Putusan PN SURABAYA
18/Pid.Pra/2023/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Sby
Tanggal 5 Juli 2023 — Pemohon:
CECILIA TANAYA
Termohon:
1.Ditreskrimsus Polda jawa Timur
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon, yakni :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/252/V/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2002, yang diikuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan No. B/78/V/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2022 ;

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/604/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2022;

adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka a.n. CECILIA TANAYA Nomor : S.Tap/201/XI/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 30 November 2022, tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dibuat dan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/252/V/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2002, yang diikuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan No. B/78/V/RES.2.2/2022/ Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2002 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/604/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2022 atas dasar Laporan Polisi No. LP/B/42.02/V/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 12 Mei 2022 ;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon ;

6. Menghkum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini kepada Negara sebesar Nihil .