Bin SONO SEMITO, yang dijadikan agunan oleh Penggugat sebagai jaminan dalam perkara a quo karena juga sama-sama memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat, sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana dalam perkara a quo mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. (Vide : Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, halaman 112, Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas sebelumnya, Hakim berpendapat perkara a quo juga sudah bukan melalui pengajuan Gugatan Sederhana lagi oleh karena pembuktiannya tidaklah sederhana,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan penyelengaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Wng dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Kasir Perdata untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;