Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN
5/Pid.Pra/2022/PN Tbk

Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Tbk
Tanggal 2 Desember 2022 — Pemohon:
1.MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN bin ILYAS MASDUKI
2.ALBI ZUMARA bin RAZAK
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPRI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM pada DJBC PADA KEMENTRIAN KEUANGAN RI

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan tidak sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT-TANGKAP-001/KPU.206/PPNS/LK06/2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT-TANGKAP-002/KPU.206/PPNS/LK06/2022 dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon II terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAPTSK-001/KPU.206/PPNSLK.06/2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAPTSK-002/KPU.206/PPNS/LK06/2022 dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan tidak sah Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-TAHAN-001/KPU.206/PPNS/LK06/2022 dan Surat Perintah Penahanan NOMOR: PRINT-TAHAN-002/KPU.206/PPNS/LK06/2022 dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap barang bukti yang disita dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan berita acara penyitaan yang dikeluarkan oleh Termohon II dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Termohon II untuk melepaskan Pemohon I dan Pemohon II dari ruang tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan;

7. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II melepaskan dan mengembalikan kapal MT. ZAKIRA GT 539 dengan muatannya ke tempat semula ditangkap pada koordinat 0107? 586? U 10331? 360?T beserta seluruh barang-barang yang disita kepada Pemohon I dan Pemohon II;

8. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;