Putusan PN TANJUNG SELOR
3/Pdt.G.S/2023/PN Tjs

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara gugatan sederhana Hakim Pemeriksa Perkara terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan memperhatikan Pasal 11 Bagian Keempat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang normanya adalah sebagai berikut:

(1) Hakim merneriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.

(2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

(3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakann bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.

(4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak? dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut maka pertama-tama akan diteliti terlebih dahulu gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang normanya sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalarn peraturan perundang-undangan; atau

b. sengketa hak atas tanah

Pasal 4

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat tanggal 20 Mei 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tjs tanggal 27 Juni 2023 dituliskan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil surat gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya tersebut menyebabkan gugatan a quo bertentangan dengan prinsip syarat pengajuan gugatan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebab norma tersebut menghendaki jika dalam perkara gugatan sederhana Tergugat haruslah diketahui keberadaannya sedangkan ?Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana? (vide Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), oleh karena berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya/tempat tinggalnya maka Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bukankah termasuk gugatan sederhana maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tjs;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tjs dicoret maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Hakim memerintahkan untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Tjs dari register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;