Putusan PT MANADO
70/PDT/2023/PT MND

Putusan PT MANADO Nomor 70/PDT/2023/PT MND
Tanggal 30 Mei 2023 —Pembanding/Penggugat : KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) “CITRA WAHANA PERHUBUNGAN” pada DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROPINSI SULAWESI UTARA, Diwakili Oleh : Raden Youdhea Satya Kumoro
Terbanding/Tergugat I : VIVI OLVIANTI KAENG
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI

• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADA TANGGAL 20 JANUARI 2023 NOMOR 221/PDT.G/2022/PN.MND, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

DALAM POKOK PERKARA

• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO TANGGAL 20 JANUARI 2023 NOMOR 221/PDT.G/2022/PN.MND, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;

2. MENYATAKAN MENURUT HUKUM PENGGUGAT ADALAH KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) CITRA WAHANA PERHUBUNGAN YANG MERUPAKAN BADAN HUKUM YANG MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI, SESUAI AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) CITRA WAHANA PERHUBUNGAN NO.17 TANGGAL 14 MEI 2010 YANG PENGESAHANNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NO.09/PAD/ BH/XXV.4/ D.11/KOP-UMKM/V/2010 TANGGAL 25 MEI 2010, DAN BERDASARKAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI TERTANGGAL 25 MARET 2009 ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM PENGANGKATAN TERGUGAT I SELAKU KEPALA UNIT USAHA DEVELOPER KCWP BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI NOMOR SK.02/KCWP/I/13 TANGGAL 30 JANUARI 2013 ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

4. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BIDANG TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 56/PANIKI ATAS ADALAH ASET ATAU MILIK PENGGUGAT;

5. MENYATAKAN MENURUT HUKUM PERBUATAN TERGUGAT I SELAKU KEPALA UNIT USAHA DEVELOPER KCWP, YAITU:

5.1. TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN KEUANGAN DAN INVENTARIS SECARA TERTULIS SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN;

5.2. TIDAK MELAKUKAN PELAPORAN KEUANGAN, LAPORAN INVENTARIS DAN LAPORAN KEGIATAN USAHA SECARA BERKALA, BAIK BULANAN MAUPUN TAHUNAN;

5.3. TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA YAITU BAHWA SETIAP KEGIATAN USAHA YANG MEMPUNYAI KONSEKUENSI HUKUM DAN BIAYA, MAKA KEGIATAN TERSEBUT WAJIB DILAPORKAN KEPADA PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU DAN BILA DIANGGAP LAIK, BARULAH BISA DILAKSANAKAN/DITERUSKAN;

5.4. TIDAK MENYETORKAN LABA YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN UNIT USAHA DEVELOPER SEBESAR RP8.099.233.000,00 (DELAPAN MILYAR SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PENGGUGAT;

5.5. TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA IJIN DARI PENGGUGAT, TERGUGAT I MENJUAL KELEBIHAN LUAS TANAH KAVELING DAN ATAU RUMAH KEPADA PIHAK LAIN DENGAN HARGA YANG TIDAK SESUAI STANDAR YANG DITENTUKAN DAN TANPA PERHITUNGAN KELAIKAN HARGA PENJUALAN TANAH DAN ATAU RUMAH;

5.6. TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA IJIN DARI PENGGUGAT, TERGUGAT I BEKERJASAMA DENGAN TERGUGAT II MELAKUKAN PENCAIRAN DAN ATAU PEMINDAHBUKUAN DANA DENGAN JUMLAH TOTAL SEBESAR RP5.270.000.000,00 (LIMA MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) DARI REKENING GIRO MILIK PENGGUGAT YANG ADA PADA TERGUGAT II KE REKENING TABUNGAN MILIK TERGUGAT I PRIBADI, DAN KESEMUA DANA TERSEBUT BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA PENGGUGAT;

5.7. TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA IJIN DARI PENGGUGAT, TERGUGAT I TELAH MENGAMBIL DAN MENGGUNAKAN DANA DARI UNIT USAHA DEVELOPER MILIK PENGGUGAT UNTUK KEPENTINGAN TERGUGAT I SENDIRI, ANTARA LAIN TERGUGAT I MEMBUAT USAHA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BERNAMA CITRA WAHANA ESTATE-2 ATAS NAMA PERUSAHAAN PT CITRA WAHANA PROPERTINDO YANG DIREKTURNYA ADALAH TERGUGAT I YANG LOKASINYA TERLETAK DI DESA PANIKI ATAS JAGA IV KECAMATAN TALAWAAN, KABUPATEN MINAHASA UTARA;

KESEMUANYA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);

6. MENYATAKAN MENURUT HUKUM TINDAKAN PENGGUGAT YANG MELAKUKAN PENONAKTIFAN ATAS DIRI TERGUGAT I SELAKU KEPALA UNIT USAHA DEVELOPER KCWP ADALAH SAH DAN MENGIKAT;

7. MENYATAKAN PERBUATAN-PERBUATAN TERGUGAT II, YAITU :

7.1. TIDAK MENYAMPAIKAN REKENING KORAN DARI REKENING GIRO MILIK PENGGUGAT KEPADA PENGGUGAT SELAKU PEMILIK REKENING, SEBAGAIMANA SEHARUSNYA;

7.2. BEKERJASAMA DENGAN TERGUGAT I SELAKU KEPALA UNIT USAHA DEVELOPER KCWP, MELAKUKAN PENCAIRAN DAN ATAU PEMINDAHBUKUAN DANA DENGAN JUMLAH TOTAL SEBESAR RP5.270.000.000,00 (LIMA MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) DARI REKENING GIRO MILIK PENGGUGAT YANG ADA PADA TERGUGAT II KE REKENING TABUNGAN MILIK TERGUGAT I PRIBADI;

ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);

8. MENGHUKUM TERGUGAT I MEMBAYAR GANTI RUGI SEBESAR RP8.099.233.000,00 (DELAPAN MILYAR SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) KEPADA PENGGUGAT;

9. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN II SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR GANTI RUGI SEBESAR RP5.270.000.000,00 (LIMA MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) KEPADA PENGGUGAT;

10. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I DAN II UNTUK TUNDUK DAN BERTAKLUK TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA INI;

11. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELEBIHNYA;

13. MENGHUKUM TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I DAN TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II, UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manada tanggal 20 Januari 2023 Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Januari 2023 Nomor 221/Pdt.G/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ?Citra Wahana Perhubungan? yang merupakan badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ?Citra Wahana Perhubungan? No.17 tanggal 14 Mei 2010 yang pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No.09/PAD/ BH/XXV.4/ D.11/KOP-UMKM/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, dan berdasarkan Berita acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 25 Maret 2009 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum pengangkatan Tergugat I selaku Kepala Unit Usaha Developer KCWP berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Nomor SK.02/KCWP/I/13 tanggal 30 Januari 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan menurut hukum bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 56/Paniki Atas adalah aset atau milik Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I selaku Kepala Unit Usaha Developer KCWP, yaitu:

5.1. Tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertulis sesuai standar akuntansi keuangan;

5.2. Tidak melakukan pelaporan keuangan, laporan inventaris dan laporan kegiatan usaha secara berkala, baik bulanan maupun tahunan;

5.3. Tidak melaksanakan kewajibannya yaitu bahwa setiap kegiatan usaha yang mempunyai konsekuensi hukum dan biaya, maka kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada Penggugat terlebih dahulu dan bila dianggap laik, barulah bisa dilaksanakan/diteruskan;

5.4. Tidak menyetorkan laba yang diperoleh dari kegiatan Unit Usaha Developer sebesar Rp8.099.233.000,00 (delapan milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat;

5.5. Tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat I menjual kelebihan luas tanah kaveling dan atau rumah kepada pihak lain dengan harga yang tidak sesuai standar yang ditentukan dan tanpa perhitungan kelaikan harga penjualan tanah dan atau rumah;

5.6. Tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan pencairan dan atau pemindahbukuan dana dengan jumlah total sebesar Rp5.270.000.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari rekening giro milik Penggugat yang ada pada Tergugat II ke rekening tabungan milik Tergugat I pribadi, dan kesemua dana tersebut belum dipertanggungjawabkan kepada Penggugat;

5.7. Tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat I telah mengambil dan menggunakan dana dari Unit Usaha Developer milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat I sendiri, antara lain Tergugat I membuat usaha pengembangan perumahan bernama ?Citra Wahana Estate-2? atas nama Perusahaan PT Citra Wahana Propertindo yang Direkturnya adalah Tergugat I yang lokasinya terletak di Desa Paniki Atas Jaga IV Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;

kesemuanya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

6. Menyatakan menurut hukum tindakan Penggugat yang melakukan penonaktifan atas diri Tergugat I selaku Kepala Unit Usaha Developer KCWP adalah sah dan mengikat;

7. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat II, yaitu :

7.1. Tidak menyampaikan rekening koran dari rekening giro milik Penggugat kepada Penggugat selaku pemilik rekening, sebagaimana seharusnya;

7.2. Bekerjasama dengan Tergugat I selaku Kepala Unit Usaha Developer KCWP, melakukan pencairan dan atau pemindahbukuan dana dengan jumlah total sebesar Rp5.270.000.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari rekening giro milik Penggugat yang ada pada Tergugat II ke rekening tabungan milik Tergugat I pribadi;

adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

8. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp8.099.233.000,00 (delapan milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp5.270.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan dalam perkara ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

13. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);