Putusan PN SURABAYA
28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
ANTON WAHYUDI, S.H., MH
Terdakwa:
FITRI YADI

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FITRI YADI Alias ALDI dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Bendel Dokumen Pokmas terdiri dari Proposal, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Asli / Terotentifikasi;

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Agus Setiyono, S.H

1. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Bendel Dokumen terdiri dari Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Terotentifikasi.

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Dr. Bagus Djulig Wijono, S.E., M.M

1. 11 (sebelas) Bendel Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB An. Importir PT. SETI beserta lampiran Terotentifikasi;

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Rida Bagus Santoso

1. 1 (satu) Set Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Pokmas Amanah Desa Plabuhanrejo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Rokimin

1. Surat Rekomendasi terhadap Usulan Penerima Hibah tahun 2020 berupa hibah uang sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Asli;
2. Surat Rekomendasi terhadap Usulan Penerima Hibah Tahap I tahun 2020 berupa uang sebesar Rp. 15.800.000.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Asli;
3. Surat Rekomendasi terhadap Usulan Penerima Hibah Tahap II tahun 2020 berupa uang sebesar Rp. 11.800.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Asli;
4. Surat Rekomendasi terhadap Usulan Penerima Hibah Tahap III tahun 2020 berupa uang sebesar Rp. 30.350.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Asli;
5. Surat Persetujuan Nomor : 700/051/Hibah/060/2020 Tanggal 12 November 2020 perihal Usulan Penerima Hibah Tahap IV tahun 2020 berupa uang sebesar Rp. 15.534.000.000,- (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) Asli;
6. Surat Persetujuan Nomor : 700/073/Hibah/060/2020 Tanggal 03 Desember 2020 perihal Usulan Penerima Hibah Tahap V tahun 2020 berupa uang sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Asli;

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Drs Drajat Haryono

1. 1 (satu) bendel Surat Dinas Perhubungan Nomor : 550 / 4376 / 113.2.1 / 2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Laporan Rekap Evaluasi Proposal Hibah Tahun Anggaran 2020 Terotentifikasi;
2. 1 (satu) bendel Surat Dinas Perhubungan Nomor : 5503.2 / 4378 / 113.2.1 / 2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Gelombang II Atas Hasil Evaluasi Usulan / Proposal Hibah Berupa Uang dari Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Terotentifikasi;
3. 1 (satu) bendel Surat Dinas Perhubungan Nomor : 551.23 / 3967 / 113.3 / 2020 Tanggal 16 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi Usulan / Proposal Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran P-APBD 2020 Terotentifikasi;
4. 1 (satu) bendel Surat Dinas Perhubungan Nomor : 551.23 / 5830 / 113.3 / 21 Tanggal 06 Oktober 2021 Perihal Bukti Penyetoran Dana Pemahalan Oleh Pokmas Terotentifikasi;
5. 1 (satu) bendel Surat Dinas Perhubungan Nomor : 551.23 / 2376 / 113.3 / 2022 Tanggal 25 April 2022 Perihal Bukti Penyetoran Dana Pemahalan Oleh Pokmas Terotentifikasi;
6. 1 (satu) bendel Surat Dinas Perhubungan Nomor : 551.23 / 1363 / 113.3 / 2022 Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Bukti Penyetoran Dana Pemahalan Oleh Pokmas Terotentifikasi;
7. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 351 / KPTS / 013 / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran Fotocopy;
8. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 388 / KPTS / 013 / 2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran Fotocopy;
9. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 389 / KPTS / 013 / 2020 tanggal 26 agustus 2020 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran Fotocopy;
10. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 577 / KPTS / 013 / 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahap V Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran Fotocopy;
11. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 388 / KPTS / 013 / 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penerima Hibah yang Dievaluasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahap VI Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran Fotocopy;

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Agus Setiyono, S.H

1. 1 (satu) buah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).

Dikembalikan melalui Terdakwa Jonathan Dunan

1. 29 (dua puluh sembilan) Bendel Surat Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1730/204/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n Heru Sukandar, S.H. dan Surat Perintah Tugas.

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Heru Sukandar

1. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Kegiatan Reses I Tahun 2019 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 Daerah Pemilihan Jatim XIII (Kabupaten Gresik ? Lamongan (Foto Copy).

Dikembalikan melalui saksi Sdr. Dr. Andik Fadjar Tjahyono, M.,Si

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas Pemprop. Jawa Timur yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara;

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).