Putusan PN JAYAPURA
6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap

Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap
Tanggal 27 April 2023 — Penggugat:
PT Freeport Indonesia
Tergugat:
Heskiel Ongge

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXII Periode 2022-2024 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat.
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni membawa atau memindahkan barang milik Perusahaan keluar lingkungan Perusahaan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin tertulis dari yang berwenang sesuai ketentuan Perusahaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain sebagaimana Pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 29 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak Tergugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp102.979.200,00 (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak.
6. Menyatakan, pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Tergugat sebesar Rp102.979.200,00 (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) diperhitungkan dan dipotong dengan saldo dana pensiun Tergugat Rp65.559.022,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah), sehingga terdapat selisih yang wajib dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp37.420.178,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sebelum dipotong pajak.
7. Menghukum Penggugat untuk membayarkan Uang Penggantian Hak terhadap Tergugat sebesar Rp9.414.771,00 (sembilan juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu rupiah) sebelum dipotong pajak.
8. Menghukum Penggugat untuk membayarkan, upah proses kepada Tergugat sebesar 6 x Upah Pokok Rp12.115.200,00 =Rp72.691.200,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak.
9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayarkan
10. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)