1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Perijinan

Putusan PTTUN MAKASSAR
90/B/2023/PT.TUN.MKS

    Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 90/B/2023/PT.TUN.MKS
    Tanggal 1 Agustus 2023 — PT. KAHALA MINERA Penggugat Pembanding I 2 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN Tergugat Terbanding I
    Nomor 90/B/2023/PT.TUN.MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Perijinan
    Kata Kunci
    Tahun 2023
    Tanggal Register 22 Juni 2023
    Lembaga Peradilan PTTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua H.andri Mosepa
    Hakim Anggota Hakim Anggota Kasim, Hakim Anggota R. Basuki Santoso
    Panitera H. Abdul Rais
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya M E N G A D I L I : 1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING/PENGGUGAT; 2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR NOMOR: 15/G/TF/2023/PTUN.MKS., TANGGAL 10 MEI 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT; MENGADILI SENDIRI : 1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT SEBAGIAN; 2. MENYATAKAN BATAL TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERBANDING/TERGUGAT YANG TIDAK MELAKUKAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI ATAS NAMA PT. KAHALA MINERA BERDASARKAN SURAT NOMOR: 002/SWJ/LGL/III/2020 TANGGAL 9 MARET 2020 PERIHAL PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI 3. MEWAJIBKAN KEPADA TERBANDING/TERGUGAT UNTUK MENERUSKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI ATAS NAMA PT. KAHALA MINERA BERDASARKAN SURAT NOMOR: 002/SWJ/LGL/III/2020 TANGGAL 9 MARET 2020 PERIHAL PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA UNTUK DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; 4. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT SELEBIHNYA; 5. MENGHUKUM TERBANDING/TERGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI PADA DUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEBESAR RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 25 Juli 2023
    Tanggal Dibacakan 1 Agustus 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

57
24