Putusan PN TUBEI
7/Pdt.G/2022/PN Tub

Putusan PN TUBEI Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tub
Tanggal 4 April 2023 —Penggugat:
MUGIYONO Bin SIBUWO TIRTONO
Tergugat:
NAHRIL bin NASRULLAH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual/Beli Tanah di Desa Taba Baru Tahun 1984 antara saudara Saidil Burhani, SM. dengan Mugiyono (Penggugat Konvensi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00002, Desa Taba Baru I, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Surat Ukur Nomor 1412/1996 tanggal 30 Maret 1996 atas nama Mugiyono adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa menguasai, mengklaim, mengakui dan menduduki sebagian tanah milik Penggugat Konvensi dengan detil sebagai berikut: - Bidang Tanah I dengan luas 15 M² (lima belas meter persegi) dengan gambar sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 06/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tanggal 31 Januari 2023, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00002, Desa Taba Baru I, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Surat Ukur Nomor 1412/1996 tanggal 30 Maret 1996 atas nama Mugiyono; - Bidang Tanah II dengan luas 11 M² (sebelas meter persegi) dengan gambar sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 06/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tanggal 31 Januari 2023, berdasarkan Perjanjian Jual/Beli Tanah di Desa Taba Baru Tahun 1984 antara saudara Saidil Burhani, SM. dengan Mugiyono (Penggugat Konvensi);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00021, Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Surat Ukur 00012/Tabeak Blau I/2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan luas 464 M2 (empat ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Nahril (Tergugat Konvensi) tidak mempunyai kekuatan hukum, karena di dalamnya terdapat sebagian tanah milik Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan tanah milik Penggugat Konvensi yaitu Bidang Tanah I dan Bidang Tanah II tersebut yang telah dikuasai secara melawan hukum kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Konvensi apabila Tergugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolakgugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.818.000,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);