- NAPIA BINTI POCCI, UMUR 58 TAHUN, NIK. 7604127112640059, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, BERTEMPAT KEDIAMAN DI DESA TAMANGALLE, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SIULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT I SEKARANG SEBAGAI PEMBANDING
- HARAPIAH BINTI POCCI, UMUR 55 TAHUN, NIK 7604014203670001, AGAMA ISLAM PEKERJAAN MENGURUS RUMAH TANGGA, ALAMAT KARAMA, DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT II SEKARANG PEMBANDING;
- SALEHATI BINTI POCCI, UMUR 49 TAHUN, , NIK 7604124507730001, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN MENGURUS RUMAH TANGGA, ALAMAT TAMANGALLE, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT III SEKARANG PEMBANDING;
- ALI BIN POCCI, UMUR 47 TAHUN, NIK 7604013112752071, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN NELAYAN, ALAMAT MANJOPAI, DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT IV SEKARANG PEMBANDING;
- NURLIA BINTI POCCI, UMUR 45 TAHUN AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, TEMPAT KEDIAMAN: DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, SEMULA SEBAGAI TERGUGAT SEKARANG TERBANDING;
- HAMSIA BINTI POCCI, UMUR 56 TAHUN AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, TEMPAT KEDIAMAN: DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, SEMULA SEBAGAI TURUT TERGUGAT I SEKARANG TURUT TERBANDING I;
- BUNGALIA BINTI POCCI, UMUR 46 TAHUN AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, TEMPAT KEDIAMAN: DESA TAMANGALLE, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, SEMULA SEBAGAI TURUT TERGUGAT II SEKARANG TURUT TERBANDING II;
- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SEJUMLAH RP3.600.000,- (TIGA JUTA ENAM TAUS RIBU RUPIAH);
- , PARA PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2022 HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN TANDA TERIMA MEMORI BANDING NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 28 NOVEMBER 2022 YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA POLEWALI, YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA TERBANDING, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II TANGGAL 02 DESEMBER 2022;
- BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA FOCUS PADA POIN POIN SEBAGAIMANA TERURAI DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT, TIDAK ADA UPAYA MAJELIS BAGAIMANA HISTORY OBYEK SENGKETA BERALIH KEPEMILIKANNYA DARI PEWARIS KEPADA TERGUGAT/TERBANDING DAN ATAS ALAS HUKUM APA TERGUGAT MENGAMBIL KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA.
- DALAM BERITA ACARA SIDANG TIDAK TERDAPAT UPAYA MAJELIS TINGKAT PERTAMA UNTUK MENGGALI FAKTA APAKAH PEWARIS MEMILIKI OBYEK LAIN SELAIN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO, DAN APAKAH ADA ANAK-ANAK PEWARIS YANG LAINNYA YANG SUDAH MENGUASAI/MENERIMA HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS SEBELUM ATAU SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA;
- DALAM BERITA ACARA SIDANG TIDAK DITEMUKAN FAKTA APAKAH PEWARIS ADA MENINGGALKAN WASIAT TERTULIS ATAU LISAN DAN HUTANG YANG BELUM DILUNASI OLEH PEWARIS ATAU ANAK-ANAK PEWARIS; DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MENILAI SUBTANSI SURAT GUGATAN, NAMUN DEMIKIAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA BERSIFAT POSITIF;
- BAHWA URAIAN POSITA DAN PETITUMNYA TIDAK MENJANGKAU KONDISI RIIL DARI KENYATAAN BAHWA OBYEK SENGKETA SECARA FORMIL TELAH BERPINDAH KEPEMILIKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING DAN DALAM KONDISI SEPERTI HAL TERSEBUT TIDAK DIUNGKAPKAN DENGAN RUNTUT DAN TIDAK TERDAPAT PETITUM BAGAIMANA DOKUMEN YANG DIJADIKAN DASAR HAK MILIK OLEH TERBANDING MENJADI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, SEHINGGA OBYEK SENGKETA KEMBALI SEBAGAI MILIK SEMPURNA DARI PEWARIS YANG AKAN DIBAGIKAN KEPADA SELURUH AHLI WARISNYA;
- BAHWA TANPA ADANYA POSITA DAN PETITUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN OLEH MAJELIS HAKIM BANDING DIATAS MAKA AKAN TERJEBAK DALAM KONDISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU BAIK FORMIL MAUPUN MATERIIL, SESUAI NORMA PUTUSAN KASASI NO.513 K/AG/2019, TANGGAL 21 AGUSTUS 2019
- MENERIMA PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIULAKHIR 1444 HIJRIAH;
- MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP3.600.000,-(TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH);
- MENGHUKUM PARA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,-(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
- NAPIA BINTI POCCI, UMUR 58 TAHUN, NIK. 7604127112640059, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, BERTEMPAT KEDIAMAN DI DESA TAMANGALLE, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SIULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT I SEKARANG SEBAGAI PEMBANDING
- HARAPIAH BINTI POCCI, UMUR 55 TAHUN, NIK 7604014203670001, AGAMA ISLAM PEKERJAAN MENGURUS RUMAH TANGGA, ALAMAT KARAMA, DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT II SEKARANG PEMBANDING;
- SALEHATI BINTI POCCI, UMUR 49 TAHUN, , NIK 7604124507730001, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN MENGURUS RUMAH TANGGA, ALAMAT TAMANGALLE, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT III SEKARANG PEMBANDING;
- ALI BIN POCCI, UMUR 47 TAHUN, NIK 7604013112752071, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN NELAYAN, ALAMAT MANJOPAI, DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT SEMULA SEBAGAI PENGGUGAT IV SEKARANG PEMBANDING;
- NURLIA BINTI POCCI, UMUR 45 TAHUN AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, TEMPAT KEDIAMAN: DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, SEMULA SEBAGAI TERGUGAT SEKARANG TERBANDING;
- HAMSIA BINTI POCCI, UMUR 56 TAHUN AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, TEMPAT KEDIAMAN: DESA KARAMA, KECAMATAN TINAMBUNG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, SEMULA SEBAGAI TURUT TERGUGAT I SEKARANG TURUT TERBANDING I;
- BUNGALIA BINTI POCCI, UMUR 46 TAHUN AGAMA ISLAM, PEKERJAAN IBU RUMAH TANGGA, TEMPAT KEDIAMAN: DESA TAMANGALLE, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, SEMULA SEBAGAI TURUT TERGUGAT II SEKARANG TURUT TERBANDING II;
- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SEJUMLAH RP3.600.000,- (TIGA JUTA ENAM TAUS RIBU RUPIAH);
- , PARA PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2022 HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN TANDA TERIMA MEMORI BANDING NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 28 NOVEMBER 2022 YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA POLEWALI, YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA TERBANDING, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II TANGGAL 02 DESEMBER 2022;
- BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA FOCUS PADA POIN POIN SEBAGAIMANA TERURAI DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT, TIDAK ADA UPAYA MAJELIS BAGAIMANA HISTORY OBYEK SENGKETA BERALIH KEPEMILIKANNYA DARI PEWARIS KEPADA TERGUGAT/TERBANDING DAN ATAS ALAS HUKUM APA TERGUGAT MENGAMBIL KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA.
- DALAM BERITA ACARA SIDANG TIDAK TERDAPAT UPAYA MAJELIS TINGKAT PERTAMA UNTUK MENGGALI FAKTA APAKAH PEWARIS MEMILIKI OBYEK LAIN SELAIN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO, DAN APAKAH ADA ANAK-ANAK PEWARIS YANG LAINNYA YANG SUDAH MENGUASAI/MENERIMA HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS SEBELUM ATAU SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA;
- DALAM BERITA ACARA SIDANG TIDAK DITEMUKAN FAKTA APAKAH PEWARIS ADA MENINGGALKAN WASIAT TERTULIS ATAU LISAN DAN HUTANG YANG BELUM DILUNASI OLEH PEWARIS ATAU ANAK-ANAK PEWARIS; DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MENILAI SUBTANSI SURAT GUGATAN, NAMUN DEMIKIAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA BERSIFAT POSITIF;
- BAHWA URAIAN POSITA DAN PETITUMNYA TIDAK MENJANGKAU KONDISI RIIL DARI KENYATAAN BAHWA OBYEK SENGKETA SECARA FORMIL TELAH BERPINDAH KEPEMILIKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING DAN DALAM KONDISI SEPERTI HAL TERSEBUT TIDAK DIUNGKAPKAN DENGAN RUNTUT DAN TIDAK TERDAPAT PETITUM BAGAIMANA DOKUMEN YANG DIJADIKAN DASAR HAK MILIK OLEH TERBANDING MENJADI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, SEHINGGA OBYEK SENGKETA KEMBALI SEBAGAI MILIK SEMPURNA DARI PEWARIS YANG AKAN DIBAGIKAN KEPADA SELURUH AHLI WARISNYA;
- BAHWA TANPA ADANYA POSITA DAN PETITUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN OLEH MAJELIS HAKIM BANDING DIATAS MAKA AKAN TERJEBAK DALAM KONDISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU BAIK FORMIL MAUPUN MATERIIL, SESUAI NORMA PUTUSAN KASASI NO.513 K/AG/2019, TANGGAL 21 AGUSTUS 2019
- MENERIMA PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIULAKHIR 1444 HIJRIAH;
- MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP3.600.000,-(TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH);
- MENGHUKUM PARA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,-(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
- NAPIA BINTI POCCI, umur 58 tahun, NIK. 7604127112640059, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Siulawesi Barat semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding
- HARAPIAH BINTI POCCI, umur 55 tahun, NIK 7604014203670001, agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding;
- SALEHATI BINTI POCCI, umur 49 tahun, , NIK 7604124507730001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding;
- ALI BIN POCCI, umur 47 tahun, NIK 7604013112752071, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding;
- NURLIA BINTI POCCI, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman: Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;
- HAMSIA BINTI POCCI, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman: Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
- BUNGALIA BINTI POCCI, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman: Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam taus ribu rupiah);
- , Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2022 hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah disampaikan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 02 Desember 2022;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama focus pada poin ? poin sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat, tidak ada upaya majelis bagaimana history Obyek sengketa beralih kepemilikannya dari Pewaris kepada Tergugat/Terbanding dan atas alas hukum apa Tergugat mengambil kepemilikan obyek sengketa.
- Dalam Berita Acara Sidang tidak terdapat upaya Majelis Tingkat Pertama untuk menggali fakta apakah Pewaris memiliki obyek lain selain obyek sengketa dalam perkara aquo, dan apakah ada anak-anak pewaris yang lainnya yang sudah menguasai/menerima harta peninggalan dari Pewaris sebelum atau setelah Pewaris meninggal dunia;
- Dalam Berita Acara Sidang tidak ditemukan fakta apakah Pewaris ada meninggalkan wasiat tertulis atau lisan dan hutang yang belum dilunasi oleh pewaris atau anak-anak pewaris; dengan demikian majelis hakim tingkat pertama tidak menilai subtansi surat gugatan, namun demikian putusan tingkat pertama bersifat positif;
- Bahwa uraian posita dan petitumnya tidak menjangkau kondisi riil dari kenyataan bahwa obyek sengketa secara formil telah berpindah kepemilikan kepada Tergugat/Terbanding dan dalam kondisi seperti hal tersebut tidak diungkapkan dengan runtut dan tidak terdapat petitum bagaimana dokumen yang dijadikan dasar hak milik oleh Terbanding menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga obyek sengketa kembali sebagai milik sempurna dari pewaris yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa tanpa adanya posita dan petitum sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Banding diatas maka akan terjebak dalam kondisi yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil, sesuai norma putusan kasasi No.513 K/Ag/2019, tanggal 21 Agustus 2019
- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1444 Hijriah;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- NAPIA BINTI POCCI, umur 58 tahun, NIK. 7604127112640059, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Siulawesi Barat semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding
- HARAPIAH BINTI POCCI, umur 55 tahun, NIK 7604014203670001, agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Karama, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding;
- SALEHATI BINTI POCCI, umur 49 tahun, , NIK 7604124507730001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat semula sebagai Penggugat III sekarang Pembanding;
- ALI BIN POCCI, umur 47 tahun, NIK 7604013112752071, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding;
- NURLIA BINTI POCCI, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman: Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;
- HAMSIA BINTI POCCI, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman: Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
- BUNGALIA BINTI POCCI, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman: Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam taus ribu rupiah);
- , Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2022 hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah disampaikan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 02 Desember 2022;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama focus pada poin ? poin sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat, tidak ada upaya majelis bagaimana history Obyek sengketa beralih kepemilikannya dari Pewaris kepada Tergugat/Terbanding dan atas alas hukum apa Tergugat mengambil kepemilikan obyek sengketa.
- Dalam Berita Acara Sidang tidak terdapat upaya Majelis Tingkat Pertama untuk menggali fakta apakah Pewaris memiliki obyek lain selain obyek sengketa dalam perkara aquo, dan apakah ada anak-anak pewaris yang lainnya yang sudah menguasai/menerima harta peninggalan dari Pewaris sebelum atau setelah Pewaris meninggal dunia;
- Dalam Berita Acara Sidang tidak ditemukan fakta apakah Pewaris ada meninggalkan wasiat tertulis atau lisan dan hutang yang belum dilunasi oleh pewaris atau anak-anak pewaris; dengan demikian majelis hakim tingkat pertama tidak menilai subtansi surat gugatan, namun demikian putusan tingkat pertama bersifat positif;
- Bahwa uraian posita dan petitumnya tidak menjangkau kondisi riil dari kenyataan bahwa obyek sengketa secara formil telah berpindah kepemilikan kepada Tergugat/Terbanding dan dalam kondisi seperti hal tersebut tidak diungkapkan dengan runtut dan tidak terdapat petitum bagaimana dokumen yang dijadikan dasar hak milik oleh Terbanding menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga obyek sengketa kembali sebagai milik sempurna dari pewaris yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa tanpa adanya posita dan petitum sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Banding diatas maka akan terjebak dalam kondisi yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku baik formil maupun materiil, sesuai norma putusan kasasi No.513 K/Ag/2019, tanggal 21 Agustus 2019
- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1444 Hijriah;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Putusan PTA SULAWESI BARAT Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr |
|||||||
| Nomor | 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr | ||||||
| Tingkat Proses | Banding | ||||||
| Klasifikasi |
Perdata Agama Perdata Agama Waris Islam |
||||||
| Kata Kunci | Kewarisan | ||||||
| Tahun | 2023 | ||||||
| Tanggal Register | 2 Januari 2023 | ||||||
| Lembaga Peradilan | PTA SULAWESI BARAT | ||||||
| Jenis Lembaga Peradilan | PTA | ||||||
| Hakim Ketua | H. Achmad Hanifah, M.hes. | ||||||
| Hakim Anggota | Mustopa, Brdra. Hj. Dzakiyyah | ||||||
| Panitera | H. Sudarno | ||||||
| Amar | Lain-lain | ||||||
| Amar Lainnya | PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023/PTA.SR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT DALAM TINGKAT BANDING TELAH MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS DENGAN HAKIM MAJELIS PERKARA GUGATAN WARIS, ANTARA: SELANJUTNYA NOMOR URUT 1 S/D 4 DISEBUT DISEBUT SEBAGAI PARA PEMBANDING; DALAM HAL INI PARA PEMBANDING MEMBERI KUASA KEPADA: DR. KAHAR, S.H., M.H., RETNOWULAN, S.H., M.H DAN WAHYUDI, S.H., ADVOKAT/PENGACARA PADA DJUMBUNG KEADILAN POLMAN BERALAMAT JALAN EMPANG NO.2 PATAMPANUA, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 01 JULI 2022 YANG TERDAFTAR DALAM REGISTER SURAT KUASA PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR: 89/SK/VII/2022 TANGGAL 05 JULI 2022, SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI KUASA HUKUM PARA PEMBANDING; MELAWAN PENGADILAN TINGGI AGAMA TERSEBUT;TELAH MEMBACA PENETAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT NOMOR 1/PDT.G/2023/PTA.SR. TANGGAL 02 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN MAJELIS HAKIM; TELAH MEMBACA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH; TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA DAN SEMUA SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI; DUDUK PERKARA MENGUTIP SEGALA URAIAN MENGENAI HAL INI SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIYAH, YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT : MENGADILI BAHWA PUTUSAN POLEWALI TERSEBUT DIUCAPKAN PADA PERSIDANGAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM PADA HARI SELASA, TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH, DENGAN DIHADIRI OLEH KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, SERTA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II; BAHWA TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT, PARA PEMBANDING MELALUI KUASA HUKUMNYA TELAH MENGAJUKAN BANDING PADA HARI SELASA, TANGGAL 15 NOVEMBER 2022, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM AKTA PERMOHONAN BANDING NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 15 NOVEMBER 2022, YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA POLEWALI, SEHINGGA UNTUK SELANJUTNYA YANG SEMULA SEBAGAI PARA PENGGUGAT DISEBUT SEBAGAI PARA PEMBANDING, YANG KEMUDIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA SEMULA TERGUGAT SEKRANG TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT I SEKARANG TURUT TERBANDING I, DAN SEMULA TURUT TERGUGAT II SEKARANG TURUT TERBANDING II PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2022; BAHWA TERBANDING, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING TANGGAL 05 DESEMBER 2022, SEBAGAIMANA SURAT KETERANGAN TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA POLEWALI TANGGAL 05 DESEMBER 2022; BAHWA KONTRA MEMORI BANDING TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING PADA TANGGAL 06 DESEMBER 2022; BAHWA KUASA HUKUM PARA PEMBANDING TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE), SESUAI DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 07 DESEMBER 2022, SEDANGKAN TERBANDING TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE) LEBIH DAHULU PADA TANGGAL 05 DESEMBER 2022; BAHWA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING YANG MENYATU DENGAN BERKAS PERKARA TELAH TERDAFTAR DI KEPANITERAAN BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT DENGAN REGISTER NOMOR 1/PDT.G/2023/PTA.SR, TANGGAL 02 JANUARI 2023 UNTUK SELANJUTNYA KEPADA HAKIM MAJELIS YANG DITUNJUK SEBAGAI JUDEX FACTI DI TINGKAT BANDING AKAN MEMERIKSA, MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGADILI PERKARA INI, SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI BAWAH INI; BAHWA PENDAPAT MASING-MASING HAKIM PADA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERKARA A QUO, TELAH TERTUANG DALAM ADVISBLAAD MASING-MASING HAKIM YANG TELAH TERMUAT DALAM CATATAN SIDANG PERKARA A QUO, DAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PUTUSAN INI; PERTIMBANGAN HUKUM MENIMBANG, BAHWA PARA PENBANDING TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING YANG DISERTAI BUKTI PEMBAYARAN BIAYA BANDING PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2022, DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG DIAJUKAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBACAKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH YANG DIHADIRI OLEH KUASA PARA PENGGUGAT,TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I SERTA TURUT TERGUGAT II, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING TERSEBUT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU BANDING, YAKNI BELUM MELAMPAUI MASA 14 HARI KALENDER SETELAH PUTUSAN DIBACAKAN, HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN KETENTUAN BANDING SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 199 AYAT 1 RBG JO PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN JO. SEMA NOMOR 5 TH 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, OLEH KARENANANYA PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING FORMIL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG, BAHWA PARA PEMBANDING ADALAH PIHAK PARA PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., MAKA PIHAK YANG MENGAJUKAN PEMERIKSAAN ULANG PADA TINGKAT BANDING ADALAH PIHAK DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA PARA PEMBANDING MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN JO. PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009; MENIMBANG, BAHWA MENGENAI SURAT KUASA DARI PARA PEMBANDING KEPADA KUASA HUKUMNYA MENGGUNAKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DIGUNAKAN DALAM MENGAJUKAN PERKARA AQUO PADA TINGKAT PERTAMA, TIDAK DIBUAT SURAT KUASA KHUSUS SECARA TERSENDIRI, NAMUN DEMIKIAN SETELAH DITELITI DALAM SURAT KUASA TERSEBUT SUDAH MENCAKUP UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING, DAN KASASI, OLEH KARENANYA KUASA HUKUM PARA PEMBANDING DIPANDANG TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL MEWAKILI KEPENTINGAN PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI DAN MEMERIKSA DENGAN SEKSAMA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI YANG BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIYAH, BESERTA BERITA ACARA SIDANG PERKARA TERSEBUT DAN SEGALA SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA ITU, UTAMANYA SETELAH MEMPERHATIKAN FORMIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TELAH DIPERBAHARUI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM BERITA ACARA SIDANG TANGGAL 9 AGUSTUS 2022 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH TERSEBUT, DALAM BERITA ACARA SIDANG SAMPAI KEPADA PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI, DITEMUKAN FAKTA: MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERKESIMPULAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL OBCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS); MENIMBANG, BAHWA ATAS DASAR ALASAN DIATAS DAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMBANDING DAN TERBANDING SERTA PARA TURUT TERBANDING DAN DENGAN TIDAK MEMERIKSA POKOK PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI: NO. 420/PDT.G/2022/PA.PWL TANGGAL 1 NOPEMBER 2022 M / 6 RABIUL AKHIR 1444 H, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENYATAKAN TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI YANG AMARNYA AKAN DIURAIKAN DALAM PUTUSAN BANDING INI; MENIMBANG, BAHWA TERHADAP KEBERATAN PARA PEMBANDING SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM SURAT MEMORI BANDINGNYA ATAS DASAR BEBERAPA PERTIMBANGAN HUKUM DI ATAS, TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT DAN OLEH KARENANYA HARUS DIKESAMPINGKAN; MENIMBANG, BAHWA KARENA PARA PENGGUGAT DALAM TINGKAT PERTAMA ADALAH PIHAK YANG KALAH MAKA DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG JUMLAHNYA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA, DEMIKIAN JUGA OLEH KARENA PARA PEMBANDING DALAM TINGKAT BANDING ADALAH PIHAK YANG KALAH MAKA BERDASARKAN PASAL 192 AYAT (1) R.BG DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING YANG BESARNYA SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM PUTUSAN BANDING INI; MENGINGAT SEGALA PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN HUKUM SYARA / HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI; M E N G A D I L IMENGADILI SENDIRI DEMIKIAN DIPUTUSKAN DALAM SIDANG PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT PADA HARI SENIN TANGGAL 09 JANUARI 2023 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 16 JUMADIL AKHIR 1444 HIJRIAH, OLEH KAMI; DRS. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES., SEBAGAI KETUA MAJELIS, DRS. MUSTOPA, S.H. DAN DRA. HJ. DZAKIYYAH, M.H., MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA, PUTUSAN TERSEBUT DIUCAPKAN PADA HARI ITU JUGA DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM OLEH HAKIM KETUA MAJELIS DIDAMPINGI PARA HAKIM ANGGOTA TERSEBUT, DAN DRS. H. SUDARNO, M.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI DENGAN TIDAK DIHADIRI OLEH PARA PEMBANDING, TERBANDING, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II; KETUA MAJELIS, TTD DRS. H. ACHMAD HANIFAH M.HES. HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA, TTD TTD
DRS. MUSTOPA, SH. DRA. HJ. DZAKIYYAH, M.H. PANITERA PENGGANTI, TTD DRS. H. SUDARNO, M.H. PERINCIAN BIAYA PERKARA: - BIAYA ADMINISTRASI : RP 130.000,00 - BIAYA REDAKSI : RP 10.000,00 - BIAYA MATERAI : RP 10.000,00 - JUMLAH : RP 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT,
DR. HASANUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196 PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023/PTA.SR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT DALAM TINGKAT BANDING TELAH MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS DENGAN HAKIM MAJELIS PERKARA GUGATAN WARIS, ANTARA: SELANJUTNYA NOMOR URUT 1 S/D 4 DISEBUT DISEBUT SEBAGAI PARA PEMBANDING; DALAM HAL INI PARA PEMBANDING MEMBERI KUASA KEPADA: DR. KAHAR, S.H., M.H., RETNOWULAN, S.H., M.H DAN WAHYUDI, S.H., ADVOKAT/PENGACARA PADA DJUMBUNG KEADILAN POLMAN BERALAMAT JALAN EMPANG NO.2 PATAMPANUA, KECAMATAN MATAKALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 01 JULI 2022 YANG TERDAFTAR DALAM REGISTER SURAT KUASA PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR: 89/SK/VII/2022 TANGGAL 05 JULI 2022, SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI KUASA HUKUM PARA PEMBANDING; MELAWAN PENGADILAN TINGGI AGAMA TERSEBUT;TELAH MEMBACA PENETAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT NOMOR 1/PDT.G/2023/PTA.SR. TANGGAL 02 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN MAJELIS HAKIM; TELAH MEMBACA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH; TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA DAN SEMUA SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI; DUDUK PERKARA MENGUTIP SEGALA URAIAN MENGENAI HAL INI SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIYAH, YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT : MENGADILI BAHWA PUTUSAN POLEWALI TERSEBUT DIUCAPKAN PADA PERSIDANGAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM PADA HARI SELASA, TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH, DENGAN DIHADIRI OLEH KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, SERTA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II; BAHWA TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT, PARA PEMBANDING MELALUI KUASA HUKUMNYA TELAH MENGAJUKAN BANDING PADA HARI SELASA, TANGGAL 15 NOVEMBER 2022, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM AKTA PERMOHONAN BANDING NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 15 NOVEMBER 2022, YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA POLEWALI, SEHINGGA UNTUK SELANJUTNYA YANG SEMULA SEBAGAI PARA PENGGUGAT DISEBUT SEBAGAI PARA PEMBANDING, YANG KEMUDIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA SEMULA TERGUGAT SEKRANG TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT I SEKARANG TURUT TERBANDING I, DAN SEMULA TURUT TERGUGAT II SEKARANG TURUT TERBANDING II PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2022; BAHWA TERBANDING, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING TANGGAL 05 DESEMBER 2022, SEBAGAIMANA SURAT KETERANGAN TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA POLEWALI TANGGAL 05 DESEMBER 2022; BAHWA KONTRA MEMORI BANDING TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PARA PEMBANDING PADA TANGGAL 06 DESEMBER 2022; BAHWA KUASA HUKUM PARA PEMBANDING TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE), SESUAI DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL. TANGGAL 07 DESEMBER 2022, SEDANGKAN TERBANDING TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA BANDING (INZAGE) LEBIH DAHULU PADA TANGGAL 05 DESEMBER 2022; BAHWA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING YANG MENYATU DENGAN BERKAS PERKARA TELAH TERDAFTAR DI KEPANITERAAN BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT DENGAN REGISTER NOMOR 1/PDT.G/2023/PTA.SR, TANGGAL 02 JANUARI 2023 UNTUK SELANJUTNYA KEPADA HAKIM MAJELIS YANG DITUNJUK SEBAGAI JUDEX FACTI DI TINGKAT BANDING AKAN MEMERIKSA, MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGADILI PERKARA INI, SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI BAWAH INI; BAHWA PENDAPAT MASING-MASING HAKIM PADA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERKARA A QUO, TELAH TERTUANG DALAM ADVISBLAAD MASING-MASING HAKIM YANG TELAH TERMUAT DALAM CATATAN SIDANG PERKARA A QUO, DAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PUTUSAN INI; PERTIMBANGAN HUKUM MENIMBANG, BAHWA PARA PENBANDING TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING YANG DISERTAI BUKTI PEMBAYARAN BIAYA BANDING PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2022, DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG DIAJUKAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBACAKAN DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH YANG DIHADIRI OLEH KUASA PARA PENGGUGAT,TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I SERTA TURUT TERGUGAT II, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING TERSEBUT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU BANDING, YAKNI BELUM MELAMPAUI MASA 14 HARI KALENDER SETELAH PUTUSAN DIBACAKAN, HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN KETENTUAN BANDING SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 199 AYAT 1 RBG JO PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN JO. SEMA NOMOR 5 TH 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, OLEH KARENANANYA PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING FORMIL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG, BAHWA PARA PEMBANDING ADALAH PIHAK PARA PENGGUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., MAKA PIHAK YANG MENGAJUKAN PEMERIKSAAN ULANG PADA TINGKAT BANDING ADALAH PIHAK DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA PARA PEMBANDING MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN JO. PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009; MENIMBANG, BAHWA MENGENAI SURAT KUASA DARI PARA PEMBANDING KEPADA KUASA HUKUMNYA MENGGUNAKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DIGUNAKAN DALAM MENGAJUKAN PERKARA AQUO PADA TINGKAT PERTAMA, TIDAK DIBUAT SURAT KUASA KHUSUS SECARA TERSENDIRI, NAMUN DEMIKIAN SETELAH DITELITI DALAM SURAT KUASA TERSEBUT SUDAH MENCAKUP UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING, DAN KASASI, OLEH KARENANYA KUASA HUKUM PARA PEMBANDING DIPANDANG TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL MEWAKILI KEPENTINGAN PEMBERI KUASA UNTUK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI DAN MEMERIKSA DENGAN SEKSAMA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI YANG BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIYAH, BESERTA BERITA ACARA SIDANG PERKARA TERSEBUT DAN SEGALA SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA ITU, UTAMANYA SETELAH MEMPERHATIKAN FORMIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TELAH DIPERBAHARUI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM BERITA ACARA SIDANG TANGGAL 9 AGUSTUS 2022 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR 420/PDT.G/2022/PA.PWL., TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 6 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH TERSEBUT, DALAM BERITA ACARA SIDANG SAMPAI KEPADA PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI, DITEMUKAN FAKTA: MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN ALASAN-ALASAN HUKUM TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERKESIMPULAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL OBCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS); MENIMBANG, BAHWA ATAS DASAR ALASAN DIATAS DAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMBANDING DAN TERBANDING SERTA PARA TURUT TERBANDING DAN DENGAN TIDAK MEMERIKSA POKOK PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI: NO. 420/PDT.G/2022/PA.PWL TANGGAL 1 NOPEMBER 2022 M / 6 RABIUL AKHIR 1444 H, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENYATAKAN TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI YANG AMARNYA AKAN DIURAIKAN DALAM PUTUSAN BANDING INI; MENIMBANG, BAHWA TERHADAP KEBERATAN PARA PEMBANDING SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM SURAT MEMORI BANDINGNYA ATAS DASAR BEBERAPA PERTIMBANGAN HUKUM DI ATAS, TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT DAN OLEH KARENANYA HARUS DIKESAMPINGKAN; MENIMBANG, BAHWA KARENA PARA PENGGUGAT DALAM TINGKAT PERTAMA ADALAH PIHAK YANG KALAH MAKA DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG JUMLAHNYA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA, DEMIKIAN JUGA OLEH KARENA PARA PEMBANDING DALAM TINGKAT BANDING ADALAH PIHAK YANG KALAH MAKA BERDASARKAN PASAL 192 AYAT (1) R.BG DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING YANG BESARNYA SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM PUTUSAN BANDING INI; MENGINGAT SEGALA PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN HUKUM SYARA / HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI; M E N G A D I L IMENGADILI SENDIRI DEMIKIAN DIPUTUSKAN DALAM SIDANG PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT PADA HARI SENIN TANGGAL 09 JANUARI 2023 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 16 JUMADIL AKHIR 1444 HIJRIAH, OLEH KAMI; DRS. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES., SEBAGAI KETUA MAJELIS, DRS. MUSTOPA, S.H. DAN DRA. HJ. DZAKIYYAH, M.H., MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA, PUTUSAN TERSEBUT DIUCAPKAN PADA HARI ITU JUGA DALAM SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM OLEH HAKIM KETUA MAJELIS DIDAMPINGI PARA HAKIM ANGGOTA TERSEBUT, DAN DRS. H. SUDARNO, M.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI DENGAN TIDAK DIHADIRI OLEH PARA PEMBANDING, TERBANDING, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II; KETUA MAJELIS, TTD DRS. H. ACHMAD HANIFAH M.HES. HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA, TTD TTD
DRS. MUSTOPA, SH. DRA. HJ. DZAKIYYAH, M.H. PANITERA PENGGANTI, TTD DRS. H. SUDARNO, M.H. PERINCIAN BIAYA PERKARA: - BIAYA ADMINISTRASI : RP 130.000,00 - BIAYA REDAKSI : RP 10.000,00 - BIAYA MATERAI : RP 10.000,00 - JUMLAH : RP 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT,
DR. HASANUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196 |
||||||
| Catatan Amar |
PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara gugatan Waris, antara: Selanjutnya nomor urut 1 s/d 4 disebut disebut sebagai Para Pembanding; Dalam hal ini Para Pembanding memberi kuasa kepada: Dr. Kahar, S.H., M.H., Retnowulan, S.H., M.H dan Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara pada ?Djumbung Keadilan Polman? beralamat Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor: 89/SK/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding; Melawan Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr. tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim; Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Bahwa Putusan Polewali tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, sehingga untuk selanjutnya yang semula sebagai Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada semula Tergugat sekrang Terbanding, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, dan semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 18 November 2022; Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara bersama-sama telah mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Desember 2022, sebagaimana surat keterangan tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 05 Desember 2022; Bahwa Kontra memori banding telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 06 Desember 2022; Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 07 Desember 2022, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) lebih dahulu pada tanggal 05 Desember 2022; Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr, tanggal 02 Januari 2023 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini; Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo, telah tertuang dalam advisblaad masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara a quo, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Para Penbanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 15 November 2022, dan putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender setelah putusan dibacakan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. SEMA Nomor 5 Th 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenananya permohonan banding Para Pembanding formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga Para Pembanding memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa dari para Pembanding kepada kuasa hukumnya menggunakan surat kuasa khusus yang digunakan dalam mengajukan perkara aquo pada tingkat pertama, tidak dibuat surat kuasa khusus secara tersendiri, namun demikian setelah diteliti dalam surat kuasa tersebut sudah mencakup untuk melakukan upaya hukum banding, dan kasasi, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pembanding dipandang telah memenuhi syarat formil mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk mengajukan upaya hukum banding; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan formil gugatan Para Penggugat yang telah diperbaharui sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Agustus 2022 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah tersebut, Dalam Berita Acara sidang sampai kepada pemeriksaan alat-alat bukti, ditemukan fakta: Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil obcuur libel (kabur/tidak jelas); Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas dan untuk melindungi kepentingan hukum para Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding dan dengan tidak memeriksa pokok perkara Putusan Pengadilan Agama Polewali: No. 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl Tanggal 1 Nopember 2022 M / 6 Rabiul Akhir 1444 H, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam putusan banding ini; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat memori bandingnya atas dasar beberapa pertimbangan hukum di atas, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam tingkat pertama adalah pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama, demikian juga oleh karena para Pembanding dalam tingkat Banding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana disebut dalam putusan banding ini; Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara? / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L IMENGADILI SENDIRI Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami; Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustopa, S.H. dan Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II; Ketua Majelis, ttd Drs. H. Achmad Hanifah M.HES. Hakim Anggota, Hakim Anggota, ttd ttd
Drs. Mustopa, SH. Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. Panitera Pengganti, ttd Drs. H. Sudarno, M.H. Perincian biaya perkara: - Biaya Administrasi : Rp 130.000,00 - Biaya redaksi : Rp 10.000,00 - Biaya materai : Rp 10.000,00 - Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat,
Dr. Hasanuddin, S.H., M.H. NIP. 196 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara gugatan Waris, antara: Selanjutnya nomor urut 1 s/d 4 disebut disebut sebagai Para Pembanding; Dalam hal ini Para Pembanding memberi kuasa kepada: Dr. Kahar, S.H., M.H., Retnowulan, S.H., M.H dan Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara pada ?Djumbung Keadilan Polman? beralamat Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor: 89/SK/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding; Melawan Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr. tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim; Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Bahwa Putusan Polewali tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, sehingga untuk selanjutnya yang semula sebagai Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada semula Tergugat sekrang Terbanding, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, dan semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 18 November 2022; Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara bersama-sama telah mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Desember 2022, sebagaimana surat keterangan tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 05 Desember 2022; Bahwa Kontra memori banding telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 06 Desember 2022; Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 07 Desember 2022, sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) lebih dahulu pada tanggal 05 Desember 2022; Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr, tanggal 02 Januari 2023 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini; Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo, telah tertuang dalam advisblaad masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara a quo, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Para Penbanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 15 November 2022, dan putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender setelah putusan dibacakan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. SEMA Nomor 5 Th 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenananya permohonan banding Para Pembanding formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga Para Pembanding memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa dari para Pembanding kepada kuasa hukumnya menggunakan surat kuasa khusus yang digunakan dalam mengajukan perkara aquo pada tingkat pertama, tidak dibuat surat kuasa khusus secara tersendiri, namun demikian setelah diteliti dalam surat kuasa tersebut sudah mencakup untuk melakukan upaya hukum banding, dan kasasi, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pembanding dipandang telah memenuhi syarat formil mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk mengajukan upaya hukum banding; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan formil gugatan Para Penggugat yang telah diperbaharui sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Agustus 2022 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1444 Hijriah tersebut, Dalam Berita Acara sidang sampai kepada pemeriksaan alat-alat bukti, ditemukan fakta: Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil obcuur libel (kabur/tidak jelas); Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas dan untuk melindungi kepentingan hukum para Pembanding dan Terbanding serta para Turut Terbanding dan dengan tidak memeriksa pokok perkara Putusan Pengadilan Agama Polewali: No. 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl Tanggal 1 Nopember 2022 M / 6 Rabiul Akhir 1444 H, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam putusan banding ini; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat memori bandingnya atas dasar beberapa pertimbangan hukum di atas, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam tingkat pertama adalah pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat pertama, demikian juga oleh karena para Pembanding dalam tingkat Banding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana disebut dalam putusan banding ini; Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara? / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L IMENGADILI SENDIRI Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami; Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustopa, S.H. dan Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II; Ketua Majelis, ttd Drs. H. Achmad Hanifah M.HES. Hakim Anggota, Hakim Anggota, ttd ttd
Drs. Mustopa, SH. Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. Panitera Pengganti, ttd Drs. H. Sudarno, M.H. Perincian biaya perkara: - Biaya Administrasi : Rp 130.000,00 - Biaya redaksi : Rp 10.000,00 - Biaya materai : Rp 10.000,00 - Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat,
Dr. Hasanuddin, S.H., M.H. NIP. 196 |
||||||
| Tanggal Musyawarah | 9 Januari 2023 | ||||||
| Tanggal Dibacakan | 9 Januari 2023 | ||||||
| Kaidah | — | ||||||
| Abstrak | |||||||
UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
Untuk Salinan Sesuai Aslinya