Putusan PN JAYAPURA
7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap

Putusan PN JAYAPURA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap
Tanggal 27 April 2023 — Penggugat:
PT Freeport Indonesia
Tergugat:
Yohanes Dogopia

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan Verstek;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXII Periode 2022-2024 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat.
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni, membantu, turut serta, atau memfasilitasi kegiatan pendulangan liar di area kerja atau area Perusahaan sebagaimana Pasal 30 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 29 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
5. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak Tergugat atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp114.796.750,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak.
7. Menyatakan, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebesar Rp114.796.750,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) harus diperhitungkan dan dipotong dengan saldo dana pensiun Tergugat yang terkumpul hingga 31 Januari 2023 berjumlah Rp56.082.838,00 (lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp58.713.912,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sebelum dipotong pajak.
8. Menghukum Penggugat untuk membayarkan Uang Penggantian Hak terhadap Tergugat sebesar Rp9.739.174,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak.
9. Menghukum Penggugat untuk membayarkan upah proses terhadap Tergugat sebesar 6 x upah pokok Rp13.505.500,00 =Rp81.033.000,00 (delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) sebelum dipotong pajak.
10. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayarkan.
11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)