Putusan PA KARAWANG
1654/Pdt.G/2023/PA.Krw

Putusan PA KARAWANG Nomor 1654/Pdt.G/2023/PA.Krw
Tanggal 24 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Guntur Maulana bin H. Deni Maryanto) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ariyani binti Sugiyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut:
   1. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00.- (dua belas juta rupiah) untuk selama masa iddah
   2. Biaya kiswah (pakaian) sejumlah Rp2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.
   3. Biaya Maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah.
   4. Mut?ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuh dan pemeliharaan (hadanah) terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama Shella Assyifa, lahir di Karawang 17 Januari 2017, umur 6 tahun, dengan kewajiban Pemohon Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu.
4. Menetapkan Termohon Rekonvensi memberikan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Shella Assyifa, lahir di Karawang 17 Januari 2017, umur 6 tahun untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp2.000.000,00.- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah nafkah iddah, biaya kiswah, biaya maskan, dan mut?ah sebagaimana tersebut dalam angka 2 diktum putusan ini.
6. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
7. Menyatakan permohonan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah madliyah tidak dapat diterima.
8. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp620.000,00.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).