Putusan PT JAKARTA
310/PDT/2023/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 310/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 29 Mei 2023 —Pembanding/Tergugat : PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN Diwakili Oleh : Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, BSc., SE., SH., MH.
Terbanding/Penggugat I : PT HUTAMA KARYA (persero)
Terbanding/Penggugat II : PT HK REALTINDO

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PAMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;
2. MEMPERBAIKI PUTUSAN ELEKTRONIK PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 320/PDT.G/2022/PN JKT SEL TANGGAL 1 DESEMBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING SEKEDAR PENAMBAHAN AMAR PUTUSAN, SEHINGGA SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI :

• MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PARA PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI:

• MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 05 TANGGAL 3 APRIL 2009 YANG DIBUAT DI HADAPAN TETTY HERAWATI SOEBROTO S.H., M.H., NOTARIS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
3. MENYATAKAN AKTA KUASA NOMOR 06 TANGGAL 3 APRIL 2009 YANG DIBUAT DI HADAPAN TETTY HERAWATI SOEBROTO S.H., M.H., NOTARIS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
4. MENYATAKAN AKTA KUASA NOMOR 111 TANGGAL 29 DESEMBER 2010 YANG DIBUAT DI HADAPAN TETTY HERAWATI SOEBROTO S.H., M.H., NOTARIS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
5. MENYATAKAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 1552/SPERJ/27 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010 ADALAH SAH DAN MENGIKAT;
6. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI);
7. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN ISI AKTA PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 05 TANGGAL 3 APRIL 2009 JO. AKTA KUASA NOMOR 06 TANGGAL 3 APRIL 2009 JO. AKTA KUASA NOMOR 111 TANGGAL 29 DESEMBER 2010;
8. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK BERLAKU SURAT DARI KUASA HUKUM TERGUGAT KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 TANGGAL 30 APRIL 2021 PERIHAL PENUNDAAN PERTELAAN GEDUNG THE H TOWER;
9. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN SELURUH DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA PERMOHONAN PENERBITAN PENGESAHAN PERTELAAN SHGB 691/KARET GEDUNG THE H TOWER DAN MELAKUKAN TINDAKAN LAINNYA YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENERBITAN PENGESAHAN PERTELAAN, PEMECAHAN SHGB 691/KARET MENJADI SHMSRS, PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI ATAS UNIT GEDUNG THE H TOWER YANG SUDAH TERJUAL DIHADAPAN NOTARIS PPAT, SERTA PROSES BALIK NAMA SHMSRS KE ATAS NAMA MASING- MASING PEMBELI UNIT GEDUNG THE H TOWER;
10. MENYATAKAN PENGGUGAT II DEMI HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERHAK MELAKSANAKAN SENDIRI PENGURUSAN PROSES PENERBITAN PENGESAHAN PERTELAAN SHGB 691/KARET GEDUNG THE H TOWER, PEMECAHAN SHGB NOMOR 691/KARET MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (SHMSRS), MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI (AJB) DENGAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN GEDUNG THE H TOWER DAN MELAKSANAKAN PROSES BALIK NAMA SHMSRS MENJADI ATAS NAMA MASING-MASING PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TANPA MELIBATKAN PIHAK TERGUGAT;
11. MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) KEPADA PARA PENGGUGAT UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN DALAM PERKARA INI, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
12. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;
13. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN, UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000.00 ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

1. Menerima permohonan banding dari Pambanding semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding sekedar penambahan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

• Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 1552/SPERJ/27 Tanggal 29 September 2010 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;
8. Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penundaan Pertelaan Gedung The H Tower;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower dan melakukan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower;
10. Menyatakan Penggugat II demi hukum atas putusan pengadilan berhak melaksanakan sendiri pengurusan proses penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower, pemecahan SHGB Nomor 691/Karet menjadi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan pembeli satuan rumah susun Gedung The H Tower dan melaksanakan proses balik nama SHMSRS menjadi atas nama masing-masing pembeli satuan rumah susun tanpa melibatkan pihak Tergugat;
11. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);