1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Perdata

Putusan PT JAKARTA
310/PDT/2023/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 310/PDT/2023/PT DKI
    Tanggal 29 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat : PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN Diwakili Oleh : Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, BSc., SE., SH., MH.
    Terbanding/Penggugat I : PT HUTAMA KARYA (persero)
    Terbanding/Penggugat II : PT HK REALTINDO
    Nomor 310/PDT/2023/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Wanprestasi
    Kata Kunci Wanprestasi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 10 Mei 2023
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Berlin Damanik
    Hakim Anggota Sirande Palayukan, Brchrisno Rampalodji
    Panitera Ratna Suminar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PAMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;
    2. MEMPERBAIKI PUTUSAN ELEKTRONIK PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 320/PDT.G/2022/PN JKT SEL TANGGAL 1 DESEMBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING SEKEDAR PENAMBAHAN AMAR PUTUSAN, SEHINGGA SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

    DALAM PROVISI :

    • MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PARA PENGGUGAT;

    DALAM EKSEPSI:

    • MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
    2. MENYATAKAN AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 05 TANGGAL 3 APRIL 2009 YANG DIBUAT DI HADAPAN TETTY HERAWATI SOEBROTO S.H., M.H., NOTARIS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
    3. MENYATAKAN AKTA KUASA NOMOR 06 TANGGAL 3 APRIL 2009 YANG DIBUAT DI HADAPAN TETTY HERAWATI SOEBROTO S.H., M.H., NOTARIS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
    4. MENYATAKAN AKTA KUASA NOMOR 111 TANGGAL 29 DESEMBER 2010 YANG DIBUAT DI HADAPAN TETTY HERAWATI SOEBROTO S.H., M.H., NOTARIS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
    5. MENYATAKAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 1552/SPERJ/27 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010 ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
    6. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI);
    7. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN ISI AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 05 TANGGAL 3 APRIL 2009 JO. AKTA KUASA NOMOR 06 TANGGAL 3 APRIL 2009 JO. AKTA KUASA NOMOR 111 TANGGAL 29 DESEMBER 2010;
    8. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK BERLAKU SURAT DARI KUASA HUKUM TERGUGAT KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 TANGGAL 30 APRIL 2021 PERIHAL PENUNDAAN PERTELAAN GEDUNG THE H TOWER;
    9. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN SELURUH DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA PERMOHONAN PENERBITAN PENGESAHAN PERTELAAN SHGB 691/KARET GEDUNG THE H TOWER DAN MELAKUKAN TINDAKAN LAINNYA YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENERBITAN PENGESAHAN PERTELAAN, PEMECAHAN SHGB 691/KARET MENJADI SHMSRS, PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI ATAS UNIT GEDUNG THE H TOWER YANG SUDAH TERJUAL DIHADAPAN NOTARIS PPAT, SERTA PROSES BALIK NAMA SHMSRS KE ATAS NAMA MASING- MASING PEMBELI UNIT GEDUNG THE H TOWER;
    10. MENYATAKAN PENGGUGAT II DEMI HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERHAK MELAKSANAKAN SENDIRI PENGURUSAN PROSES PENERBITAN PENGESAHAN PERTELAAN SHGB 691/KARET GEDUNG THE H TOWER, PEMECAHAN SHGB NOMOR 691/KARET MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (SHMSRS), MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI (AJB) DENGAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN GEDUNG THE H TOWER DAN MELAKSANAKAN PROSES BALIK NAMA SHMSRS MENJADI ATAS NAMA MASING-MASING PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TANPA MELIBATKAN PIHAK TERGUGAT;
    11. MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) KEPADA PARA PENGGUGAT UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN DALAM PERKARA INI, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
    12. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;
    13. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN, UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000.00 ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar
    1. Menerima permohonan banding dari Pambanding semula Tergugat tersebut;
    2. Memperbaiki putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding sekedar penambahan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    Dalam Provisi :

    • Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

    Dalam Eksepsi:

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
    3. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
    4. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
    5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 1552/SPERJ/27 Tanggal 29 September 2010 adalah sah dan mengikat;
    6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
    7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;
    8. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penundaan Pertelaan Gedung The H Tower;
    9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower dan melakukan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower;
    10. Menyatakan Penggugat II demi hukum atas putusan pengadilan berhak melaksanakan sendiri pengurusan proses penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower, pemecahan SHGB Nomor 691/Karet menjadi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan pembeli satuan rumah susun Gedung The H Tower dan melaksanakan proses balik nama SHMSRS menjadi atas nama masing-masing pembeli satuan rumah susun tanpa melibatkan pihak Tergugat;
    11. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
    12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
    13. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 29 Mei 2023
    Tanggal Dibacakan 29 Mei 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

250
85