Putusan PTA SULAWESI BARAT
7/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Putusan PTA SULAWESI BARAT Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Sr
Tanggal 24 Mei 2023 —Pembanding/Tergugat I : Nurhaeda Binti Mannawi Diwakili Oleh : Asdar T Tarika, S.H.
Terbanding/Penggugat : H Amiruddin Bin Ambo Akke
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

P U T U S A N

NOMOR 7/PDT.G/2023/PTA.SR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

DALAM TINGKAT BANDING TELAH MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS, DENGAN HAKIM MAJELIS, PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA ANTARA:

NURHAEDA BINTI MANNAWI, PEKERJAAN WIRASWASTA, UMUR 44 TAHUN, AGAMA ISLAM, TEMPAT KEDIAMAN DI DUSUN LOMBABAO, DESA TOPOYO, KECAMATAN TOPOYO, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT, DALAM HAL INI MEMBERIKAN KUASA KEPADA ASDAR T. TARIKA, S.H., SEBAGAI ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM ATT LAW FIRM LEGAL CONSULTANT LAWYER & PARTNERS YANG BERALAMAT DI JALAN POROS TOPOYO, DESA TOPOYO, KECAMATAN TOPOYO, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 14 DESEMBER 2022 YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA BUKU REGISTER SURAT KUASA PENGADILAN AGAMA MAMUJU PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2022 DENGAN NOMOR REGISTER 72/SK/XII/2022/PA. MMJ, DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK PADA ALAMAT EMAIL: ASDARTARIKA@GMAIL.COM, DAHULU SEBAGAI TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, SEKARANG PEMBANDING;

MELAWAN

H. AMIRUDDIN BIN AMBO AKKE, PEKERJAAN WIRASWASTA, UMUR 45 TAHUN, AGAMA ISLAM, PENDIDIKAN SLTA, TEMPAT KEDIAMAN DI TOPOYO, DESA TOPOYO, KECAMATAN TOPOYO, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, DALAM HAL INI MEMBERIKAN KUASA KEPADA A. TOBA, ANDI SETIAWAN TOBA, S.H, SEBAGAI ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM A. TOBA & REKAN YANG BERALAMAT DI JL. POROS GRAHA NUSA, NO.27, KABUPATEN MAMUJU, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 02 DESEMBER 2022 YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA BUKU REGISTER SURAT KUASA PENGADILAN AGAMA MAMUJU PADA TANGGAL 05 DESEMBER 2022 DENGAN NOMOR REGISTER 68/SK/XII/2022/PA.MMJ, DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK PADA ALAMAT EMAIL: ANDITOBASH@GMAIL.COM, DAHULU SEBAGAI PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, SEKARANG TERBANDING;

BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAMUJU, ALAMAT JL. URIP SUMOHARJO NO. 33 BINANGA, KECAMATAN MAMUJU, KABUPATEN MAMUJU, SULAWESI BARAT, DAHULU SEBAGAI TERGUGAT II, SEKARANG TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA TERSEBUT;

TELAH MEMPELAJARI BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING;

DUDUK PERKARA

MEMPERHATIKAN SEMUA URAIAN YANG TERMUAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU, NOMOR 417/PDT.G/2022/PA.MMJ TANGGAL 14 MARET 2023 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 21 SYABAN 1444 HIJRIAH, DENGAN MENGUTIP AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I;

DALAM PERMOHONAN SITA

MENOLAK PERMOHONAN SITA PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SEBAGIAN;
MENETAPKAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ANTARA LAIN:
1 (SATU) BIDANG TANAH DAN BANGUNAN DENGAN UKURAN TANAH SELUAS 4,8 M X 30 M DAN UKURAN BANGUNAN DENGAN LUAS 4,8 M X 25 M TERLETAK DI DUSUN LAMBABAO, DESA TOPOYO, KEC. TOPOYO, KAB. MAMUJU TENGAH DENGAN BATAS-BATAS:

SEBELAH UTARA BERBATASAN : OBYEK SENGKETA II;
SEBELAH TIMUR BERBATASAN : OBYEK SENGKETA IV
SEBELAH SELATAN BERBATASAN : RUMAH HJ. ROSNANI;
SEBELAH BARAT BERBATASAN : JALAN POROS TOPOYO;
1 (SATU) BIDANG TANAH DAN BANGUNAN DENGAN LUAS TANAH UKURAN 4,4 M X 26,15 M DAN DENGAN LUAS BANGUNAN UKURAN 4,4 M X 21,15 M TERLETAK DI DUSUN LAMBABAO, DESA TOPOYO, KEC. TOPOYO, KAB. MAMUJU TENGAH DENGAN BATAS-BATAS:
SEBELAH UTARA BERBATASAN : RUKO HJ. TAMARING/ HJ. ANI;
SEBELAH TIMUR BERBATASAN : OBYEK SENGKETA IV;
SEBELAH SELATAN BERBATASAN : OBYEK SENGKETA I;
SEBELAH BARAT BERBATASAN : JALAN POROS TOPOYO;
1 (SATU) BIDANG TANAH DAN BANGUNAN DENGAN LUAS TANAH SELUAS 247 M2 DAN LUAS BANGUNAN SELUAS 148 M2, TERLETAK DI DUSUN LAMBABAO, DESA TOPOYO, KEC. TOPOYO, KAB. MAMUJU TENGAH DENGAN BATAS-BATAS:
SEBELAH UTARA BERBATASAN : SALURAN AIR/ PARIT KECIL;
SEBELAH TIMUR BERBATASAN : OBYEK SENGKETA IV DAN NADRI;
SEBELAH SELATAN BERBATASAN : RUKO HJ. TAMARING/ HJ. ANI;
SEBELAH BARAT BERBATASAN : JALAN POROS TOPOYO;
1 (SATU) UNIT MOBIL MERK DAIHATSU S401RP WARNA ABU-ABU MET DENGAN NOMOR POLISI DD 8646 NB;

MENETAPKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT I MASING-MASING MEMPEROLEH (SETENGAH) BAGIAN HARTA BERSAMA PADA AMAR PUTUSAN NOMOR 2 (DUA) DIATAS;
MENGHUKUM TERGUGAT I UNTUK MENYERAHKAN (SETENGAH) BAGIAN DARI OBYEK HARTA BERSAMA KEPADA PENGGUGAT SECARA NATURA (SUKARELA), NAMUN JIKA TERGUGAT I ENGGAN SECARA SUKARELA MAKA HARUS DIJUAL MELALUI KANTOR LELANG NEGARA (KPKNL) DAN HASILNYA DIBAGI (SETENGAH) BAGIAN SEBAGAIMANA AMAR PUTUSAN NOMOR 3 DIATAS;
MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) PETITUM NOMOR 2.4, PETITUM NOMOR 2.6, PETITUM NOMOR 7;
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PETITUM NOMOR 2.5, PETITUM NOMOR 2.8, PETITUM NOMOR 2.9, PETITUM NOMOR 8, PETITUM NOMOR 9;

DALAM REKONVENSI

DALAM PERMOHONAN SITA

MENOLAK PERMOHONAN SITA PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) PETITUM NOMOR 2 DAN PETITUM NOMOR 6;
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PETITUM NOMOR 3, PETITUM NOMOR 4, DAN PETITUM NOMOR 5;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

MENGHUKUM PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP7.140.000,00 (TUJUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);
MENGHUKUM TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP4.860.000,00 (EMPAT JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH);

BAHWA TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT, PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING SECARA ELEKTRONIK PADA TANGGAL 28 MARET 2023 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM AKTA PERMOHONAN BANDING TANGGAL 28 MARET 2023;

BAHWA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN SECARA ELEKTRONIK KEPADA PENGGUGAT KONVENSI UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT TERBANDING PADA TANGGAL 05 APRIL 2023;

BAHWA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN SECARA ELEKTRONIK KEPADA TERGUGAT II KONVENSI UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT TURUT TERBANDING PADA TANGGAL 05 APRIL 2023;

BAHWA PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN MEMORI BANDING PADA TANGGAL 28 MARET 2023 YANG PADA POKOKNYA AGAR :

MENGADILI :

MENERIMA PERMOHONAN BANDING SERTA MEMORI BANDING DARI TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONVENSI SEKARANG PEMBANDING;
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU NOMOR : 417/PDT.G/2022/PA.MMJ, TANGGAL 14 MARET 2023 MILADIYAH BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 21 SYABAN 1444 HIJRIAH;

DALAM KONVENSI :

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI SEKARANG TERBANDING UNTUK SELURUHNYA;

DALAM REKONVENSI :

MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI / PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

MENGHUKUM PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKONVENSI SEKARANG TERBANDING UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA DALAM SEMUA TINGKAT PERADILAN.

BAHWA MEMORI BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERBANDING SECARA ELEKRONIK PADA TANGGAL 05 APRIL 2023 DAN TERBANDING

TELAH MEMBERIKAN JAWABAN ATAS MEMORI BANDING TERSEBUT PADA TANGGAL 14 APRIL 2024;

BAHWA MEMORI BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA TURUT TERBANDING SECARA ELEKRONIK PADA TANGGAL 05 APRIL 2023 ;

BAHWA PEMBANDING TELAH DIBERITAHU UNTUK MELAKUKAN INZAGE PADA TANGGAL 17 APRIL 2023 SECARA ELEKTRONIK, AKAN TETAPI PEMBANDING TIDAK MELAKUKAN INZAGE BERDASARKAN VERIFIKASI OLEH PENITERA PENGADILAN AGAMA MAMUJU TANGGAL 27 APRIL 2023;

BAHWA TERBANDING TELAH DIBERITAHU UNTUK MELAKUKAN INZAGE PADA TANGGAL 17 APRIL 2023 SECARA ELEKTRONIK, AKAN TETAPI TERBANDING TIDAK MELAKUKAN INZAGE BERDARKAN VERIFIKASI OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA MAMUJU TANGGAL 27 APRIL 2023;

BAHWA TURUT TERBANDING TELAH DIBERITAHU UNTUK MELAKUKAN INZAGE PADA TANGGAL 17 APRIL 2023 SECARA ELEKTRONIK, AKAN TETAPI TURUT TERBANDING TIDAK MELAKUKAN INZAGE BERDARKAN VERIFIKASI OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA MAMUJU TANGGAL 27 APRIL 2023;

BAHWA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TELAH DIDAFTAR DI KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT PADA TANGGAL 2 MEI 2023 DENGAN NOMOR 7/PDT.G/2023/PTA.SR ;

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING MENGAJUKAN BANDING PADA TANGGAL 28 MARET 2023 DAN ISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PEMBANDING SECARA ELEKTRONIK PADA TANGGAL 14 MARET 2023 DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT MASIH DALAM TENGGAT MASA BANDING SESUAI DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947. ATAS DASAR ITU, PERMOHONAN BANDING PEMBANDING DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA KUASA HUKUM PEMBANDING ADALAH ADVOKAT YANG TELAH BERSUMPAH DI HADAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI, DAN JUGA TELAH MEMPEROLEH SURAT KUASA KHUSUS DARI PEMBANDING, DEMIKIAN PULA HALNYA DENGAN KUASA HUKUM TERBANDING ADALAH ADVOKAT YANG TELAH BERSUMPAH DI HADAPAN KETUA PENGADILAN TINGGI, DAN JUGA TELAH MEMPEROLEH SURAT KUASA KHUSUS DARI TERBANDING, SEHINGGA BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 6 TAHUN 1994 KUASA HUKUM PEMBANDING DAN KUASA HUKUM TERBANDING MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MEWAKILI DALAM UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU A QUO KE PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT;

MENIMBANG, BAHWA ANTARA PEMBANDING DAN TERBANDING PERNAH DALAM IKATAN SUAMI ISTERI, BERDASARKAN AKTA NIKAH NOMOR: 80/08/V/2008, TANGGAL 17 MEI 2008 YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUDONG-BUDONG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, NAMUN KEDUANYA TELAH BERCERAI BERDASARKAN AKTA CERAI NOMOR 0094/AC/2021/PA.MMJ TANGGAL 22 APRIL 2021 ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 17/PDT.G/2021/PA.MMJ PADA TANGGAL 30 MARET 2021, DENGAN DEMIKIAN BERKUALITAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PERKARA A QUO, SEHINGGA PEMBANDING MAUPUN TERBANDING MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN HARTA BERSAMA;

MENIMBANG, BAHWA UPAYA DAMAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 154 R.BG JO. PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA TELAH DILAKUKAN OLEH MAJELIS TINGKAT PERTAMA, DEMIKIAN PULA MELALUI PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR TRI HASAN BASHORI, S.H.I., M.H., SEBAGAIMANA MAKSUD PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, NAMUN UPAYA PERDAMAIAN TERSEBUT TIDAK BERHASIL, SEBAGAIMANA LAPORAN MEDIATOR TERTANGGAL 10 JANUARI 2023, DAN KARENANYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT BERPENDAPAT BAHWA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAPAT DILANJUTKAN;

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING YANG SEMULA TERGUGAT I KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA MAMUJU NOMOR 417/PDT.G/2022/PA.MMJ, TANGGAL 14 MARET 2023 MILADIYAH BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 21 SYABAN 1444 HIJRIAH, DENGAN MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 28 MARET 2023 DAN ATAS MEMORI BANDING DARI PEMBANDING TERSEBUT, TERBANDING TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING TERTANGGAL 14 APRIL 2023;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN ABSTRAKSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NOMOR 194 K/SIP/1975, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEBAGAI JUDEX FACTI HARUS MEMERIKSA DAN MENGADILI SEMUA GUGATAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN AGAMA MAMUJU TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMBACA, MEMPELAJARI DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BANDING YANG TERDIRI DARI BUNDEL A DAN BUNDEL B, SERTA SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU NOMOR 417/PDT.G/2022/PA.MMJ, TANGGAL 14 MARET 2023 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 21 SYABAN 1444 HIJRIYAH, UTAMANYA MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMUTUS PERKARA INI, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERLAJARI DAN MEMPERHATIKAN SECARA SEKSAMA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU NOMOR 417/PDT.G/2022/PA.MMJ, TANGGAL 14 MARET 2023 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 21 SYABAN 1444 HIJRIYAH, SERTA BERKAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEMUA SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU TERSEBUT, DAN AKAN MEMPERTIMBANGKAN SENDIRI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. BAHWA TERGUGAT I MENGAJUKAN EKSEPSI MENGENAI ADANYA PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM, DIMANA DI DALAM PETITUM MENGURAIKAN 10 POINT PETITUM YANG SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERURAI DALAM POSITA, SEHINGGA TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. PENGGUGAT KELIRU APABILA MENARIK BANK BRI CABANG MAMUJU SEBAGAI TERGUGAT II, SEMENTARA TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SECARA LANGSUNG ATAS OBYEK SENGKETA, KECUALI HANYA SEBAGAI PEMEGANG AGUNAN, SEHINGGA TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA JUJUR DAN TERANG BAHWA DI DALAM KESELURUHAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI TERDAPAT HARTA BAWAAN TERGUGAT I, SEHINGGA APABILA TERDAPAT HARTA BAWAAN DI DALAM OBYEK SENGKETA, MAKA SEHARUSNYA PENGGUGAT MENJELASKAN HAL TERSEBUT, KARENA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TIDAK PERNAH TERJADI PERCAMPURAN HARTA, SEHINGGA MENURUT HUKUM HARTA BAWAAN PENGGUGAT ADALAH MILIK PENGGUGAT DAN HARTA BAWAAN TERGUGAT I ADALAH MILIK TERGUGAT I, SEHINGGA TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA EKSEPSI TERGUGAT I YANG PERTAMA ADALAH MENGENAI ADANYA PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM, DIMANA DI DALAM PETITUM MENGURAIKAN 10 POINT PETITUM YANG SAMA SEKALI TIDAK PERNAH TERURAI DALAM POSITA, DAN TERHADAP EKSEPSI INI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENOLAK EKSEPSI TERSEBUT KARENA TIDAK BERDASAR, APALAGI EKSEPSINYA HANYA SECARA GARIS BESAR TIDAK MERINCI POINT-POINT MANA DALAM POSITA DAN PETITUM YANG BERTENTANGAN;

MENIMBANG, BAHWA EKSEPSI TERGUGAT I YANG KEDUA ADALAH MENGENAI PENGGUGAT KELIRU APABILA MENARIK BANK BRI CABANG MAMUJU SEBAGAI TERGUGAT II, SEMENTARA TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SECARA LANGSUNG ATAS OBYEK SENGKETA, KECUALI HANYA SEBAGAI PEMEGANG AGUNAN, DAN TERHADAP EKSEPSI INI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENILAI BAHWA SALAH SATU OBYEK SENGKETA, YAITU PADA POSITA NOMOR 2.4 DAN PETITUM POINT 2.4 SEDANG DALAM AGUNAN DI BANK BRI CABANG MAMUJU, SEHINGGA PIHAK BANK BRI CABANG MAMUJU ADA KETERKAITAN DAN ADA KEPENTINGAN TERHADAP OBYEK SENGKETA TERSEBUT, OLEH KARENANYA TIDAK ADA SALAH KALAU PIHAK BANK BRI CABANG MAMUJU DIJADIKAN PIHAK TERGUGAT II, KARENA DENGAN MELIBATKAN BANK BRI CABANG MAMUJU TIDAK MENJADIKAN GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL (ERROR IN PERSONA);

MENIMBANG, BAHWA EKSEPSI TERGUGAT I YANG KETIGA ADALAH MENGENAI PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA JUJUR DAN TERANG BAHWA DI DALAM KESELURUHAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI TERDAPAT HARTA BAWAAN TERGUGAT I, DAN TERHADAP EKSEPSI INI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENILAI BAHWA EKSEPSI TERGUGAT I TERSEBUT ADALAH MENYANGKUT MATERI POKOK PERKARA YANG PERLU DIBUKTIKAN KETERKAITANNYA SATU SAMA LAIN, MAKA EKSEPSI TERGUGAT I TIDAK BERALASAN DAN SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT, MAKA EKSEPSI TERGUGAT I SEPATUTNYA DINYATAKAN DITOLAK, DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM EKSEPSI DAPAT DIPERTAHANKAN;

DALAM POKOK PERKARA

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA PENGGUGAT YANG SEKARANG SEBAGAI TERBANDING MENDALILKAN SEBAGAI BERIKUT :

BAHWA PADA MULANYA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ADALAH SUAMI ISTRI YANG SAH YANG TELAH MELANGSUNGKAN PERNIKAHANNYA SESUAI KUTIPAN AKTA NIKAH DARI KUA KECAMATAN BUDONG-BUDONG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR :80/08/V/2008, TANGGAL 17 MEI 2008, DAN KEMUDIAN TELAH BERCERAI PADA TANGGAL 30 MARET 2021 DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NOMOR: 17/PDT.G/2021/PA. MMJ. ; ( BUKTI P-1)
BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, SELAMA PERKAWINANNYA, DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA SELAMA 14 TAHUN LAMANYA, PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH MEMILIKI HARTA YANG DIPEROLEH SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI BERIKUT:
1 (SATU) KAPLING TANAH DAN RUMAH TOKO (RUKO) YANG BERDIRI DIATASNYA SELUAS 150 M2 (KURANG LEBIH SERATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) TERLETAK DI DUSUN LAMBABAO, DESA TOPOYO, KEC. TOPOYO, KAB. MAMUJU TENGAH, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

UTARA BERBATASAN DENGAN : OBJEK SENGKETA B (II) ;
TIMUR BERBATASAN DENGAN : OBJEK SENGKETA D (IV) ;
SELATAN BERBATASAN DENGAN: RUMAH HJ. ROSNANI ;
BARAT BERBATASAN DENGAN : JALAN POROS TOPOYO ;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA I (SATU) ;

NILAI TAKSIRAN OBJEK SENGKETA I (SATU)SEBESAR RP.1.500.000.000,-00 (KURANG LEBIH SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS TELAH BERSERTIPIKAT ATAS NAMA H. COLLI, SELUAS 150 M2 (SERATUS LIMA PULUH METER PERSEGI);

BAHWA LOKASI TERSEBUT DIATAS PEROLEHANNYA DENGAN CARA, AWALNYA ADALAH TANAH MILIK KAKEK PENGGUGAT BERNAMA H. COLLI, KEMUDIAN PENGGUGAT BELI BERSAMA TERGUGAT I PADA SEKITAR TAHUN 2010 SEHARGA RP. 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN SISTEM PEMBAYARAN, AWALNYA MEMBAYAR SEBANYAK RP. 25.500.000 (DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK SETORAN JAMAAH HAJI ATAS NAMA ISTRI H. COLLI (NURDALIAH) TAHUN 2010, (BUKTI TANDA TERIMA ASLI ADA PADA TERGUGAT I) SELANJUTNYA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I MELUNASI SEKITAR TAHUN 2017. KWITANSI PEMBAYARAN TANGGAL 10 MEI 2017 SEBESAR RP. 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), ASLI KWITANSI ASLI ADA PADA PENGGUGAT (BUKTI P-2) ;

BAHWA LOKASI OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS DIPEROLEH SETELAH MENIKAH DENGAN TERGUGAT I ;

BAHWA LOKASI TERSEBUT DIATAS DIKUASAI OLEH TERGUGAT I (SATU) CATATAN; SEMENTARA PROSES PEMECAHAN BALIK NAMA DI BPN, DARI H. COLLI, KE HJ. ROSNANI DAN TUTI (AHLI WARIS) DAN KEMUDIAN AKAN DIPECAH KE PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (SATU)

1 (SATU) KAPLING TANAH SELUAS 5MX25M= 125 M2 DAN RUMAH TOKO (RUKO) YANG BERDIRI DIATASNYA SELUAS 5MX20 M=100M2 YANG TERLETAK DI DESA TOPOYO, KEC. TOPOYO, KAB. MAMUJU TENGAH, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

UTARA BERBATASAN DENGAN : RUMAH HJ. TAMARING;
TIMUR BERBATASAN DENGAN : OBJEK SENGKETA IV/D
SELATAN BERBATASAN DENGAN : OBJEK SENGKETA I /A;
BARAT BERBATASAN DENGAN : JALAN POROS TOPOYO ;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA II

NILAI TAKSIRSAN OBJEK SENGKETA II (DUA) SEBESAR RP.800.000.000,-00 ( KURANG LEBIH DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH);

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS TELAH BERSERTIPIKAT ATAS NAMA H. ATTA DANI, DAN TELAH DIBALIK NAMA KEPADA AHLI WARISNYA BERNAMA HJ. BUNGATANG, DAN HJ. ITAMRING ALIAS HJ. TAMARING, SERTIPIKAT ASLI TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT I);

FOTO COPY SERTIPIKAT (BUKTI P-3)

BAHWA BUKTI PENGALIHAN ADALAH SURAT KETERANGAN JUAL BELI DARI KEPALA DESA TOPOYO, DAN DIPEGANG OLEH TERGUGAT I (SENILAI RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH);

BAHWA LOKASI TERSEBUT DIATAS DIPEROLEH DENGAN CARA MEMBELI DARI SAUDARA H. ATTA DANI ALS H. PATTADANI, PADA SEKITAR TAHUN 2018, PADA SAAT SETELAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH MENIKAH;

BAHWA LOKASI OBJEK SENGKETA II (DUA) TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT I(SATU);

1 (SATU) KAPLING TANAH SELUAS 75 M2 DAN BANGUNAN SEMI PERMANEN DIATASNYA DAN BANGUNAN YANG BERDIRI DIATASNYA, SELUAS 60 M2 TERLETAK DI DUSUN LAMBABAO, DESA TOPOYO, KECAMATAN TOPOYO, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

UTARA BERBATASAN DENGAN : PARIT KECIL/SALURAN AIR/SUNGAI KECIL;
TIMUR BERBATASAN DENGAN : OBJEK SENGKETA D;
SELATAN BERBATASAN DENGAN :LOKASI/RUMAH IBU ANI;
BARAT BERBATASAN DENGAN LOKASI : JALAN POROS TOPOYO;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA III (TIGA) NILAI TAKSIRSAN OBJEK SENGKETA III (TIGA) SEBESAR RP.500.000.000,-00 (KURANG LEBIH LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

BAHWA OBJEK SENGKETA III (TIGA) TERSEBUT DIATAS TELAH BERSERTIPIKAT ATAS NAMA H. ATTADANI ALS H.PATTADANI, DAN OBJEK SENGKETA III(TIGA) DIPEROLEH DENGAN CARA MEMBELI DARI H. PATTADANI ALS ATTADANI PADA TANGGAL 3 JULI 2017 SESUAI SURAT KETERANGAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN, TANGGAL TOPOYO 3 JULI 2017 YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA TOPOYO ATAS NAMA MASRI. R,S. PD. (ASLI KETERANGAN JUAL BELI ADA PADA PENGGUGAT) (BUKTI P-4)

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS DIBELI SETELAH MENIKAH DENGAN TERGUGAT I;

BAHWA OBJEK SENGKETA III TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT I (SATU);

1 (SATU) BIDANG TANAH YANG LUAS KESELURUHANNYA SEKITAR 2.445 M2. BAHWA TERHADAP SATU BIDANG TANAH TERSEBUT DIATAS AWALNYA ADALAH DUA BAGIAN TANAH YANG KEMUDIAN DIGABUNGKAN MENJADI SATU.

BAHWA ADAPUN URAIAN LUAS BAGIAN MASING-MASING SEBELUM DIGABUNGKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

BAHWA TERHADAP LUAS BIDANG TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1170 ATAS NAMA HJ. NURAEDI SELUAS 784 M2 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT METER PERSEGI, (BUKTI P-5) DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 1171 ATAS NAMA ABDULLAH 1661 M2 (SERIBU ENAM RATUS METER PERSEGI) (BUKTI-P5.A) DAN SETELAH DIGABUNGKAN LUASNYA MENJADI 2.445 M2. DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

UTARA BERBATASAN DENGAN: PARIT KECIL/SALURAN AIR/SUNGAI KECIL;
TIMUR BERBATASAN DENGAN : TANAH H. RAMANSYAH (IBNU) ;
SELATAN BERBATASAN DENGAN: RUMAH NARDI, JALAN LORONG, PEKARANGAN H.RAMLI, PEKARANGAN DAN RUMAH ASWIN, PEKARANGAN/ RUMAH DOKTER TAMSIL, DAN PARIT KECIL/SALURAN AIR ;
BARAT BERBATASAN DENGAN : OBJEK SENGKETA I DAN II, RUMAH H. TAMRIN, RUMAH IBNU ANI DAN OBJEK SENGKETA III;

DISEBUT JUGA OJEK SENGKETA IV (EMPAT) ;

FOTO COPY SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA IV (BUKTI P-5 DAN P-5.A) ADA PADA PENGGUGAT;

NILAI TAKSIRAN OBJEK SENGKETA IV (EMPAT) SEBESAR RP.1.000.000.000,00 (KURANG LEBIH SATU MILYAR RUPIAH)

BAHWA OBJEK SENGKETA IV TERSEBUT DIATAS DIKUASAI OLEH TERGUGAT II.

BANK BRI CABANG MAMUJU KARENA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I MENGAMBIL KREDIT PADA TERGUGAT II SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), DAN POSISI PINJAMAN SEKARANG INI RP. 316.066,351 (CATATAN BRI CABANG MAMUJU TANGGAL 11 OKTOBER 2022. (SURAT PERINGATAN PERTAMA) ( BUKTI P-5B) ;

1 (SATU) BIDANG TANAH PEKARANGAN SELUAS 300 M2 TERLETAK DI KOMPLEKS PASAR TOPOYO, DESA TOPOYO, KECAMATAN TOPOYO, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

UTARA BERBATASAN DENGAN : TANAH PEKARANGAN MILIK AMIN JASA;
TIMUR BERBATASAN DENGAN : JALAN DESA ;
SELATAN BERBATASAN DENGAN : TANAH PEKARANGAN MILIK HJ. LACCA;
BARAT BERBATASAN DENGAN : TANAH PEKARANGAN MILIK ERNAWATI;

DISEBUT JUGA SEBAGAI OBJEK SENGKETA V (LIMA);

NILAI TAKSIRAN OBJEK SENGKETA V (LIMA) SEBESAR RP.250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS TELAH MEMPUNYAI SERTIPIKAT INDUK NO. 570 NIB 2014/00100096 ATAS NAMA MATUKI (ALMARHUM) (BELUM DIPECAH KARENA TANAH KAPLINGAN, BUKTI PEMBELIAN ADALAH KWITANSI PEMBAYARAN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014 ATAS NAMA PENGGUGAT YANG MENERIMA ERNAWATI.

BAHWA OBJEK SENGKETA DIPEROLEH OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT I PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014;

BAHWA SERTIPIKAT TERSEBUT BELUM DILAKUKAN PEMECAHAN. BAHWA KWITANSI ASLI PEMBAYARAN ADA PADA PENGGUGAT ( BUKTI P-6)

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS DIKUASAI OLEH TERGUGAT I ;

(SATU) BIDANG TANAH BERUPA KEBUN SAWIT SELUAS SEKITAR 2.500. M2, TERLETAK DI DUSUN SALUDADEKO, DESA SALUMANURUNG, KECAMATAN BUDONG-BUDONG, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

UTARA BERBATASAN DENGAN : JALAN/ JALAN TANI ;
TIMUR BERBATASAN DENGAN : PEKARANGAN RUMAH MILIK SAKKA
SELATAN BERBATASAN DENGAN : JALAN/ JALANTANI ;
BARAT BERBATASAN DENGAN : TANAH H. MUSTAFA;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA VI (ENAM) ;

NILAI TAKSIRAN OBJEK SENGKETA VI (ENAM) SEBESAR RP.80.000.000,-00 (KURANG LEBIH DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH);

BAHWA OBJEK SENGKETA DIPEROLEH DENGAN CARA TUKAR GULING TANAH PEKARANGAN/PERUMAHAN MILIK PENGGUGAT (HARTA BAWAAN) DENGAN OBJEK SENGKETA ATAS NAMA AMMA YANG MANA AMMA MEMPEROLEH DARI KACO (ATAS NAMA SERTIPIKAT), DAN SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIKUASAI OLEH TERGUGAT I ;

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS DIKUASAI OLEH TERGUGAT I

BAHWA OBJEK SENGKETA BUKANLAH HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, MELAINKAN HARTA BAWAAN MILIK PENGGUGAT, SEHINGGA OBJEK SENGKETA TERSEBUT HARUSLAH DISERAHKAN OLEH TERGUGAT I SECARA UTUH KEPADA PENGGUGAT. (BUKTI SURAT TIDAK ADA, SAKSI MASIH ADA);

1(SATU) UNIT MOBIL MERK DAIHATSU GRAND MAX WARNA ABU-ABU DENGAN NOMOR POLISI DD 8646 NB TAHUN 2021, DIBELI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT DENGAN CARA MENYICIL PADA TAHUN 2016, DAN LUNAS PADA TAHUN 2020.

BPKB ATAS NAMA TERGUGAT I, DAN SEKARANG INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT I ;

SEBAGAI OBJEK SENGKETA VII (TUJUH) NILAI TAKSIRAN OBJEK SENGKETA VII (TUJUH) SEBESAR RP.70.000.000,-00 (KURANG LEBIH TUJUH PULUH JUTA RUPIAH)

OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIPEROLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SETELAH MENIKAH;

BPKB ADA PADA TERGUGAT I.

1(SATU) UNIT MOBIL MITSUBISHI PAJERO TYPE SPORT, WARNA HITAM DENGAN NOMOR POLISI DM 1470 DB TAHUN 2021;

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA VIII (DELAPAN)

OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIPEROLEH DENGAN CARA KREDIT MELALUI PEMBIAYAAN ADIRA SEHARGA PENGGUGAT LUPA AKAN TETAPI ANGSURAN RP. 24.000.000,- (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH PERBULAN SELAMA 24 BULAN. STNK ATAS NAMA SAMSARI;

BAHWA OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS PEMBAYARAN PANJAR PEMBELIANNYA BERASAL DARI HARGA PENJUALAN BARANG DARI TOKO MILIK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I;

1(SATU) UNIT MOTOR MERK YAMAHA N MAX WARNA PUTIH DENGAN NOMOR POLISI DC 5609 FR TAHUN 2019;

BPKB DAN STNK ATAS NAMA PENGGUGAT DAN SEKARANG INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT I SEBAGAI OBJEK SENGKETA IX (SEMBILAN);

NILAI TAKSIRAN OBJEK SENGKETA IX (SEMBILAN) SEBESAR RP.20.000.000,00 (KURANG LEBIH DUA PULUH JUTA RUPIAH);

OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIBELI PENGGUGAT/TERGUGAT I PADA TAHUN 2019 DAN LUNAS PADA TAHUN 2021 PADA SAAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENIKAH;

OBJEK SENGKETA DIKUASAI OLEH TERGUGAT I;

BPKB DAN STNK ADA PADA TERGUGAT I (SATU);

PERALATAN RUMAH TANGGA DAN /ATAU BARANG/BENDA PERLENGKAPAN RUMAH (PERABOT ISI RUMAH) ANTARA LAIAN :
1 (SATU) BUAH SPRINGBED MERK AMERICAN HARGA RP. 1.800.000,-00 (SATU JUTA DELAPAN RIBU RUPIAH) ;
1 (SATU) SOFA MERK KINGDOM WARNA UNGU HARGA RP. 10.000.000,-00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) ;
1(SATU) BUAH TV LED 50 INC MERK SAMSUNG HARGA RP. 5.200.000,-00 (LIMA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) ;
2 (DUA) BUAH SPEAKER AKTIF MERK DAT HARGA RP. 2.500.000,-00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ;
2(DUA) BUAH KULKAS/LEMARI ES 1 PINTU MERK SHARP HARGA RP. 3.200.000,-00 (TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) ;
1(SATU) BUAH MESIN CUCI MERK SARP HARGA RP. 1.800.000,00 (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ;
1(SATU) BUAH SPRINGBED MERK KINGDOM NOMOR 1 HARGA RP.1.800.000,- (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ;
1 (SATU) SET MEJA MAKAN MERK SIANTANO HARGA RP. 6.000.000,- 00 (ENAM JUTA RUPIAH) ;
2 (DUA) BUAH KOMPOR GAS MEREK RINNAI HARGA RP.1.000.000,-00 (SATU JUTA RUPIAH) ;
1(SATU) BUAH LEMARI/RAK PIRING 2 PINTU HARGA RP.2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
1(SATU) SET MEJA MAKAN KAYU HARGA RP. 2.000.000,-00 (DUA JUTA RUPIAH);
4(EMPAT) LUSIN PIRING KERAMIK HARGA 600.000,- 00 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH);

BAHWA URAIAN PERALATAN RUMAH TANGGA TERSEBUT DIATAS YANG DIBERI TANDA 2.10, YANG DIURAIKAN DARI 2.10.1 SAMPAI DENGAN 2.10.12. KESELURUHANNYA ADALAH DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA X (SEPULUH);

BAHWA TOTAL NILAI UANG TERHADAP OBJEK SENGKETA X (SEPULUH) SECARA KESELURUHAN ADALAH RP. 38.400.000,00 (TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) ;

BAHWA OBJEK SENGKETA X (SEPULUH) DIATAS KESELURUHANNYA DIKUASAI OLEH TERGUGAT I (SATU);

BAHWA OBJEK SENGKETA X (SEPULUH) ADA DALAM TOKO SELAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (SATU) MASIH BERSTATUS SUAMI ISTRI, DAN SEBELUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (SATU) BERCERAI;

JUALAN YANG BERADA DI TOKO NUR/NUR AMIR ANTARA LAIN :
10 (SEPULUH) SET SOFA DENGAN HARGA RP. 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH)/SET, TOTAL HARGA RP. 40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH);
60 (ENAM PULUH) BUAH SPRINGBED DENGAN HARGA RP. 1.800.000,00 (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)/BUAH, DENGAN TOTAL HARGA RP.108.000.000,-00 (SERATUS DELAPAN JUTA RUPIAH) ;
5 (LIMA) BUAH MULTIBED MERK KINGDOM UKURAN NOMOR 2 DENGAN HARGA RP.1.700.000,00 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)/BUAH DENGAN TOTAL HARGA RP.8.500.000,- (DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ;
8 (DELAPAN) BUAH MULTIBED MERK KINGDOM UKURAN NOMOR 1 DENGAN HARGA RP. 2.200.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), TOTAL HARGA RP. 17.600.000,-00 (TUJUH BELAS JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) ;
3 (TIGA) BUAH BUAH MULTIBED MERK KINGDOM UKURAN NOMOR 3 DENGAN HARGA RP.1.500.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH/BUAH, DENGAN TOTAL HARGA RP.4.500.000,00 (EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
20 (DUA PULUH) UNIT LEMARI MERK OLIMPYC DENGAN HARGA RP.700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)/UNIT, TOTAL HARGA RP. 14.000.000,00 (EMPAT BELAS JUTA RUPIAH);
10 (SEPULUH UNIT LEMARI PAKAIAN BESI DENGAN HARGA RP.1.800.000,-00 (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)/UNIT, DENGAN TOTAL HARGA RP. 18.000.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH) ;
10 (SEPULUH) UNIT LEMARI KANTOR TEMPAT BERKAS/ARSIP 2 PINTU DENGAN HARGA RP. 1.900.000,-00 (SATU JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.19.000.000,-00 (SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH);
20 (DUA PULUH) UNIT MEJA KAS KANTOR DENGAN HARGA SATUAN RP.300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)/UNIT, DENGAN TOTAL HARGA RP.6.000.000,-00 (ENAM JUTA RUPIAH);
5 (LIMA) UNIT MESIN CUCI MERK SHARP. LG DAN SANKEN DENGAN HARGA SATUAN RP. 1.700.000,00 (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.8.500.000,- (DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ;
5 (LIMA) UNIT KULKAS/LEMARI ES 1 PINTU MERK SHARP DENGAN HARGA SATUAN RP.1.600.000,00 (SATU JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH), TOTAL HARGA RP.8.000.000,00 (DELAPAN JUTA RUPIAH) ;
10 (SEPULUH) BUAH KIPAS ANGIN MERK MIYAKO DENGAN HARGA SATUAN RP.1.800.000,- (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)/BUAH, DENGAN TOTAL HARGA RP.18.000.000,- (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH) ;
5 (LIMA) UNIT MEJA MAKAN KACA MERK SIANTANO DENGAN HARGA SATUAN RP.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIA), DENGAN TOTAL HARGA RP. 25.000.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
3 (TIGA) UNIT MEJA MAKAN KAYU DENGAN HARGA SATUAN RP.2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP. 7.500.000,00 (TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
10 (SEPULUH) UNIT LEMARI PAKAIAN PLASTIC MERK SUNFLOWER DENGAN HARGA SATUAN RP. 500.000,-00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) ;
50 (LIMA PULUH) BUAH KURSI PLASTIC MERK OLIMPYC DENGAN HARGA SATUAN RP.75.000,00 (TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.3.750.000,-00 (TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ;
50 (LIMA PULUH) BUAH KURSI KANTOR MERK ROYAL DENGAN HARGA SATUAN RP. 175.000,-00 (SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP. 8.750.000,- 00 (DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
20 (DUA PULUH) BUAH KURSI KANTOR MERK FUTURA DENGAN HARGA SATUAN RP.420.000,00 (EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.8.400.000,- (DELAPAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);
10 (SEPULUH) UNIT MEJA BELAJAR MER OLIMPIC DENGAN HARGA SATUAN RP.350.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ;
5 (LIMA) SET SOFA JUMBO MERK KINGDOM DENGAN HARGA DENGAN HARGA SATUAN RP. 7.000.000,00 (TUJUH JUTA RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.35.000.000,00 (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ;
10 (SEPULUH) UNIT JEMURAN PAKAIAN STAINLESS WARNA DENGAN HARGA SATUAN RP.450.000,00 (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.4.500.000,00 (EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ;
3 (TIGA) UNIT MEJA RIAS ANTI AIR MERK OLIMPYK DENGAN HARGA SATUAN RP.2.000.000,00 (DUA JUTA RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP. 6.000.000,-00 (ENAM JUTA RUPIAH);
5(LIMA) UNIT SPRINGBED DOUBLE MATRA/TOP SET MERK PROSELLA, AIRLAND, UNI LANND DENGAN HARGA SATUAN RP.7.500.000,-00 (TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP. 35.000.000,00 (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
2 (DUA BUAH LEMARI PAKAIAN KACA ALLUMINIUM 4 PINTU DENGAN HARGA SATUAN RP. 4.000.000,-00 (EMPAT JUTA RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.8.000.000,-00 (DELAPAN JUTA RUPIAH) ;
2 (DUA) BUAH LEMARI PAKAIAN KACA ALLUMINIUM 2 PINTU DENGAN HARGA SATUAN RP.2.500.000,-00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH), DENGAN TOTAL HARGA RP.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) ;
1 (SATU) UNIT SPRINGBED DAN RUSBAND BESI MERK AIRLAND NOMOR 2 DENGAN HARGA SATUAN RP. 7.500.000,00 (TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ;

BAHWA BARANG JUALAN YANG TERDAPAT DALAM TOKO NUR/NUR AMIR YANG DI BERI TANDA 2.11., KEMUDIAN DIURAIKAN DALAM 2.11.1 SAMPAI DENGAN 2.11.26, ADALAH DISEBUT JUGA SECARA KESELURUHAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA XI (SEBELAS);

BAHWA TOTAL NILAI UANG TERHADAP BARANG-BARANG ISI TOKO (OBJEK SENGKETA XI (SEBELAS) BERJUMLAH SECARA KESELURUHAN RP.358.680.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH);

BAHWA OBJEK SENGKETA XI, ADA DALAM TOKO SEJAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT MASIH BERSTATUS SUAMI ISTRI, DAN SEBELUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (SATU) BERCERAI;

BAHWA OBJEK SENGKETA XI TERSEBUT DIATAS DIKUASAI OLEH TERGUGAT I (SATU)

BAHWA UNTUK MENGHINDARI JANGAN SAMPAI TERGUGAT I (SATU) MENGALIHKAN OJEK SENGKETA KEPADA PIHAK LAIN, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) TERHADAP OBJEK SENGKETA ;
BAHWA UNTUK MENJAMIN KEPATIAN HUKUM TERHADAP SELURUH OBJEK SENGKETA TERSEBUT DIATAS MAKA KAMI PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN HARTA GONO-GINI ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK NOMOR 2.1.1 (OBYEK SENGKETA I), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN CARA MEMPERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG HANYA FOCUS MEMPERTIMBANGKAN UNTUK TEMUAN FAKTA HUKUM OBYEK SENGKETA I DARI PENGGUGAT, DAN KURANG MEMPERDULIKAN JAWABAN TERGUGAT I MENGENAI BAHWA OBYEK SENGKETA I TERSEBUT DIBELI DAN DIKEMBANGKAN DARI HARTA BAWAAN TERGUGAT I HASIL PENJUALAN HARTA-HARTANYA DI KECAMATAN TOBADAK, DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG DAN LAIN-LAIN. HAL INI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERTIMBANGKAN KARENA DENGAN FAKTA HUKUM PENGGUGAT BISA MEMBUKTIKAN TENTANG PEMBELIAN TANAH OBYEK SENGKETA I YAITU DIBELI DENGAN CICILAN PERTAMA TAHUN 2010 SEJUMLAH RP25.000.000,00,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), KEMUDIAN DILUNASI TAHUN 2017 SEJUMLAH RP35.000.000,00,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) SEHINGGA BERJUMLAH RP60.000.000,00,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH), DAN BISA MEMBUKTIKAN BANGUNAN RUKO DIBANGUN PADA WAKTU PENGGUGAT DAN TERGUGAT I BERSTATUS SUAMI ISTRI, YANG MENURUT PENGGUGAT DALAM GUGATAN SEKARANG DITAKSIR SEHARGA SEKITAR RP1.500.000.000,00,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DALAM JANGKA WAKTU SEKITAR 11 TAHUN ATAU BAHKAN DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN BILA DILIHAT DARI JANGKA WAKTU PELUNASAN TAHUN 2017, TENTU MENIMBULKAN TANDA TANYA MENGENAI PENINGKATAN ATAU LONJAKAN HARGA OBYEK SENGKETA I TERSEBUT BILA TANPA ADA HARTA SELAIN NOMINAL RP60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) TERSEBUT. SEHINGGA MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BAHWA SELAIN HARUS MENEMUKAN FAKTA HUKUM OBYEK SENGKETA I TERSEBUT DIBELI DAN ATAU DIBANGUN PADA MASA PERKAWINAN, JUGA HARUS DITEMUKAN FAKTA HUKUM ASAL USUL OBYEK SENGKETA I TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA KEMUDIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGENAI TEMUAN FAKTA HUKUM BAHWA OBYEK SENGKETA I DIBELI DAN ATAU DIBANGUN PADA MASA PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, AKAN TETAPI MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DENGAN TEMUAN FAKTA HUKUM TERSEBUT TIDAK SERTA MERTA OBYEK SENGKETA I TERSEBUT MENJADI HARTA BERSAMA SEUTUHNYA;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP GUGATAN OBYEK SENGKETA I TERSEBUT TERGUGAT I MENJAWAB BAHWA OBYEK SENGKETA I DIBELI DAN JUGA DIKEMBANGKAN DARI HASIL PENJUALAN 2 (DUA) PETAK TOKO DI TOBADAK, 1 (SATU) UNIT TOKO DI PASAR SALUGATTA, 1 (SATU) BIDANG TANAH PERUMAHAN DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG, 1 (SATU) BIDANG TANAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN BUDONG-BUDONG, EMAS 50 (LIMA PULUH) GRAM, SERTA TABUNGAN TERGUGAT I SEJUMLAH RP125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), KEMUDIAN TERHADAP JAWABAN TERSEBUT DALAM REPLIKNYA PENGGUGAT MENOLAKNYA ATAU PADA POKOKNYA TETAP PADA GUGATAN SEMULA, PADAHAL TERGUGAT I DALAM JAWABANNYA BERSIKERAS BAHWA OBYEK SENGKETA I TERSEBUT HARTA BAWAAN TERGUGAT I, ATAU SETIDAKNYA PENGGUGAT MENYATAKAN JUGA MEMPUNYAI ANDIL HARTA BAWAANNYA UNTUK MEMBELI DAN ATAU MEMBANGUN OBYEK SENGKETA I;

MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAMUJU HALAMAN 96, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BAHWA BUKTI TERTULIS T.1, T.2 MASING-MASING MERUPAKAN AKTA PENGAKUAN SEPIHAK YANG MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN PERMULAAN, AKAN TETAPI TIDAK SEPENDAPAT BILA TIDAK ADA ALAT BUKTI YANG BERSESUAIAN, KARENA MATERI ALAT BUKTI TERTULIS T.1, T.2 TERSEBUT MENJELASKAN TENTANG PERNYATAAN PEMBELI TOKO ATAS NAMA HJ. SUNARTI DAN WALINONO ALIAS H. NONO MASING-MASING MEMBELI 1 (SATU) PETAK TOKO MILIK TERGUGAT I DI TOBADAK DAN JUGA ADA KETERANGAN SAKSI-SAKSI. YAITU SAKSI TERGUGAT I YANG KE 7 DAN KE 8 (AMIRUDDIN, JUMASIN) MASING-MASING SEBAGAI ADIK KANDUNG TERGUGAT I DAN ADIK IPAR TERGUGAT I. SAKSI AMIRUDDIN MENERANGKAN TANAH DAN RUKO DI TOPOYO DIBELI DAN DIBANGUN HASIL DARI PENJUALAN RUKO DAN RUMAH SERTA KEBUN KELAPA SAWIT DI TOBADAK UNTUK MODAL USAHA DI TOPOYO BERSAMA PENGGUGAT, SEDANGKAN SAKSI JUMASIN MENERANGKAN TANAH DI TOPOYO YANG DIBELI TERGUGAT I DAN PENGGUGAT UNTUK USAHA JUAL MEUBEL DAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA, AWALNYA DIBELI DAN DIBANGUN RUKO TERSEBUT MODAL DARI PENJUALAN DUA BUAH RUMAH (RUKO) TERGUGAT DI TOBADAK;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING YANG SEPENDAPAT DENGAN FAKTA HUKUM OBYEK SENGKETA I YANG DITEMUKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA URAIAN DI ATAS, MAKA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKTI T.1, T.2 DAN KETERANGAN 2 (DUA) ORANG SAKSI TERSEBUT, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPEROLEH PERSANGKAAN BAHWA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI BEKERJA SAMA DENGAN MODAL HARTA BAWAAN TERGUGAT I HASIL DARI PENJUALAN HARTA-HARTANYA DI TOBADAK UNTUK MODAL DAN PENGEMBANGAN USAHA SERTA MEMBANGUN RUKO DI TOPOYO (OBYEK SENGKETA I), SEDANGKAN TANAH OBYEK SENGKETA I ADALAH HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEUTUHNYA ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK NOMOR 2.1.2 (OBYEK SENGKETA II) MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN TEMUAN FAKTA HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN OBYEK SENGKETA II SEBAGAI HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, KARENA BERDASARKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH PENGGUGAT BISA MENGUATKAN GUGATANNYA OBYEK SENGKETA II DIPEROLEH PADA TAHUN 2018 SAAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEBAGAI SUAMI ISTRI SEHINGGA SEBAGAI HARTA BERSAMA, SEDANGKAN TERGUGAT I TIDAK BISA MEMBUKTIKAN BAHWA OBYEK SENGKETA II TERSEBUT SEBAGAI HARTA BAWAAN TERGUGAT I ATAU HARTA MILIK PRIBADI TERGUGAT I, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK NOMOR 2.1.3 (OBYEK SENGKETA III) MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN TEMUAN FAKTA HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN OBYEK SENGKETA III SEBAGAI HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, KARENA BERDASARKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH PENGGUGAT BISA MENGUATKAN GUGATANNYA OBYEK SENGKETA III DIPEROLEH PADA TAHUN 2017 SAAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEBAGAI SUAMI ISTRI SEHINGGA SEBAGAI HARTA BERSAMA, SEDANGKAN TERGUGAT I TIDAK BISA MEMBUKTIKAN BAHWA OBYEK SENGKETA III TERSEBUT SEBAGAI HARTA BAWAAN TERGUGAT I DIPEROLEH DARI HASIL PENJUALAN 1 (SATU) KAVLING TANAH PERUMAHAN DI DUSUN SIPATOA DESA MAHAHE KECAMATAN TOBADAK, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK NOMOR 2.1.7 (OBYEK SENGKETA VII) MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN TEMUAN FAKTA HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN OBYEK SENGKETA VII SEBAGAI HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, KARENA BERDASARKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN OLEH PENGGUGAT BISA MENGUATKAN GUGATANNYA OBYEK SENGKETA VII DIPEROLEH PADA TAHUN 2017 SAAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEBAGAI SUAMI ISTRI SEHINGGA SEBAGAI HARTA BERSAMA, SEDANGKAN TERGUGAT I TIDAK BISA MEMBUKTIKAN BAHWA OBYEK SENGKETA VII TERSEBUT MERUPAKAN HARTA MILIK PRIBADI TERGUGAT I YANG DIPEROLEH DARI HASIL USAHA MEUBEL DAN ELEKTRONIK OBYEK SENGKETA I, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI ;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI KETENTUAN PASAL 35 AYAT (1) DAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BAHWA HARTA BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA DAN APABILA PERKAWINAN PUTUS, MAKA HARTA BENDA TERSEBUT DIATUR MENURUT HUKUMNYA MASING-MASING, DAN MENURUT KETENTUAN PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM, BAHWA JANDA ATAU DUDA CERAI HIDUP MASING-MASING BERHAK SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA SEPANJANG TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN;

MENIMBANG, BAHWA MERUJUK URAIAN PERTIMBANGAN HUKUM OBYEK SENGKETA I TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM HAL PORSI PEMBAGIANNYA, DIMANA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I MASING-MASING MENDAPAT (SETENGAH) BAGIAN DARI HARTA TERSEBUT, DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT : MESKIPUN OBYEK SENGKETA I TERSEBUT DIPEROLEH PADA MASA PERKAWINAN, AKAN TETAPI TERBUKTI YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA SEUTUHNYA ADALAH HANYA TANAH PADA OBYEK SENGKETA I, SEDANGKAN BANGUNAN RUKONYA ADALAH HARTA BAWAAN TERGUGAT I HASIL DARI PENJUALAN HARTA-HARTANYA DI TOBADAK UNTUK MODAL DAN PENGEMBANGAN USAHA SERTA MEMBANGUN RUKO DI TOPOYO (OBYEK SENGKETA I) TERSEBUT. OLEH KARENA ITU TERHADAP OBYEK SENGKETA I DOMINAN BERASAL DARI KONTRIBUSI SALAH SATU PIHAK YAITU TERGUGAT I, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENERAPKAN CONTRA LEGEM DENGAN MENGENYAMPINGKAN NORMA HUKUM YANG BERLAKU YAKNI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM. PERTIMBANGAN TERSEBUT SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 266 K/AG/2010, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA ATAS DASAR RASA KEADILAN, PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERSEBUT ADALAH 30% : 70%, DIMANA PENGGUGAT MENDAPAT BAGIAN 30% DAN TERGUGAT I MENDAPAT BAGIAN 70% DARI HARTA BERSAMA OBYEK SENGKETA I ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK SENGKETA II, OBYEK SENGKETA III DAN OBYEK SENGKETA VII TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM HAL PORSI PEMBAGIANNYA, DIMANA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I MASING-MASING MENDAPAT (SETENGAH) BAGIAN ATAU 50% : 50% DARI HARTA-HARTA TERSEBUT KARENA TERBUKTI OBYEK SENGKETA II, OBYEK SENGKETA III DAN OBYEK SENGKETA VII TERSEBUT ADALAH HARTA BERSAMA SEUTUHNYA TANPA ADA KONTRIBUSI DOMINAN SALAH SATU PIHAK, SEHINGGA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI ;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PETITUM NOMOR 2.4 (OBYEK SENGKETA IV), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA OBYEK TERSEBUT (OBYEK SENGKETA IV) MASIH DALAM AGUNAN PADA BANK BRI CABANG MAMUJU, DIMANA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 BAHWA GUGATAN HARTA BERSAMA YANG OBYEK SENGKETANYA MASIH DIAGUNKAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG, MAKA GUGATAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PETITUM 2.5 (OBYEK SENGKETA V), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TELAH TEPAT DAN BENAR DENGAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, DIMANA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN OBYEK TERSEBUT SEBAGAI HARTA BERSAMA, SEHINGGA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENOLAK GUGATAN PETITUM 2.5 SEBAGAI HARTA BERSAMA, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PETITUM 2.6 (OBYEK SENGKETA VI), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TELAH TEPAT DAN BENAR, OLEH KARENA OBYEK TERSEBUT DIKUASAI PIHAK KETIGA, SEHINGGA SESUAI KETENTUAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 BAHWA GUGATAN HARTA BERSAMA YANG OBYEK SENGKETANYA MENGANDUNG SENGKETA KEPEMILIKAN AKIBAT TRANSAKSI KEDUA, MAKA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PETITUM 2.8 (OBYEK SENGKETA VIII), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TELAH TEPAT DAN BENAR DENGAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, KARENA OBYEK TERSEBUT DIPEROLEH PADA SAAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH BERCERAI, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI SEBAGAI HARTA BERSAMA, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PETITUM 2.9 (OBYEK SENGKETA IX), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TELAH TEPAT DAN BENAR DENGAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN OBYEK TERSEBUT SEBAGAI HARTA BERSAMA, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PETITUM 2.10 (OBYEK SENGKETA X) DAN PETITUM 2.11 (OBYEK SENGKETA XI), MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA OBYEK-OBYEK TERSEBUT TELAH DICABUT DAN ATAS PENCABUTAN TERSEBUT TERGUGAT I TIDAK KEBERATAN, DAN OBYEK-OBYEK TERSEBUT DINYATAKAN TELAH SELESAI KARENA DICABUT, DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

TENTANG PEMBAYARAN DENDA

MENIMBANG, BAHWA DALAM PETITUM POINT 7 TENTANG HUKUMAN KEPADA TERGUGAT I UNTUK MEMBAYAR DENDA SEJUMLAH RP.1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) SETIAP HARI KEPADA PENGUGAT, JIKA BAGIAN TIDAK DISERAHKAN OLEH TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI MASALAH HUKUMAN UNTUK MEMBAYAR DENDA KEPADA TERGUGAT I, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, KARENA TIDAK MENYEBUTKAN ALASAN-ALASAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT I UNTUK MEMBAYAR DENDA SETIAP HARI SEBESAR RP.1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) KEPADA PENGGUGAT, OLEH KARENANYA PATUT UNTUK DITOLAK PETITUM PEMBAYARAN DENDA PETITUM POINT 7 TERSEBUT;

TENTANG SITA JAMINAN

MENIMBANG, BAHWA DALAM PETITUM POINT 8 MENGENAI PERMOHOAN SITA JAMINAN TERHADAP OBYEK-OBYEK SENGKETA, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, KARENA SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN TIDAK TERDAPAT INDIKASI TERGUGAT AKAN MENGALIHKAN ATAU MENGHILANGKAN OBYEK-OBYEK SENGKETA, MAKA PERMOHONAN SITA JAMINAN TERSEBUT HARUS DITOLAK;

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA

MENIMBANG, BAHWA DALAM PETITUM POINT 8 MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENILAI BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR, MENOLAK PUTUSAN SERTA MERTA, SEHINGGA DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS TINGKAT BANDING, KARENA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAPAT DIJATUHKAN JIKA TELAH DIPERTIMBANGKAN ALASAN-ALASANNYA SECARA SEKSAMA SESUAI KETENTUAN YURISPRUDENSI TETAP DAN DOKTRIN YANG BERLAKU SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 191 AYAT (1) R.BG, SEMA NOMOR 4 TAHUN 2001, SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000, OLEH KARENANYA PETITUM TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA HARUSLAH DITOLAK;

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT REKONPENSI MENUNTUT AGAR DILAKUKAN SITA JAMINAN TERHADAP OBYEK SENGKETA DALAM GUGATAN REKONPENSI, BAHWA TERHADAP TUNTUTAN TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENILAI BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR, MENOLAK PUTUSAN SITA JAMINAN, SEHINGGA DAPAT DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS TINGKAT BANDING, KARENA SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT REKONPENSI TIDAK MENYEBUT SECARA RINCI SATU PERSATU BARANG YANG HENDAK DISITA, KARENA KALAU DIAJUKAN SECARA UMUM, MAKA TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN JUGA TIDAK TERDAPAT INDIKASI TERGUGAT REKONPENSI AKAN MENGALIHKAN ATAU MENGHILANGKAN OBYEK-OBYEK SENGKETA, MAKA PERMOHONAN SITA JAMINAN TERSEBUT HARUS DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA PENGGUGAT REKONPENSI YANG SEKARANG SEBAGAI PEMBANDING MENDALILKAN BAHWA SELAMA PERKAWINANNYA DENGAN TERGUGAT REKONPENSI YANG SEKARANG SEBAGAI TERBANDING TELAH MEMPEROLEH HARTA BERSAMA SEBAGAI BERIKUT :

A. HARTA BERSAMA

1 (SATU) UNIT TANAH BESERTA BANGUNAN GEDUNG PERMANEN YANG ADA DI ATASNYA DAN DIFUNGSIKAN SEBAGAI USAHA SARANG BURUNG WALET SELUAS 12 METER X 14.5 METER TERLETAK DI DUSUN WISATA, DESA LOMULI KECAMATAN LEMITO, KABUPATEN POHUWATU, PROVINSI GORONTALO DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

SEBELAH UTARA : TUNE DUNGGIO;
SEBELAH TIMUR : TUNE DUNGGIO;
SEBELAH SELATAN : HASNAH;
SEBELAH BARAT : JALAN DUSUN WISATA;

SAAT INI BERADA DIDALAM PENGUASAAN TERGUGAT REKONVENSI;

DITAKSIR DENGAN NILAI SAAT INI YAITU SEBESAR RP.500.000.000 ( LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

SELANJUTYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA POIN 1 REKONVENSI;

BAHWA OBYEK SENGKETA REKONVENSI 1 TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN YAITU DIBELI DARI ISMAIL MUHAMMAD PADA SEKITAR TAHUN 2020 SEHARGA RP.125.000.000 (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);

1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR JENIS AEROX MEREK YAMAHA BERWARNA HITAM DENGAN YANG DIPEROLEH PADA SEKITAR TAHUN 2020 DENGAN CARA CASH;

SAAT INI BERADA DIDALAM PENGUASAAN TERGUGAT REKONVENSI;

DITAKSIR DENGAN NILAI SAAT INI YAITU SEBESAR RP.25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA POIN 2 REKONVENSI;

BAHWA OBYEK SENGKETA REKONVENSI 2 TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN YAITU DIPEROLEH DENGAN CARA CASH PADA TAHUN 2020;

UANG HASIL PENJUALAN MOBIL JENIS PICK UP MEREK DAIHATSU GRAND MAX BERWARNA PUTIH DENGAN PLAT NOMOR DD 8494 YB YANG DIPEROLEH PADA SEKITAR TAHUN 2017 SEBAGAI BONUS PENJUALAN DARI PT. JAYA ABADI MAKASSAR;

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA POIN 3 REKONVENSI;

BAHWA OBYEK SENGKETA REKONVENSI 3 TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN, KEMUDIAN DIGADAIKAN SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI OLEH TERGUGAT REKONVENSI SEBESAR RP.75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN SETELAH UANG GADAI DILUNASI PENGGUGAT REKONVENSI MAKA MOBIL TERSEBUT DIAMBIL SECARA DIAM-DIAM DAN DIJUAL OLEH TERGUGAT REKONVENSI SEBESAR RP.90.000.000,- (SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) TANPA MEMBAGI HARGA JUAL TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI;

1(SATU) BIDANG TANAH PERUMAHAN SELUAS 12 METER X 20 METER TERLETAK DI DUSUN SEMPO SELATAN, DESA SARUDU, KECAMATAN SARUDU, KABUPATEN PASANGKAYU, SULAWESI BARAT DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA : MARNA
SEBELAH TIMUR : SUNGAI KECIL
SEBELAH SELATAN : JALAN POROS TRANS SULAWESI KAROSSA-PALU
SEBELAH BARAT : RAGIM

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA POIN 4 REKONVENSI;

BAHWA OBYEK SENGKETA REKONVENSI 4 TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN HARTA BAWAAN PENGGUGAT REKONVENSI YANG DIPEROLEH PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI MASIH TERIKAT DENGAN PERKAWINAN YAITU DIBELI PADA SEKITAR TAHUN 2010 SEHARGA RP.25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN TELAH DIJUAL OLEH TERGUGAT REKONVENSI SECARA DIAM-DIAM SEHARGA RP.20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH);

BAHWA OLEH KARENA OBYEK SENGKETA POIN 1 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA POIN 2 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA POIN 3 REKONVENSI DAN OBYEK SENGKETA POIN 4 REKONVENSI MERUPAKAN HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I MAKA SANGAT PATUT DAN BERALASAN HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSI;

B. HUTANG BERSAMA

UTANG BERSAMA PADA BANK BRI CABANG MAMUJU TERSISA RP.316.066.351 (TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH)

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI UTANG BERSAMA RP.316.066.351 (TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH) DITAMBAH DENDA BESERTA BUNGANYA;

SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA POIN 5 REKONVENSI;

BAHWA OLEH KARENA OBYEK SENGKETA POIN 5 REKONVENSI MERUPAKAN HUTANG BERSAMA MAKA KESELURUHAN HUTANG DITAMBAH DENDA SERTA BUNGANYA PADA OBYEK SENGKETA POIN 5 REKONVENSI DITETAPKAN SEBAGAI HUTANG BERSAMA UNTUK SELANJUTNYA 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT REKONVENSI DAN SELANJUTNYA 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN LAINNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB TERGUGAT REKONVENSI;

BAHWA OLEH KARENA OBYEK SENGKETA POIN 1 REKONVENSI SAMPAI DENGAN OBYEK SENGKETA POIN 4 REKONVENSI TERSEBUT DI ATAS ADALAH HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI SELAMA TERIKAT PERKAWINAN OLEH KARENANYA SANGAT PATUT DAN BERALASAN HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM MENETAPKAN OBYEK SENGKETA 1 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA 2 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA 3 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA 4 REKONVENSI DALAM PERKARA INI SEBAGAI HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI UNTUK SELANJUTNYA DIBAGI YAITU 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN DISERAHKAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSI;
BAHWA OLEH KARENA OBYEK SENGKETA POIN 5 REKONVENSI TERSEBUT DI ATAS ADALAH HUTANG BERSAMA YANG DIPEROLEH PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI SELAMA TERIKAT PERKAWINAN OLEH KARENANYA SANGAT PATUT DAN BERALASAN HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM MENETAPKAN OBYEK SENGKETA 5 REKONVENSI DALAM PEKARA INI SEBAGAI HUTANG BERSAMA ANTARA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI UNTUK SELANJUTNYA PEMBAYARANNYA YAITU 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN DIBEBANKAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSI;
BAHWA UNTUK MENGHINDARI JANGAN SAMPAI TERGUGAT REKONVENSI MENGALIHKAN HARTA-HARTA TERSEBUT SEBELUM ADANYA PUTUSAN DALAM PERKARA INI YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, DAN UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA PUTUSAN KELAK DALAM PERKARA INI, MAKA SANGAT PATUT DAN BERALASAN HUKUM PENGADILAN AGAMA MAMUJU MELETAKKAN SITA JAMINAN ATAS KESELURUHAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI;
BAHWA OLEH KARENA GUGATAN REKONVENSI INI BERALASAN HUKUM MAKA SANGAT PATUT APABILA MAJELIS HAKIM MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI DAN ATAU SIAPAPUN YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA YANG MENJADI BAGIAN PENGGUGAT REKONVENSI SEGERA SETELAH PUTUSAN DALAM PERKARA INI DIBACAKAN;
BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN DALAM PERKARA INI HARUS DIANGGAP BENAR DAN HARUS DIHARGAI MAKA SANGAT PATUT DAN BERALASAN HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI, TURUT TERGUGAT REKONVENSI DAN ATAU SIAPAPUN UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA DALAM GUGATAN REKONPENSI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) PETITUM NOMOR 2 DAN PETITUM NOMOR 6;
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PETITUM NOMOR 3, PETITUM NOMOR 4, DAN PETITUM NOMOR 5;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PUTUSAN HALAMAN 126, MENGENAI PETITUM NOMOR 2 MERUPAKAN PETITUM YANG OBSCUUR LIBEL, DAN OLEH KARENANYA PETITUM NOMOR 2 HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA MESKIPUN PETITUM NOMOR 2 HANYA MENYEBUTKAN OBYEK SENGKETA 1 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA 2 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA 3 REKONVENSI, OBYEK SENGKETA 4 REKONVENSI AKAN TETAPI HAL TERSEBUT BISA MEMAHAMKAN KARENA BEBERAPA OBYEK SENGKETA TERSEBUT TELAH DISEBUTKAN DALAM POSITA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DALAM GUGATAN REKONVENSI, SEHINGGA PETITUM NOMOR 2 TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK POINT 1.1 (OBYEK SENGKETA I REKONPENSI), YAITU 1 (SATU) UNIT TANAH BERSERTA BANGUNAN GEDUNG PERMANEN SEBAGAI USAHA SARANG BURUNG WALET SELUAS 12 METER X 14,5 METER DI DUSUN WISATA, DESA LOMULI KECAMATAN LEMITO, KABUPATEN POHUWATU PROPINSI GORONTALO OLEH PENGGUGAT REKONVENSI MOHON AGAR DITETAPKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI DAN DIBAGI SECARA IMBANG YAITU 50% : 50% BAGIAN, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERTIMBANGKANNYA SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP GUGATAN TERSEBUT TERGUGAT REKONVENSI MENJAWAB BAHWA OBYEK SENGKETA I DALAM REKONVENSI BUKANLAH SEBAGAI HARTA BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI, KARENA OBYEK SENGKETA TERSEBUT DIBELI OLEH TERGUGAT REKONVENSI DARI SAUDARA ISMAIL SEBESAR RP125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN PEMBAYARAN TANDA JADI PERTAMA SEBESAR RP50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DAN SELEBIHNYA DIANGSUR OLEH TERGUGAT REKONVENSI DAN SAMPAI SEKARANG INI TELAH TERBAYAR RP100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH), SISA ANGSURAN SEBESAR RP25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) SETELAH PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI TELAH RESMI BERCERAI, SESUAI KWITANSI PEMBAYARAN TERTANGGAL 29 JULI 2021, SEHINGGA OBYEK SENGKETA I DALAM REKONVENSI ADALAH MILIK TERGUGAT REKONVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBAGI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP JAWABAN TERSEBUT PENGGUGAT REKONVENSI MENGAJUKAN REPLIK YANG PADA POKOKNYA BAHWA OBYEK SENGKETA I REKONVENSI BENAR ADALAH HARTA BERSAMA YANG DIBELI PADA TAHUN 2020 DIMANA TAHUN PEMBELIAN OBYEK SENGKETA I REKONVENSI, HARGA BELI DAN TEMPAT MEMBELI OBYEK SENGKETA I REKONVENSI TIDAK DIBANTAH OLEH TERGUGAT REKONVENSI SEHINGGA KEDUDUKAN OBYEK SENGKETA I REKONVENSI TERSEBUT ADALAH HARTA BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI. ADAPUN UANG PEMBELIAN OBYEK SENGKETA I REKONVENSI TERSEBUT BERASAL DARI PENGGUGAT REKONVENSI YANG PADA SAAT OBYEK SENGKETA I REKONVENSI AKAN DIBELI MAKA PENGGUGAT REKONVENSI MEMBERIKAN UANG KEPADA TERGUGAT REKONVENSI SEBESAR RP170.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) HASIL DARI PENJUALAN MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA WARNA SILVER;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP OBYEK SENGKETA I REKONPENSI TERSEBUT TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN AGAMA MARISA PADA HARI RABU TANGGAL 15 FEBRUARI 2023 DAN HASILNYA ADALAH OBYEK SENGKETA I TERSEBUT BENAR ADANYA, SEBAGAIMANA BERITA ACARA SIDANG DIMAKSUD, DENGAN PERUBAHAN BATAS-BATASNYA SEBAGAI BERIKUT :

SEBELAH UTARA : TANAH TUNE DUNGGIO, DENGAN UKURAN 16,70 M
SEBELAH TIMUR : TANAH TUNE DUNGGIO DENGAN UKURAN 15,80 M ;
SEBELAH SELATAN : TANAH HASNAH (SEKARANG MILIK ISMAIL ULADAMBA) DENGAN UKURAN 17,68 M ;
SEBELAH BARAT : JALAN DUSUN WISATA DENGAN UKURAN 16,40 M;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENGUATKAN GUGATAN OBYEK SENGKETA I REKONPENSI TERSEBUT, PENGGUGAT REKONVENSI MENGHADIRKAN ALAT BUKTI TERTULIS PR.1 BERUPA FOTOKOPI KWITANSI PENJUALAN MOBIL INNOVA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2020, MERUPAKAN BUKTI AKTA PENGAKUAN SEPIHAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1878 KUHPERDATA JO. PASAL 291 RBG., MAKA MEMPUNYAI NILAI BUKTI PERMULAAN DAN UNTUK BISA MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN HARUS ADA ALAT BUKTI LAINNYA, AKAN TETAPI TIDAK ADA ALAT BUKTI LAIN YANG MENGUATKAN UNTUK MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN, LAGI PUNYA ALAT BUKTI TERSEBUT TIDAK MENJELASKAN PENGGUNAAN UANGNYA, SEHINGGA ALAT BUKTI TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN. SELAIN BUKTI TERTULIS TERSEBUT PENGGUGAT REKONVENSI JUGA MENGHADIRKAN SAKSI BERNAMA SYAMSUDDIN BIN TANSI, OLEH KARENA SAKSI TERSEBUT ANAK KANDUNG PENGGUGAT REKONVENSI, MAKA BERDASARKAN PASAL 1909 KUHPERDATA JO. PASAL 172 RBG., ANAK KANDUNG TERSEBUT TERMASUK ORANG YANG DILARANG DIDENGAR KETERANGANNYA, SEHINGGA KETERANGAN SAKSI TERSEBUT PATUT DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENGUATKAN BANTAHAN OBYEK SENGKETA I TERGUGAT REKONVENSI TELAH MENGHADIRKAN ALAT BUKTI TERTULIS TR.1 BERUPA FOTOKOPI KWITANSI PEMBAYARAN RUMAH DAN PEKARANGAN DI DESA LEMITO GORONTALO TANGGAL 29 JULI 2021 SEJUMLAH RP50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), MERUPAKAN BUKTI BUKTI AKTA PENGAKUAN SEPIHAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1878 KUHPERDATA JO. PASAL 291 RBG., MAKA MEMPUNYAI NILAI BUKTI PERMULAAN DAN UNTUK BISA MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN HARUS ADA ALAT BUKTI LAINNYA, AKAN TETAPI TIDAK ADA ALAT BUKTI LAIN YANG MENGUATKAN UNTUK MEMENUHI BATAS MINIMAL

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Sr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Nurhaeda Binti Mannawi, pekerjaan Wiraswasta, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Lombabao, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar T. Tarika, S.H., sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum ATT LAW FIRM Legal Consultant Lawyer & Partners yang beralamat di Jalan Poros Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor register 72/SK/XII/2022/PA. Mmj, dengan domisili elektronik pada alamat email: asdartarika@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

H. Amiruddin Bin Ambo Akke, pekerjaan wiraswasta, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Toba, Andi Setiawan Toba, S.H, sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum A. Toba & Rekan yang beralamat di Jl. Poros Graha Nusa, No.27, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 05 Desember 2022 dengan nomor register 68/SK/XII/2022/PA.Mmj, dengan domisili elektronik pada alamat email: anditobash@gmail.com, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju, Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 33 Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya?ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam permohonan Sita

Menolak permohonan sita Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I antara lain:
1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah seluas 4,8 m x 30 m dan ukuran bangunan dengan luas 4,8 m x 25 m terletak di Dusun Lambabao, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan : obyek sengketa II;
Sebelah timur berbatasan : obyek sengketa IV
Sebelah selatan berbatasan : rumah Hj. Rosnani;
Sebelah barat berbatasan : jalan poros Topoyo;
1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah ukuran 4,4 m x 26,15 m dan dengan luas bangunan ukuran 4,4 m x 21,15 m terletak di Dusun Lambabao, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan : Ruko Hj. Tamaring/ Hj. Ani;
Sebelah Timur berbatasan : obyek sengketa IV;
Sebelah selatan berbatasan : obyek sengketa I;
Sebelah barat berbatasan : jalan poros Topoyo;
1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah seluas 247 m2 dan luas bangunan seluas 148 m2, terletak di Dusun Lambabao, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah dengan batas-batas:
Sebelah utara berbatasan : saluran air/ parit kecil;
Sebelah timur berbatasan : obyek sengketa IV dan Nadri;
Sebelah selatan berbatasan : ruko Hj. Tamaring/ Hj. Ani;
Sebelah barat berbatasan : jalan poros topoyo;
1 (satu) unit mobil merk Daihatsu S401RP warna Abu-Abu Met dengan Nomor polisi DD 8646 NB;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing memperoleh (setengah) bagian harta bersama pada amar putusan nomor 2 (dua) diatas;
Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan (setengah) bagian dari obyek harta bersama kepada Penggugat secara natura (sukarela), namun jika Tergugat I enggan secara sukarela maka harus dijual melalui kantor lelang negara (KPKNL) dan hasilnya dibagi (setengah) bagian sebagaimana amar putusan nomor 3 diatas;
Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) petitum nomor 2.4, petitum nomor 2.6, petitum nomor 7;
Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 2.5, petitum nomor 2.8, petitum nomor 2.9, petitum nomor 8, petitum nomor 9;

Dalam Rekonvensi

Dalam Permohonan Sita

Menolak permohonan sita Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) petitum nomor 2 dan petitum nomor 6;
Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 3, petitum nomor 4, dan petitum nomor 5;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 05 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya agar :

Mengadili :

Menerima permohonan banding serta memori banding dari Tergugat I / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 417/Pdt.G/2022/PA.Mmj, tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya?ban 1444 Hijriah;

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elekronik pada tanggal 05 April 2023 dan Terbanding

telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 14 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding secara elekronik pada tanggal 05 April 2023 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 April 2023 secara elektronik, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Verifikasi oleh Penitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 April 2023 secara elektronik, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdarkan Verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 April 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 April 2023 secara elektronik, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan inzage berdarkan Verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 2 Mei 2023 dengan Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Sr ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Maret 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Mamuju telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh Surat Kuasa Khusus dari Pembanding, demikian pula halnya dengan Kuasa Hukum Terbanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh Surat Kuasa Khusus dari Terbanding, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding memiliki legal standing untuk mewakili dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mamuju a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah dalam ikatan suami isteri, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 80/08/V/2008, tanggal 17 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, namun keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0094/AC/2021/PA.Mmj tanggal 22 April 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mmj pada tanggal 30 Maret 2021, dengan demikian berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, sehingga Pembanding maupun Terbanding mempunyai legal standing mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama, demikian pula melalui proses mediasi dengan Mediator Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 10 Januari 2023, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat I keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mmj, tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya?ban 1444 Hijriah, dengan mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2023 dan atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex facti harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, serta Salinan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mmj, tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya?ban 1444 Hijriyah, utamanya memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperlajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Mmj, tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya?ban 1444 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semua sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Mamuju tersebut, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dimana di dalam petitum menguraikan 10 point petitum yang sama sekali tidak pernah terurai dalam posita, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Penggugat keliru apabila menarik Bank BRI Cabang Mamuju sebagai Tergugat II, sementara Tergugat II tidak mempunyai kedudukan hukum secara langsung atas obyek sengketa, kecuali hanya sebagai pemegang agunan, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak menguraikan secara jujur dan terang bahwa di dalam keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini terdapat harta bawaan Tergugat I, sehingga apabila terdapat harta bawaan di dalam obyek sengketa, maka seharusnya Penggugat menjelaskan hal tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi percampuran harta, sehingga menurut hukum harta bawaan Penggugat adalah milik Penggugat dan harta bawaan Tergugat I adalah milik Tergugat I, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang pertama adalah mengenai adanya pertentangan antara posita dengan petitum, dimana di dalam petitum menguraikan 10 point petitum yang sama sekali tidak pernah terurai dalam posita, dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut karena tidak berdasar, apalagi eksepsinya hanya secara garis besar tidak merinci point-point mana dalam posita dan petitum yang bertentangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang kedua adalah mengenai Penggugat keliru apabila menarik Bank BRI Cabang Mamuju sebagai Tergugat II, sementara Tergugat II tidak mempunyai kedudukan hukum secara langsung atas obyek sengketa, kecuali hanya sebagai pemegang agunan, dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa salah satu obyek sengketa, yaitu pada posita nomor 2.4 dan petitum point 2.4 sedang dalam agunan di Bank BRI Cabang Mamuju, sehingga pihak Bank BRI Cabang Mamuju ada keterkaitan dan ada kepentingan terhadap obyek sengketa tersebut, oleh karenanya tidak ada salah kalau pihak Bank BRI Cabang Mamuju dijadikan pihak Tergugat II, karena dengan melibatkan Bank BRI Cabang Mamuju tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat formil (error in persona);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I yang ketiga adalah mengenai Penggugat tidak menguraikan secara jujur dan terang bahwa di dalam keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini terdapat harta bawaan Tergugat I, dan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi Tergugat I tersebut adalah menyangkut materi pokok perkara yang perlu dibuktikan keterkaitannya satu sama lain, maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I sepatutnya dinyatakan ditolak, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat pertama Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah Nomor :80/08/V/2008, tanggal 17 Mei 2008, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 30 Maret 2021 dengan penetapan Pengadilan Nomor: 17/Pdt.G/2021/PA. Mmj. ; ( Bukti P-1)
Bahwa Penggugat dan Tergugat I, selama perkawinannya, dalam membina rumah tangga selama 14 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat I telah memiliki harta yang diperoleh secara bersama-sama sebagai berikut:
1 (satu) kapling tanah dan Rumah Toko (Ruko) yang berdiri diatasnya seluas 150 M2 (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Lambabao, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Objek sengketa B (II) ;
Timur berbatasan dengan : Objek sengketa D (IV) ;
Selatan berbatasan dengan: Rumah Hj. Rosnani ;
Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Topoyo ;

Sebagai Objek sengketa I (satu) ;

Nilai taksiran objek sengketa I (satu)sebesar Rp.1.500.000.000,-00 (kurang lebih satu Milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa Objek sengketa tersebut diatas telah bersertipikat atas nama H. COLLI, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);

Bahwa lokasi tersebut diatas perolehannya dengan cara, awalnya adalah tanah milik Kakek Penggugat bernama H. Colli, kemudian Penggugat beli bersama Tergugat I pada sekitar tahun 2010 seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran, awalnya membayar sebanyak Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran jamaah haji atas nama istri H. Colli (Nurdaliah) tahun 2010, (bukti tanda terima asli ada pada Tergugat I) selanjutnya Penggugat dan Tergugat I melunasi sekitar tahun 2017. Kwitansi pembayaran tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), asli kwitansi asli ada pada Penggugat (bukti P-2) ;

Bahwa lokasi objek sengketa tersebut diatas diperoleh setelah menikah dengan Tergugat I ;

Bahwa lokasi tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I (satu) catatan; sementara proses pemecahan balik nama di BPN, dari H. Colli, ke Hj. Rosnani dan Tuti (ahli waris) dan kemudian akan dipecah ke Penggugat dan Tergugat I (satu)

1 (satu) Kapling tanah seluas 5mx25m= 125 m2 dan Rumah Toko (Ruko) yang berdiri diatasnya seluas 5mx20 m=100m2 yang terletak di Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Rumah Hj. Tamaring;
Timur berbatasan dengan : Objek sengketa IV/D
Selatan berbatasan dengan : Objek sengketa I /A;
Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Topoyo ;

Sebagai objek sengketa II

Nilai taksirsan objek sengketa II (dua) sebesar Rp.800.000.000,-00 ( kurang lebih delapan ratus juta rupiah);

Bahwa Objek sengketa tersebut diatas telah bersertipikat atas nama H. ATTA DANI, dan telah dibalik nama kepada ahli warisnya bernama HJ. BUNGATANG, DAN HJ. ITAMRING alias HJ. TAMARING, sertipikat asli tersebut dikuasai oleh Tergugat I);

Foto Copy Sertipikat (Bukti P-3)

Bahwa bukti pengalihan adalah surat keterangan jual beli dari Kepala Desa Topoyo, dan dipegang oleh Tergugat I (senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa lokasi tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari saudara H. ATTA DANI ALS H. PATTADANI, pada sekitar tahun 2018, pada saat setelah Penggugat dan Tergugat I telah menikah;

Bahwa lokasi objek sengketa II (dua) tersebut dikuasai oleh Tergugat I(satu);

1 (satu) Kapling tanah seluas 75 m2 dan bangunan semi permanen diatasnya dan bangunan yang berdiri diatasnya, seluas 60 m2 terletak di Dusun Lambabao, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Parit kecil/saluran air/sungai kecil;
Timur berbatasan dengan : Objek sengketa D;
Selatan berbatasan dengan :Lokasi/Rumah Ibu Ani;
Barat berbatasan dengan lokasi : Jalan Poros topoyo;

Sebagai objek sengketa III (tiga) Nilai taksirsan objek sengketa III (tiga) sebesar Rp.500.000.000,-00 (kurang lebih lima ratus juta rupiah);

Bahwa Objek sengketa III (tiga) tersebut diatas telah bersertipikat atas nama H. ATTADANI ALS H.PATTADANI, dan objek sengketa III(tiga) diperoleh dengan cara membeli dari H. PATTADANI ALS ATTADANI pada tanggal 3 Juli 2017 sesuai surat keterangan jual beli di bawah tangan, tanggal Topoyo 3 Juli 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Topoyo atas nama MASRI. R,S. Pd. (asli keterangan jual beli ada pada Penggugat) (Bukti P-4)

Bahwa objek sengketa tersebut diatas dibeli setelah menikah dengan Tergugat I;

Bahwa objek sengketa III tersebut dikuasai oleh Tergugat I (satu);

1 (satu) bidang tanah yang luas keseluruhannya sekitar 2.445 m2. Bahwa terhadap satu bidang tanah tersebut diatas awalnya adalah dua bagian tanah yang kemudian digabungkan menjadi satu.

Bahwa adapun uraian luas bagian masing-masing sebelum digabungkan adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap luas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1170 atas nama HJ. NURAEDI seluas 784 m2 (Tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi, (Bukti P-5) dan sertipikat Hak Milik Nomor : 1171 atas nama Abdullah 1661 m2 (seribu enam ratus meter persegi) (Bukti-P5.a) dan setelah digabungkan luasnya menjadi 2.445 M2. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan: Parit Kecil/saluran air/sungai kecil;
Timur berbatasan dengan : tanah H. Ramansyah (ibnu) ;
Selatan berbatasan dengan: Rumah Nardi, Jalan Lorong, Pekarangan H.Ramli, Pekarangan dan Rumah Aswin, Pekarangan/ Rumah Dokter Tamsil, dan Parit Kecil/saluran air ;
Barat berbatasan dengan : Objek sengketa I dan II, Rumah H. Tamrin, Rumah Ibnu Ani dan Objek sengketa III;

Disebut juga Ojek sengketa IV (empat) ;

Foto Copy sertipikat objek sengketa IV (Bukti P-5 dan P-5.a) ada pada Penggugat;

Nilai taksiran objek sengketa IV (empat) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (kurang lebih satu Milyar rupiah)

Bahwa objek sengketa IV tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat II.

Bank BRI Cabang mamuju karena Penggugat dan Tergugat I mengambil kredit pada Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan posisi pinjaman sekarang ini Rp. 316.066,351 (catatan BRI Cabang Mamuju tanggal 11 Oktober 2022. (Surat Peringatan pertama) ( BUKTI P-5b) ;

1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 300 M2 terletak di Kompleks pasar Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah pekarangan milik Amin Jasa;
Timur berbatasan dengan : Jalan Desa ;
Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan milik Hj. Lacca;
Barat berbatasan dengan : Tanah pekarangan milik Ernawati;

Disebut juga sebagai Objek sengketa V (lima);

Nilai taksiran objek sengketa V (Lima) sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus Lima puluh juta rupiah)

Bahwa objek sengketa tersebut diatas telah mempunyai Sertipikat Induk No. 570 NIB 2014/00100096 atas nama Matuki (almarhum) (belum dipecah karena tanah kaplingan, bukti pembelian adalah Kwitansi pembayaran tanggal 12 September 2014 atas nama Penggugat yang menerima ERNAWATI.

Bahwa objek sengketa diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I pada Tanggal 12 September 2014;

Bahwa sertipikat tersebut belum dilakukan pemecahan. Bahwa kwitansi asli pembayaran ada pada Penggugat ( BUKTI P-6)

Bahwa objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I ;

(satu) bidang tanah berupa kebun sawit seluas sekitar 2.500. m2, terletak di Dusun Saludadeko, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Jalan/ Jalan Tani ;
Timur berbatasan dengan : Pekarangan Rumah milik sakka
Selatan berbatasan dengan : Jalan/ JalanTani ;
Barat berbatasan dengan : Tanah H. Mustafa;

Sebagai Objek sengketa VI (enam) ;

Nilai taksiran objek sengketa VI (enam) sebesar Rp.80.000.000,-00 (kurang lebih delapan puluh juta rupiah);

Bahwa objek sengketa diperoleh dengan cara tukar guling tanah pekarangan/perumahan milik Penggugat (harta bawaan) dengan objek sengketa atas nama Amma yang mana Amma memperoleh dari Kaco (atas nama sertipikat), dan sertipikat objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;

Bahwa objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I

Bahwa objek sengketa bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan harta bawaan milik Penggugat, sehingga objek sengketa tersebut haruslah diserahkan oleh Tergugat I secara utuh kepada Penggugat. (Bukti surat tidak ada, saksi masih ada);

1(satu) Unit Mobil merk Daihatsu Grand Max Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DD 8646 NB tahun 2021, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara menyicil pada tahun 2016, dan lunas pada tahun 2020.

BPKB atas nama Tergugat I, dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I ;

Sebagai objek sengketa VII (tujuh) Nilai taksiran objek sengketa VII (Tujuh) sebesar Rp.70.000.000,-00 (kurang lebih tujuh puluh juta rupiah)

Objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat I setelah menikah;

BPKB ada pada Tergugat I.

1(satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Type Sport, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 1470 DB Tahun 2021;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VIII (delapan)

Objek sengketa tersebut diperoleh dengan cara kredit melalui pembiayaan Adira seharga Penggugat lupa akan tetapi angsuran Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah perbulan selama 24 bulan. STNK atas nama Samsari;

Bahwa objek sengketa tersebut diatas pembayaran panjar pembeliannya berasal dari harga penjualan barang dari toko milik Penggugat dan Tergugat I;

1(satu) Unit Motor Merk Yamaha N Max Warna putih dengan Nomor Polisi DC 5609 FR tahun 2019;

BPKB dan STNK atas nama Penggugat dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I sebagai objek sengketa IX (sembilan);

Nilai taksiran objek sengketa IX (sembilan) sebesar Rp.20.000.000,00 (kurang lebih dua puluh juta rupiah);

Objek sengketa tersebut dibeli Penggugat/Tergugat I pada tahun 2019 dan lunas pada tahun 2021 pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

BPKB dan STNK ada pada Tergugat I (satu);

Peralatan Rumah tangga dan /atau barang/benda perlengkapan rumah (perabot isi rumah) antara laian :
1 (satu) buah springbed merk American harga Rp. 1.800.000,-00 (satu juta delapan ribu rupiah) ;
1 (satu) sofa merk Kingdom warna ungu harga Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) ;
1(satu) buah TV led 50 inc merk Samsung harga Rp. 5.200.000,-00 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
2 (dua) buah speaker Aktif merk Dat harga Rp. 2.500.000,-00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2(dua) buah kulkas/lemari es 1 pintu merk sharp harga Rp. 3.200.000,-00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
1(satu) buah mesin cuci merk Sarp harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
1(satu) buah springbed merk Kingdom nomor 1 harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
1 (satu) set meja makan merk siantano harga Rp. 6.000.000,- 00 (enam juta rupiah) ;
2 (dua) buah kompor gas merek Rinnai harga Rp.1.000.000,-00 (satu juta rupiah) ;
1(satu) buah lemari/rak piring 2 pintu harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
1(satu) set meja makan kayu harga Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah);
4(empat) lusin piring keramik harga 600.000,- 00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa uraian peralatan rumah tangga tersebut diatas yang diberi tanda 2.10, yang diuraikan dari 2.10.1 sampai dengan 2.10.12. keseluruhannya adalah disebut sebagai objek sengketa X (sepuluh);

Bahwa total nilai uang terhadap objek sengketa X (sepuluh) secara keseluruhan adalah Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa objek sengketa X (sepuluh) diatas keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat I (satu);

Bahwa objek sengketa X (sepuluh) ada dalam toko selama Penggugat dan Tergugat I (satu) masih berstatus suami istri, dan sebelum Penggugat dan Tergugat I (satu) bercerai;

Jualan yang berada di toko Nur/Nur Amir antara lain :
10 (sepuluh) set sofa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/set, total harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
60 (enam puluh) buah springbed dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/buah, dengan total harga Rp.108.000.000,-00 (seratus delapan juta rupiah) ;
5 (lima) buah Multibed merk Kingdom ukuran Nomor 2 dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/buah dengan total harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
8 (delapan) buah Multibed merk Kingdom ukuran Nomor 1 dengan harga Rp. 2.200.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), total harga Rp. 17.600.000,-00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
3 (tiga) buah buah Multibed merk Kingdom ukuran Nomor 3 dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah/buah, dengan total harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
20 (dua puluh) Unit lemari merk Olimpyc dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/unit, total harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
10 (sepuluh unit lemari pakaian besi dengan harga Rp.1.800.000,-00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/unit, dengan total harga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
10 (sepuluh) unit lemari kantor tempat berkas/arsip 2 pintu dengan harga Rp. 1.900.000,-00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp.19.000.000,-00 (Sembilan belas juta rupiah);
20 (dua puluh) unit meja kas kantor dengan harga satuan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/unit, dengan total harga Rp.6.000.000,-00 (enam juta rupiah);
5 (lima) unit mesin cuci merk Sharp. LG dan Sanken dengan harga satuan Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah ;
5 (lima) unit kulkas/lemari es 1 pintu merk sharp dengan harga satuan Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), total harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
10 (sepuluh) buah kipas angin merk Miyako dengan harga satuan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/buah, dengan total harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
5 (lima) unit Meja makan kaca merk Siantano dengan harga satuan Rp.5.000.000,- (lima juta rupia), dengan total harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3 (tiga) unit meja makan kayu dengan harga satuan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10 (sepuluh) unit lemari pakaian plastic merk Sunflower dengan harga satuan Rp. 500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
50 (Lima puluh) buah kursi plastic merk Olimpyc dengan harga satuan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan total harga Rp.3.750.000,-00 (Tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah ;
50 (Lima puluh) buah kursi kantor Merk Royal dengan harga satuan Rp. 175.000,-00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan total harga Rp. 8.750.000,- 00 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
20 (dua puluh) buah kursi kantor Merk Futura dengan harga satuan Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
10 (sepuluh) unit Meja belajar Mer Olimpic dengan harga satuan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
5 (lima) set Sofa jumbo merk Kingdom dengan harga dengan harga satuan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan total harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
10 (sepuluh) unit jemuran pakaian stainless warna dengan harga satuan Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3 (tiga) unit meja rias anti air merk Olimpyk dengan harga satuan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan total harga Rp. 6.000.000,-00 (enam juta rupiah);
5(lima) unit Springbed double matra/top set merk Prosella, Airland, Uni Lannd dengan harga satuan Rp.7.500.000,-00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2 (dua buah lemari Pakaian Kaca alluminium 4 pintu dengan harga satuan Rp. 4.000.000,-00 (empat juta rupiah), dengan total harga Rp.8.000.000,-00 (delapan juta rupiah) ;
2 (dua) buah lemari pakaian kaca alluminium 2 pintu dengan harga satuan Rp.2.500.000,-00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
1 (satu) unit Springbed dan rusband besi merk Airland Nomor 2 dengan harga satuan Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa barang jualan yang terdapat dalam toko Nur/Nur Amir yang di beri tanda 2.11., kemudian diuraikan dalam 2.11.1 sampai dengan 2.11.26, adalah disebut juga secara keseluruhan sebagai objek sengketa XI (sebelas);

Bahwa total nilai uang terhadap barang-barang isi toko (objek sengketa XI (sebelas) berjumlah secara keseluruhan Rp.358.680.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa objek sengketa XI, ada dalam toko sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, dan sebelum Penggugat dan Tergugat I (satu) bercerai;

Bahwa objek sengketa XI tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I (satu)

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I (satu) mengalihkan ojek sengketa kepada pihak lain, sehingga perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa ;
Bahwa untuk menjamin kepatian hukum terhadap seluruh objek sengketa tersebut diatas maka kami Penggugat mengajukan gugatan harta gono-gini antara Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek nomor 2.1.1 (obyek sengketa I), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan cara mempertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya focus mempertimbangkan untuk temuan fakta hukum obyek sengketa I dari Penggugat, dan kurang memperdulikan jawaban Tergugat I mengenai bahwa obyek sengketa I tersebut dibeli dan dikembangkan dari harta bawaan Tergugat I hasil penjualan harta-hartanya di Kecamatan Tobadak, di Kecamatan Budong-budong dan lain-lain. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan karena dengan fakta hukum Penggugat bisa membuktikan tentang pembelian tanah obyek sengketa I yaitu dibeli dengan cicilan pertama tahun 2010 sejumlah Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian dilunasi tahun 2017 sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), dan bisa membuktikan bangunan ruko dibangun pada waktu Penggugat dan Tergugat I berstatus suami istri, yang menurut Penggugat dalam gugatan sekarang ditaksir seharga sekitar Rp1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu sekitar 11 tahun atau bahkan dalam jangka waktu 4 tahun bila dilihat dari jangka waktu pelunasan tahun 2017, tentu menimbulkan tanda tanya mengenai peningkatan atau lonjakan harga obyek sengketa I tersebut bila tanpa ada harta selain nominal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa selain harus menemukan fakta hukum obyek sengketa I tersebut dibeli dan atau dibangun pada masa perkawinan, juga harus ditemukan fakta hukum asal usul obyek sengketa I tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai temuan fakta hukum bahwa obyek sengketa I dibeli dan atau dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan temuan fakta hukum tersebut tidak serta merta obyek sengketa I tersebut menjadi harta bersama seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan obyek sengketa I tersebut Tergugat I menjawab bahwa obyek sengketa I dibeli dan juga dikembangkan dari hasil penjualan 2 (dua) petak toko di Tobadak, 1 (satu) unit toko di Pasar Salugatta, 1 (satu) bidang tanah perumahan di Kecamatan Budong-budong, 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Budong-budong, emas 50 (lima puluh) gram, serta tabungan Tergugat I sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap jawaban tersebut dalam repliknya Penggugat menolaknya atau pada pokoknya tetap pada gugatan semula, padahal Tergugat I dalam jawabannya bersikeras bahwa obyek sengketa I tersebut harta bawaan Tergugat I, atau setidaknya Penggugat menyatakan juga mempunyai andil harta bawaannya untuk membeli dan atau membangun obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Agama Mamuju halaman 96, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti tertulis T.1, T.2 masing-masing merupakan akta pengakuan sepihak yang mempunyai nilai pembuktian permulaan, akan tetapi tidak sependapat bila tidak ada alat bukti yang bersesuaian, karena materi alat bukti tertulis T.1, T.2 tersebut menjelaskan tentang pernyataan pembeli toko atas nama Hj. Sunarti dan Walinono Alias H. Nono masing-masing membeli 1 (satu) petak toko milik Tergugat I di Tobadak dan juga ada keterangan saksi-saksi. Yaitu saksi Tergugat I yang ke 7 dan ke 8 (Amiruddin, Jumasin) masing-masing sebagai adik kandung Tergugat I dan adik ipar Tergugat I. Saksi Amiruddin menerangkan tanah dan ruko di Topoyo dibeli dan dibangun hasil dari penjualan ruko dan rumah serta kebun kelapa sawit di Tobadak untuk modal usaha di Topoyo bersama Penggugat, sedangkan saksi Jumasin menerangkan tanah di Topoyo yang dibeli Tergugat I dan Penggugat untuk usaha jual meubel dan alat rumah tangga lainnya, awalnya dibeli dan dibangun ruko tersebut modal dari penjualan dua buah rumah (ruko) Tergugat di Tobadak;

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang sependapat dengan fakta hukum obyek sengketa I yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana uraian di atas, maka dihubungkan dengan bukti T.1, T.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh persangkaan bahwa Penggugat dan Tergugat I sebagai pasangan suami istri bekerja sama dengan modal harta bawaan Tergugat I hasil dari penjualan harta-hartanya di Tobadak untuk modal dan pengembangan usaha serta membangun ruko di Topoyo (obyek sengketa I), sedangkan tanah obyek sengketa I adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I seutuhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek nomor 2.1.2 (obyek sengketa II) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan temuan fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan obyek sengketa II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I, karena berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat bisa menguatkan gugatannya obyek sengketa II diperoleh pada tahun 2018 saat Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri sehingga sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa II tersebut sebagai harta bawaan Tergugat I atau harta milik pribadi Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek nomor 2.1.3 (obyek sengketa III) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan temuan fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan obyek sengketa III sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I, karena berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat bisa menguatkan gugatannya obyek sengketa III diperoleh pada tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri sehingga sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa III tersebut sebagai harta bawaan Tergugat I diperoleh dari hasil penjualan 1 (satu) kavling tanah perumahan di Dusun Sipatoa Desa Mahahe Kecamatan Tobadak, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek nomor 2.1.7 (obyek sengketa VII) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan temuan fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan obyek sengketa VII sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I, karena berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat bisa menguatkan gugatannya obyek sengketa VII diperoleh pada tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri sehingga sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa VII tersebut merupakan harta milik pribadi Tergugat I yang diperoleh dari hasil usaha meubel dan elektronik obyek sengketa I, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus, maka harta benda tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, dan menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk uraian pertimbangan hukum obyek sengketa I tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal porsi pembagiannya, dimana Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat (setengah) bagian dari harta tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : meskipun obyek sengketa I tersebut diperoleh pada masa perkawinan, akan tetapi terbukti yang merupakan harta bersama seutuhnya adalah hanya tanah pada obyek sengketa I, sedangkan bangunan rukonya adalah harta bawaan Tergugat I hasil dari penjualan harta-hartanya di Tobadak untuk modal dan pengembangan usaha serta membangun ruko di Topoyo (obyek sengketa I) tersebut. Oleh karena itu terhadap obyek sengketa I dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak yaitu Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan contra legem dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 266 K/AG/2010, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar rasa keadilan, pembagian harta bersama tersebut adalah 30% : 70%, dimana Penggugat mendapat bagian 30% dan Tergugat I mendapat bagian 70% dari harta bersama obyek sengketa I ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa VII tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal porsi pembagiannya, dimana Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat (setengah) bagian atau 50% : 50% dari harta-harta tersebut karena terbukti obyek sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa VII tersebut adalah harta bersama seutuhnya tanpa ada kontribusi dominan salah satu pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2.4 (obyek sengketa IV), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar, karena obyek tersebut (obyek sengketa IV) masih dalam agunan pada Bank BRI Cabang Mamuju, dimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2.5 (obyek sengketa V), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan obyek tersebut sebagai harta bersama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan petitum 2.5 sebagai harta bersama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2.6 (obyek sengketa VI), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar, oleh karena obyek tersebut dikuasai pihak ketiga, sehingga sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2.8 (obyek sengketa VIII), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat, karena obyek tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat I telah bercerai, sehingga tidak terbukti sebagai harta bersama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2.9 (obyek sengketa IX), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan obyek tersebut sebagai harta bersama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2.10 (obyek sengketa X) dan petitum 2.11 (obyek sengketa XI), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar, karena obyek-obyek tersebut telah dicabut dan atas pencabutan tersebut Tergugat I tidak keberatan, dan obyek-obyek tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo;

Tentang Pembayaran Denda

Menimbang, bahwa dalam petitum point 7 tentang hukuman kepada Tergugat I untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Pengugat, jika bagian tidak diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai masalah hukuman untuk membayar denda kepada Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena tidak menyebutkan alasan-alasan hukum mengenai kewajiban Tergugat I untuk membayar denda setiap hari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karenanya patut untuk ditolak petitum pembayaran denda petitum point 7 tersebut;

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa dalam petitum point 8 mengenai permohoan Sita Jaminan terhadap obyek-obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat indikasi Tergugat akan mengalihkan atau menghilangkan obyek-obyek sengketa, maka permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak;

Tentang Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa dalam petitum point 8 mengenai putusan serta merta, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, menolak putusan serta merta, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding, karena putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijatuhkan jika telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, SEMA Nomor 4 Tahun 2001, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum tentang putusan serta merta haruslah ditolak;

Dalam Gugatan Rekonpensi :

Tentang Permohonan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam gugatan rekonpensi, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, menolak putusan Sita Jaminan, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding, karena Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi tidak menyebut secara rinci satu persatu barang yang hendak disita, karena kalau diajukan secara umum, maka tidak memenuhi syarat dan juga tidak terdapat indikasi Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan atau menghilangkan obyek-obyek sengketa, maka permohonan Sita Jaminan tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat pertama Penggugat Rekonpensi yang sekarang sebagai Pembanding mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi yang sekarang sebagai Terbanding telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

A. Harta Bersama

1 (satu) unit tanah beserta bangunan gedung permanen yang ada di atasnya dan difungsikan sebagai usaha sarang burung walet seluas 12 Meter X 14.5 Meter terletak di Dusun Wisata, Desa Lomuli Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tune Dunggio;
Sebelah Timur : Tune Dunggio;
Sebelah Selatan : Hasnah;
Sebelah Barat : Jalan Dusun Wisata;

Saat ini berada didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Ditaksir dengan nilai saat ini yaitu sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah);

Selanjutya disebut sebagai obyek sengketa poin 1 rekonvensi;

Bahwa obyek sengketa rekonvensi 1 tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dengan perkawinan yaitu dibeli dari Ismail Muhammad pada sekitar tahun 2020 seharga Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

1 (satu) unit sepeda motor jenis Aerox merek Yamaha berwarna hitam dengan yang diperoleh pada sekitar tahun 2020 dengan cara cash;

Saat ini berada didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Ditaksir dengan nilai saat ini yaitu sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2 rekonvensi;

Bahwa obyek sengketa rekonvensi 2 tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dengan perkawinan yaitu diperoleh dengan cara cash pada tahun 2020;

Uang hasil penjualan mobil jenis Pick Up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih dengan plat nomor DD 8494 YB yang diperoleh pada sekitar tahun 2017 sebagai bonus penjualan dari PT. Jaya Abadi Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 3 rekonvensi;

Bahwa obyek sengketa rekonvensi 3 tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dengan perkawinan, kemudian digadaikan secara sembunyi-sembunyi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah uang gadai dilunasi Penggugat Rekonvensi maka mobil tersebut diambil secara diam-diam dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa membagi harga jual tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

1(satu) bidang tanah perumahan seluas 12 meter X 20 meter terletak di Dusun Sempo Selatan, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Marna
Sebelah Timur : Sungai Kecil
Sebelah Selatan : Jalan poros trans sulawesi karossa-palu
Sebelah Barat : Ragim

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 4 rekonvensi;

Bahwa obyek sengketa rekonvensi 4 tersebut di atas merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dengan perkawinan yaitu dibeli pada sekitar tahun 2010 seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi secara diam-diam seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1 rekonvensi, obyek sengketa poin 2 rekonvensi, obyek sengketa poin 3 rekonvensi dan obyek sengketa poin 4 rekonvensi merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

B. Hutang Bersama

Utang bersama pada Bank BRI Cabang Mamuju tersisa Rp.316.066.351 (tiga ratus enam belas juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai utang bersama Rp.316.066.351 (tiga ratus enam belas juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) ditambah denda beserta bunganya;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 5 rekonvensi;

Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 5 rekonvensi merupakan hutang bersama maka keseluruhan hutang ditambah denda serta bunganya pada obyek sengketa poin 5 rekonvensi ditetapkan sebagai hutang bersama untuk selanjutnya 1/2 (seperdua) bagian menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1 rekonvensi sampai dengan obyek sengketa poin 4 rekonvensi tersebut di atas adalah harta kekayaan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama terikat perkawinan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa 1 rekonvensi, obyek sengketa 2 rekonvensi, obyek sengketa 3 rekonvensi, obyek sengketa 4 rekonvensi dalam perkara ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya dibagi yaitu 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;
Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 5 rekonvensi tersebut di atas adalah hutang bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama terikat perkawinan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa 5 rekonvensi dalam pekara ini sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya pembayarannya yaitu 1/2 (seperdua) bagian dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dengan 1/2 (seperdua) bagian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta-harta tersebut sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum Pengadilan Agama Mamuju meletakkan sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;
Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini beralasan hukum maka sangat patut apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini harus dianggap benar dan harus dihargai maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) petitum nomor 2 dan petitum nomor 6;
Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 3, petitum nomor 4, dan petitum nomor 5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 126, mengenai petitum nomor 2 merupakan petitum yang obscuur libel, dan oleh karenanya petitum nomor 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena meskipun petitum nomor 2 hanya menyebutkan obyek sengketa 1 rekonvensi, obyek sengketa 2 rekonvensi, obyek sengketa 3 rekonvensi, obyek sengketa 4 rekonvensi akan tetapi hal tersebut bisa memahamkan karena beberapa obyek sengketa tersebut telah disebutkan dalam posita yang merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi, sehingga petitum nomor 2 telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap obyek point 1.1 (obyek sengketa I rekonpensi), yaitu 1 (satu) unit tanah berserta bangunan gedung permanen sebagai usaha sarang burung walet seluas 12 meter X 14,5 meter di Dusun Wisata, Desa Lomuli Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwatu Propinsi Gorontalo oleh Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dibagi secara imbang yaitu 50% : 50% bagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa obyek sengketa I dalam rekonvensi bukanlah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari saudara Ismail sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran tanda jadi pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya diangsur oleh Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang ini telah terbayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisa angsuran sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai, sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 29 Juli 2021, sehingga obyek sengketa I dalam rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat dibagi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa I rekonvensi benar adalah harta bersama yang dibeli pada tahun 2020 dimana tahun pembelian obyek sengketa I rekonvensi, harga beli dan tempat membeli obyek sengketa I rekonvensi tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga kedudukan obyek sengketa I rekonvensi tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Adapun uang pembelian obyek sengketa I rekonvensi tersebut berasal dari Penggugat Rekonvensi yang pada saat obyek sengketa I rekonvensi akan dibeli maka Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) hasil dari penjualan mobil Toyota Kijang Innova warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I rekonpensi tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dan hasilnya adalah obyek sengketa I tersebut benar adanya, sebagaimana berita acara sidang dimaksud, dengan perubahan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah Tune Dunggio, dengan ukuran 16,70 M
Sebelah timur : tanah Tune Dunggio dengan ukuran 15,80 M ;
Sebelah selatan : tanah Hasnah (sekarang milik Ismail Uladamba) dengan ukuran 17,68 M ;
Sebelah barat : Jalan Dusun Wisata dengan ukuran 16,40 M;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan obyek sengketa I rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menghadirkan alat bukti tertulis PR.1 berupa fotokopi kwitansi penjualan mobil Innova tanggal 1 September 2020, merupakan bukti akta pengakuan sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata jo. Pasal 291 RBg., maka mempunyai nilai bukti permulaan dan untuk bisa memenuhi batas minimal pembuktian harus ada alat bukti lainnya, akan tetapi tidak ada alat bukti lain yang menguatkan untuk memenuhi batas minimal pembuktian, lagi punya alat bukti tersebut tidak menjelaskan penggunaan uangnya, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan. Selain bukti tertulis tersebut Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi bernama Syamsuddin bin Tansi, oleh karena saksi tersebut anak kandung Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 1909 KUHPerdata jo. Pasal 172 RBg., anak kandung tersebut termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan obyek sengketa I Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis TR.1 berupa fotokopi kwitansi pembayaran rumah dan pekarangan di Desa Lemito Gorontalo tanggal 29 Juli 2021 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), merupakan bukti bukti akta pengakuan sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata jo. Pasal 291 RBg., maka mempunyai nilai bukti permulaan dan untuk bisa memenuhi batas minimal pembuktian harus ada alat bukti lainnya, akan tetapi tidak ada alat bukti lain yang menguatkan untuk memenuhi batas minimal pembuktian, lagi punya nominal uang dalam alat bukti tersebut berbeda dengan yang tertera dalam jawaban Tergugat Rekonpensi, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya : sisa angsuran sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai, mengandung makna pemahaman sebaliknya (mafhum mukhalafah) yaitu selain itu atau pernyataan : pembayaran tanda jadi pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya diangsur oleh Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang ini telah terbayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dilakukan ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercerai atau masih status suami isteri. Sehingga Majelis Tingkat Banding menilai bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut bentuk pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa I rekonpensi tersebut dibeli dari saudara Ismail dengan harga Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana sejumlah Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) dibayarkan pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami istri, sedangkan s