Putusan PN SURABAYA
25/Pdt.G.S/2023/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2023 —Penggugat:
PT Gunung Kelud Wisesa
Tergugat:
ILIK SUGIANA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa dalam menangani perkara gugatan sederhana pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan Hakim diberikan kewenangan untuk menilai apakah gugatan yang diajukan sederhana atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan:

1. Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk gugatan sederhana adalah:
   1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
   2. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pada Bagian Keempat Tentang Pemeriksaan Pendahuluan, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga menyatakan:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai sebuah gugatan sederhana atau tidak, Hakim juga diberi diskresi untuk menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dengan cara mengkaji berdasarkan materi gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, pokok gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2023 yang melakukan unjuk rasa dan/atau mogok kerja dengan cara membuat, mendirikan dan membangun tenda di depan pintu gerbang Penggugat, memblokir semua pintu gerbang Penggugat dengan memarkir kendaraan bermotor dan menghalang-halangi karyawan Penggugat untuk bekerja dan beraktifitas dengan baik yang dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta merugikan Penggugat secara materiil dan immaterial kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut adalah berkaitan pembuktian apakah mogok kerja dan/atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Tergugat sah atau tidak, dan persoalan mengenai pembuktian tentang adanya ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan: ?Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan?. Pada pasal-pasal berikutnya mulai dari Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 diatur mengenai tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dalam kegiatan mogok kerja, mulai dari pemberitahuan mogok kerja, tindakan pemerintah dan pihak perusahaan yang telah menerima pemberitahuan mogok kerja, permberhentian sementara mogok kerja atau dihentikan sama sekali, larangan bagi pengusaha mengambil tindakan tertentu Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum juga diatur mengenai prosedur, tata cara, larangan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk unjuk rasa atau demonstrasi mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 17;

Menimbang, bahwa oleh karena banyak hal yang harus dibuktikan tentang keabsahan tindakan unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh (Tergugat) terhadap perusahaan (Penggugat) termasuk pembuktian mengenai adanya pendirian tenda yang dilakukan oleh Tergugat dan juga pembuktian adanya ganti rugi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat, tentu terhadap hal-hal tersebut pembuktiannya menjadi tidak sederhana, sementara waktu yang diberikan untuk penyelesaian perkara gugatan sederhana sangat terbatas, maka menurut Hakim gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung diatas, sehingga perlu dikeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2023/PN Sby dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;