1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PAPUA BARAT
  4. Perdata

Putusan PT PAPUA BARAT
16/PDT/2023/PT.MNK

    Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 16/PDT/2023/PT.MNK
    Tanggal 11 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Cq. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Raja Ampat
    Terbanding/Penggugat : PT KARYA UTAMA PERSADA
    Nomor 16/PDT/2023/PT.MNK
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Wanprestasi
    Kata Kunci Wanprestasi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 28 Maret 2023
    Lembaga Peradilan PT PAPUA BARAT
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Krosbin Lumban Gaol
    Hakim Anggota Irfanudin, Bri Wayan Sukanila
    Panitera Baharim Lumban Siantar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:

    - MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;

    - MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG NOMOR 64/PDT.G/2022/PN SON, TANGGAL 7 DESEMBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

    2. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA

    DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:

    - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

    - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Son, Tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

    dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 11 Mei 2023
    Tanggal Dibacakan 11 Mei 2023
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

127
3