Putusan PN BENGKAYANG
1/Pdt.G.S/2023/PN Bek

Putusan PN BENGKAYANG Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bek
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat:
YUSTINUS KARUPEK
Tergugat:
SUYANTO IYON

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana ketentuan khusus yang mengatur adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) yang menyatakan sebelum menetapkan hari sidang, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dalam perkara Gugatan Sederhana harus melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, Hakim memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat tanggal 22 Mei 2023 yang telah diregister dan diterima di Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 24 Mei 2023 yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum Penggugat tanggal 22 Mei 2023 Hakim berkesimpulan duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perjanjian kerja sama kelola Tanah / lahan antara penggugat dengan tergugat dengan perjanjian tertulis sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat tersebut disebutkan Tergugat telah ingkar janji atas kewajiban yang telah disepakatinya tersebut, dengan besaran petitum ganti kerugian sebesar Rp155.775.00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi dan bukanlah perkara atas tanah serta perkara yang diselesaikan di pengadilan khusus, alamat para pihak juga dalam wilayah hukum yang sama, bahwa berdasarkan hal demikian maka pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana gugatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa selain pada memeriksa syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada proses pemeriksaan pendahuluan Hakim juga harus memeriksa dan menilai apakah pembuktian dalam isi materi gugatan tersebut merupakan katagori pembuktian sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa kesederhanaan suatu perkara dapat dilihat dari beberapa parameter sebagai berikut:

• hubungan hukum yang Sederhana di antara para pihak. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak dan tidak melibatkan hak dan kewajiban yang beragam.
• Petitum/tuntutan dalam gugatan hanya terhadap pokok kerugian. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika yang dituntut adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.
• Perhitungan kerugian, Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika perhitungan kerugian bersifat mudah.
• Relevansi antara dalil gugatan dengan bukti surat. Jika bukti-bukti surat yang dilampirkan telah mampu membuktikan sementara bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa gugatan penggugat, dihubungkan dengan bukti surat perjanjian (P-1) serta bukti Material Batu Sab Per Lokasi tahun 2022 - Unit Kerja Stone Cruser Pakeng (P-2), dapat diketahui dalam perjanjian tersebut hanya mengatur harga material per m3 dan didalam perjanjian tersebut terdapat klausula perjanjian yang tidak diatur detail kewajiban dari pihak melainkan detail akan dilakukan dilapangan, maka menurut Hakim dalam pembuktian dari hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut masih bergantung dengan kondisi lain yang tidak diatur dalam perjanjian serrta memungkinkan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian, sehingga pembuktian dalam gugatan ini tidak sederhana ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Rekap Pembayaran Material Batu Sab Per Lokasi tahun 2022 - Unit Kerja Stone Cruser Pakeng, Hakim memeriksa dan melihat bahwa didalam bukti surat tersebut juga terdapat nama nama pihak yang tidak masuk dalam bukti surat perjanjian (P-1) dan juga bukti surat tersebut tidak bertanda tangan ;

Menimbang, bahwa dalam perhitungan kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo terdapat ketidaksesuaian jumlah dengan jumlah kerugian yang dituntut dalam petitum gugatan itu sendiri, maka Hakim berpendapat pembuktian perhitungan kerugian dalam perkara a quo bersifat tidak sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai pembuktian dalam perkaraa quotidak dapat dikategorikan sebagai pembuktian sederhana sebagaimana prinsip pemeriksaan gugatan sederhana menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena pembuktian dalam perkara a quo dinilai tidak sederhana, maka gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret gugatana quodari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tetang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PN Bek dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.