Putusan PT KENDARI
60/PDT/2023/PT KDI

Putusan PT KENDARI Nomor 60/PDT/2023/PT KDI
Tanggal 28 Juli 2023 — Pembanding/Tergugat I : LEO ROBERT HALIM Diwakili Oleh : BUSTAMAN, S. H
Terbanding/Penggugat : YENIAYAS LATORUMO
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS INDRA TJAHJA RINANTO, SH.
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS RIMA ANGGRIYANI, SH, MKn.
Terbanding/Turut Tergugat VII : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : ABDUL RAHIM H.JANGI
Turut Terbanding/Tergugat III : INSINYUR HAJI THOBRANI ALWI
Turut Terbanding/Tergugat IV : SARMIN
Turut Terbanding/Tergugat V : H. S. AHMAD DJALIL

MENGADILI:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR 135/PDT.G/2022/PN.KDI, TANGGAL 25 MEI 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN PADA AMAR PUTUSAN ANGKA 8 DAN 9, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI:

MENOLAK PROVISI PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI:

MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PENGGUGAT ADALAH SAH SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. MANDALA JAYAKARTA, YANG BERALAMAT DI JL. BANDA, BTN BUKIT DAMAI ABADI BLOK B NO. 25 KEL. WATULONDO, KEC. PUUWATU, KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, BERDASARKAN AKTA PERUBAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT. MANDALA JAYAKARTA) NOMOR 1 TANGGAL 02 OKTOBER TAHUN 2019 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS INDRA TJAHJA RINANTO, SH, DAN TELAH TERDAFTAR DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MELALUI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DITJEN AHU) DENGAN NOMOR AHU-0080869. AH. 01.02.TAHUN 2019, TANGGAL 10 OKTOBER 2019, KARENANYA BERWENANG UNTUK MELAKUKAN SEGALA TINDAKAN HUKUM UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN PT MANDALA JAYAKARTA SAMPAI ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE);
3. MENYATATAKAN BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TERMASUK DAN TIDAK TERBATAS TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE DAAD);
4. MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. MANDALA JAYAKARTA (RUPSLB) TERTANGGAL 05 OKTOBER 2020 YANG HASILNYA TELAH DISAHKAN MELALUI AKTA NOMOR 22, TANGGAL 25 MARET 2021 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS INDRA TJAHJA RINANTO, S.H., (TURUT TERGUGAT I) ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
5. MENYATAKAN BAHWA AKTA NOMOR 22, TANGGAL 25 MARET 2021 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS INDRA TJAHJA RINANTO, S.H., (TURUT TERGUGAT I) BERSERTA SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ADALAH TIDAK SAH DAN/ATAU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, SERTA BATAL DEMI HUKUM;
6. MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 2022 BERTEMPAT DI JL. KANCIL NO. 39, ANDOUNOHU, KOTA KENDARI YANG HASILNYA TELAH DISAHKAN MELALUI AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. MANDALA JAYAKARTA NOMOR 11, TERTANGGAL 21 FEBRUARI 2022, YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS RIMA ANGGRIYANI, S.H, M.KN. (TURUT TERGUGAT II) DAN TELAH DI DAFTARKAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM -RI MELALUI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DITJEN AHU), SEBAGAIMANA TERLIHAT PADA SP DATA PERSEROAN DENGAN NOMOR: AHU-AH.01.03-0114394 ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
7. MENYATAKAN BAHWA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. MANDALA JAYAKARTA NOMOR 11, TERTANGGAL 21 FEBRUARI 2022, YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS RIMA ANGGRIYANI, S.H, M.KN. (TURUT TERGUGAT II) DAN TELAH DI DAFTARKAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MELALUI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DITJEN AHU), SEBAGAIMANA TERLIHAT PADA SP DATA PERSEROAN DENGAN NOMOR: AHU-AH.01.03-0114394 BERSERTA SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ADALAH TIDAK SAH DAN/ATAU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA BATAL DEMI HUKUM;
8. MENGHUKUM TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III DAN/ATAU SIAPA SAJA YANG SECARA PRINSIPIL MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN GUGATAN PERKARA A QUO INI UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP AMAR PUTUSAN PERKARA A QUO;
9. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
10. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.Kdi, tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan pada amar putusan angka 8 dan 9, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Sah sebagai Direktur Utama PT. Mandala Jayakarta, yang beralamat di Jl. Banda, BTN Bukit Damai Abadi Blok B No. 25 Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Mandala Jayakarta) Nomor 1 Tanggal 02 Oktober Tahun 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, SH, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Nomor AHU-0080869. AH. 01.02.TAHUN 2019, Tanggal 10 Oktober 2019, karenanya berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan PT Mandala Jayakarta sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Menyatatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V termasuk dan tidak terbatas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);
4. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mandala Jayakarta (RUPSLB) tertanggal 05 Oktober 2020 yang hasilnya telah disahkan melalui Akta Nomor 22, Tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dihadapan notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 22, Tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., (Turut Tergugat I) berserta segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022 bertempat di Jl. Kancil No. 39, Andounohu, Kota Kendari yang hasilnya telah disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta Nomor 11, tertanggal 21 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.Kn. (Turut Tergugat II) dan telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM -RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sebagaimana terlihat pada SP Data Perseroan dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0114394 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandala Jayakarta Nomor 11, tertanggal 21 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.Kn. (Turut Tergugat II) dan telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sebagaimana terlihat pada SP Data Perseroan dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0114394 berserta segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan/atau siapa saja yang secara prinsipil memiliki hubungan dengan kepentingan gugatan perkara a quo ini untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara a quo;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;