Putusan PN JAYAPURA
8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap

Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap
Tanggal 27 April 2023 — Penggugat:
PT Freeport Indonesia
Tergugat:
Bosko Magai

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan Verstek;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXII Periode 2022-2024 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengancam dan/atau mengintimidasi secara fisik teman sekerja atau orang lain di lingkungan Perusahaan sebagaimana Pasal 30 ayat (19) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 29 ayat (19) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp121.700.700,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong pajak.
7. Menyatakan, pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp121.700.700,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah) haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat yang terkumpul hingga 31 Januari 2021 sebesar Rp181.852.361,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Penggantian Hak kepada Tergugat sebesar Rp12.959.193,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sebelum dipotong pajak;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar Upah Proses kepada Tergugat sebesar 6 x Upah pokok Rp12.810.600,00 = Rp76.863.600,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
10. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
11. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;
12. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat Sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);