1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN JAYAPURA
94/Pdt.G/2022/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap
    Tanggal 13 Januari 2022 —Penggugat : 1.NEWTON F MOKAY 2.HEINCHE LERIS MONIM Tergugat : 1.FERNANDO SUEBU 2.WELLEM FELLE 3.YAKOMINA FELLE 4.BEATRIKS FELLE 5.DEWA ADAT SUKU SENTANI cq. BADAN PERADILAN ADAT SENTANI 6.DINAS DP2KP KABUPATEN JAYAPURA 7.DINAS P DAN P KABUPATEN JAYAPURA
    Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2022
    Tanggal Register 10 Agustus 2023
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S. Putra
    Hakim Anggota Mathius, Andi Asmuruf
    Panitera - Akhmad Zumroni
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:I. DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya;II. DALAM KONPENSIA. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Pimpinan Adat Rumpun Heisay memiliki Legal Standing dan kapasitas adat dalam wilayah Rumpun Heisay dan Pengetahuan, tindakan dan pernyataan adatnya merupakan hukum adat yang hidup dan diakui oleh negara sebagai Hukum Positif di negara ini;3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Pimpinan Adat tertinggi Rumpun Heisay sebagai pemilik sah tanah adat obyek sengketa seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di jalan Kehiran Away Sentani, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara Berbatasan dengan lokasi timbunan dan bangunan gedung milik Bapak EDY GOSAL dan Kali Away, Selatan Berbatasan dengan Gedung Gereja GKI Tigris Away dan Kali Melefoy, Barat Berbatasan dengan Ondofolo Nikhekam Baloleuw Suku Monim Rumpun Heisay Kampung Ajau-Ifale Distrik Sentani Tengah Komplex Gereja Yehova) dan Timur Jl. Kehiran-Away terus kearah dusun dan bukit Yanggo Mokho (Yanggo Yau) sampai tepian Danau Sentani;4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrect matige daad);5. Menyatakan pengangkatan diri sendiri oleh TERGUGAT III dan atau TERGUGAT IV sebagai Ondoafi wanita adalah perbuatan melawan hukum adat dan hukum adat Heisay tidak mengenal kepemimpinan adat oleh wanita;6. Menyatakan Putusan DASS Cq. Badan Peradilan Adat sebagai TERGUGAT V tanggal 6 Mei 2021 Nomor Perkara: 836/PRASS/V/2021 terhadap obyek sengketa adalah sebagai Putusan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian akta yang otentik;7. Menyatakan TERGUGAT V dikarenakan belum adanya Hukum Acara Khusus yang diakui oleh negara ini sebagai Hukum Acara dalam Peradilan Adat, maka TERGUGAT V tetap harus mempertahankan pendapatnya dimuka Peradilan Umum yang diakui negara, dan apabila tidak dapat melakukan pembuktian atas putusannya tersebut maka Keputusan Peradilan Adat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan akta pembuktian yang otentik;8. Menuntut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV mengakui kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai tanah adat turun temurun Rumpun Heisay dibawah penguasaan PARA PENGGUGAT;9. Menyatakan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah melakukan kesalahan bayar dan tanpa kehati-hatian dengan tidak meneliti pemilik hak ulayat yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membayarkan sejumlah uang kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tidak memiliki hak atas tanah adat Heisay;10. Menyatakan seluruh produk hukum ataupun akta pembuktian yang mengatasnamakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV bukan merupakan akta pembuktian yang otentik dikarenakan tidak memiliki Legal Standing dan kapasitas adat untuk menerbitkannya, dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut tidak memiliki Legal Standing dalam hukum adat guna mewakili adat rumpun Heisay dalam melepaskan tanah adat;11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII, untuk mengembalikan sejumlah uang ganti rugi tahap I sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah salah dibayarkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dan selanjutnya dibayarkan kembali kepada pihak yang benar sebagai pemilik hak ulayat yaitu kepada PARA PENGGUGAT;12. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII agar pembayaran sisa uang tahap II sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sebagai pembayaran ganti rugi tanah yang diatasnya telah dibangun bangunan SMPN 5 Kehiran untuk selanjutnya dibayarkan penuh kepada Pihak PARA PENGGUGAT sebagai pemilik hak ulayat yang benar; 13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya. B. DALAM REKONPENSI1. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi/Tergugat I, II, III, IV dan V Konpensi untuk seluruhnya;C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI1. Menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi/Tergugat I, II, III, IV dan V Konpensi, Tergugat VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.975 .000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 13 Januari 2022
    Tanggal Dibacakan 13 Januari 2022
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

168
100