Putusan PN AIRMADIDI
3/Pdt.G.S/2023/PN Arm

Putusan PN AIRMADIDI Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Arm
Tanggal 13 Juli 2023 —Penggugat:
PT. Smart Multi Finance Cq PT. Smart Multi Finance Cabang Bitung Cq PT Smart Multi Finance Gerai Airmadidi
Tergugat:
Suhendra Sumaila

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendaftarkan perkara secara e-court dengan kuasanyaRONALD SIAHAAN, SH., MH., dkk., sebagai KaryawanPT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Bitung
Cq. PT Smart Multi Finance Kantor Gerai Airmadidiberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2023 yang tidak menentukan domisili dimana, sedangkan yang terlampir dalam berkas adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2023 yang mana Kuasa PenggugatRONALD SIAHAAN, SH., MH., dkk., tercatat sebagai karyawan PT. Smart Multi Finance, yang artinya berdomisili di alamat PT. Smart Multi Finance;

Menimbang, bahwa perbedaan alamat yang menjadi domisili Penggugat baik dalam surat gugatan dengan surat tugas mengaburkan domisili sebenarnya sehingga tidak dapat ditentukan wilayah hukum mana untuk wakil atau kuasa Penggugat yang berpengaruh untuk menentukan apakah Penggugat berdomisili di daerah hukum pengadilan sama sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?, demikian juga sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menerangkan bahwa ?dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukumatau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara diperoleh bahwa kewajiban Penggugat untuk melampirkan bukti permulaan hanya 1 (satu) surat yaitucostumer card viewyang belum dilegalisasi padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana mensyaratkan bahwa penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah legalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanaa quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quoHakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan berdasarkan Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN :

1.Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2.Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2023/PN Arm dalam register perkara;dan

3.Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.