Putusan PN BANDA ACEH
64/Pdt.G/2022/PN Bna

Putusan PN BANDA ACEH Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Bna
Tanggal 8 Juni 2023 —Penggugat:
HADIJAH SE
Tergugat:
NG MOY KIAW (RATNA)
Turut Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI); Cq ; Gubernur Provinsi Aceh dan; Walikota Banda Aceh; Melalui : Keuchik Gampong/Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik ----- Indonesia (Kementerian ATR/BPN RI) Cq ; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh; Melalui : Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkara a quo merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Perkara a quo merupakan satu kesatuan dengan Permohonan Eksekusi tertanggal 24 Mei 2022, dan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.Eks/2022/PN Bna.jo Nomor 20/Pdt.G/2009/PN BNA tertanggal 14 Oktober 2022, serta Berita Acara Teguran (aanmaning) Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.Eks/2022/PN tertanggal 14 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan dan mengesahkan perbaikan atau perubahan objek bidang tanah Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011, adalah pemegang hak atas sebidang tanah berikut didirikan bangunan 1 (satu) unit pintu rumah toko (Ruko) seluas kurang lebih 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. KHA. Dahlan, Lorong No. 8A, Gampong/Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut;

• Sebelah Utara dengan Tanah Toko Muhardi, SH;

• Sebelah Timur dengan Tanah Toko T. Azan Syah;
• Sebelah Selatan dengan jalan desa;
• Sebelah Barat dengan Tanah Toko Arman.

Sekarang ini terdaftar atas nama telah berkekuatan hukum tetap.

1. Menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah, maka TergugaT adalah pemegang hak atas :

-Sebidang tanah berikut didirikan bangunan 1 (satu) unit pintu rumah toko (Ruko) seluas kurang lebih 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. KHA. Dahlan, Lorong No. 8A, Gampong/Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, masing-masing berbatas dengan;

• Sebelah Utara dengan Tanah Toko MuhardI, SH;
• Sebelah Timur dengan Tanah Toko T. Azan Syah;
• Sebelah Selatan dengan jalan desa;
• Sebelah Barat dengan Tanah Toko Arman.

Sekarang ini terdaftar atas nama telah berkekuatan hukum tetap;

Berikut segala sesuatu yang didirikan bangunan diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukan atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tetap atau tidak bergerak.

1. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Ng Moy Kiaw (Ratna)/Tergugat melakukan perbuatan hukum pengurusan, menjual, mengalihkan, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada Penggugat, serta menandatangani segala dokumen yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang dimaksud dalam :

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhutang;
3. Pembayaran PPH;
4. Pembayaran BPHTB;
5. Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Kota Banda Aceh;
6. Serta melakukan Pendaftaran Hak atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Banda Aceh.

Dinyatakan SAH dan telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

1. Menyatakan, memerintahkan dan untuk dilaksanakan serta menandatangani disertai membubuhkan stempel Jabatan Keuchik Gampong/Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh sebagai Turut Tergugat I, pada dokumen :

• Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), dan
• Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Kota Banda Aceh;
• Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari Keuchik Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
• Surat Pernyataan Belum Pernah Dibuatkan Sertipikat Tanah;
• Surat Pernyataan Kelebihan/Kekurangan Luas;
• Surat Pernyataan Peguasaan dan tidak dalam Sengketa;
• Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Kota Banda Aceh;

Adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

1. Menyatakan, memerintahkan dan untuk dilaksanakan oleh Notaris/PPAT Kota Banda Aceh, untuk menerima dan mengakui kebenaran dokumen yang berhubungan dengan maksud :

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhutang;
3. Pembayaran PPH;
4. Pembayaran BPHTB;

Adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

1. Menyatakan, memerintahkan dan untuk dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh sebagai Turut Tergugat II untuk menerima dan mendaftarkan serta mengakui kebenaran dokumen yang berhubungan dengan maksud :

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhutang;
3. Pembayaran PPH;
4. Pembayaran BPHTB;
5. Dan Akta Jual Beli yang dilangsungkan dihadapan Notaris/PPAT Kota Banda Aceh;
6. Serta melakukan Pendaftaran Hak atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Banda Aceh.

Adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

1. Menyatakan, memerintahkan dan untuk dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh sebagai Turut Tergugat II, bilamana telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai atau Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Sertipikat Hak Milik atas bidang Tanah Ng Moy Kiaw (Ratna) Tergugat tersebut diatas, maka Sertipikat Hak Pakai atau Sertipikat Hak Guna Bangunan dan atau Sertipikat Hak Milik atas nama Ng Moy Kiaw (Ratna), adalah Sah dan telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
2. Menyatakan Penggugat adalah orang yang harus menanggung dan membayar segala biaya yang timbul berhubungan dengan maksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah; Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhutang; Pembayaran PPH dan BPHTB dan Akta Jual Beli yang dilangsungkan dihadapan Notaris/PPAT Kota Banda Aceh serta Pendaftaran Hak atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Banda Aceh, adalah SAH sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 5.285.000,- (Lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;