Putusan PT PADANG
107/PDT/2023/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 107/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 14 Juni 2023 —Pembanding/Penggugat I : NUSIRWAN ABU dalam KTP Tertulis NUSIRWAN
Pembanding/Penggugat II : Roswita Abu dalam KTP Tertulis Roswita
Pembanding/Penggugat III : Sofia Erita Abu
Terbanding/Tergugat I : Edi Suhardi/ Mak Itam
Terbanding/Tergugat II : Edi Fauzi / Mak Uniang Ibe
Terbanding/Turut Tergugat I : KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SICINCIN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq. BUPATI PADANG PARIAMAN Cq CAMAT KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG Cq. WALI NAGARI SICINCIN
Terbanding/Turut Tergugat III : PEMEREINTAH REPUBLIK INDONESI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq BUPATI PADANG PARIAMAN Cq CAMAT KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq BUPATI PADANG PARIAMAN
Terbanding/Turut Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SAMATERA BARAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (PUPR) Cq DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-PEKANBARU I Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Terbanding/Turut Tergugat IX : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (PUPR) Cq DINAS PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI SUMATERA BARAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS (PUPR) Cq (PUPR) KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Terbanding/Turut Tergugat X : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) Cq PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS (PUPR) Cq DINAS (PUPR) KABUPATEN PADANG PARIAMAN CQ DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-PEKANBAU I
Terbanding/Turut Tergugat XI : DIREKTUR PT. HUTAMA KARYA (PERSERO), ADALAH SELAKU VENDOR/SUPPLAY CHAIN PROYEK DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKAN BARU
Terbanding/Turut Tergugat XII : M. DIREKTUR PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR (PERSERO) ADALAH SELAKU PELAKSANA PROYEK LAPANGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU

M E N G A D I L I:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT;
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN NOMOR 12/PDT.G/2022/PN PMN, TANGGAL 14 DESEMBER 2022, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
3. MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 14 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);