Putusan PN SURABAYA
1335/Pdt.G/2022/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 1335/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat:
KING FINDER WONG
Tergugat:
1.PT ALIMIJ,
2.HARIJANA

MENGADILI:
Dalam Konpensi.
Dalam Provisi.
- Menolak gugatan provisi Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
Dalam Eksepsi.
- Menolak eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat Konpensi;
Dalam Pokok Perkara.
- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur PT. ALIMY tertanggal 18 Desember 2020 dan Surat Pernyataan dan Penunjukkan Kuasa tertanggal 27 September 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1734/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 02 Nopember 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Akta Nomor 14 tanggal 26 November 2021 yang dibuat dihadapan ATIKA ASHIBLIE, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0481316 tanggal 06 Desember 2021 mengenai Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan Akta Nomor 58 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dihadapan TRI SUSILOWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang mana Akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor SK Pengesahan AHU-0050770.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 21 Juli 2022, dan mengenai perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0035316 tanggal SP Data Perseroan tanggal 21 Juli 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini dan mengembalikan ke dalam keadaan semula PT ALIMIJ sebagaimana AKTA BERITA ACARA Nomor 35 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dihadapan TRI AVIANTI MERPATININGSIH, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang mana atas Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU ? 03699.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 Januari 2010;
- Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi selebihnya;
Dalam Rekonpensi.
- Menolak gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi.
- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk membyar biaya perkara ini sebesar Rp. 675 000-, ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).