Putusan PN KARANGAYAR
12/Pdt.G.S/2023/PN Krg

Putusan PN KARANGAYAR Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat:
PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA) KC KARANGANYAR
Tergugat:
SARMIN

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan yang diajukan dalam gugatan penggugat angka 6 yang memohon untuk Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini, terkait dengan hal pengosongan obyek agunan serta penentuan biaya-biayanya tersebut maka dalam hal ini dapat dikatakan adanya kaidah hukum tentang Bezit atau pengusaan terhadap suatu benda atau keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri, jika melihat gugatan tersebut dari kaitan wanprestasi kemudian dikaitkan dengan adanya ?Bezit? kemudian dikaitkan pula dengan adanya jaminan maka ada beberapa unsur hukum yang menjadikan dasar dari gugatan penggugat, hukum Jaminan itu sendiri memiliki kaidah hukum yang berbeda begitu pula dengan ?Bezit? yang tunduk pada hukum kebendaan, maka dengan adanya gugatan yang demikian tentu memiliki kaidah pembuktian yang tidak dipandang secara sederhana oleh karena dengan adanya tuntutan wanprestasi jaminan kebendaan dan ?Bezit? tersebut, dari segi materi dan pembuktiannya pasti tidak sederhana/atau rumit, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan in casu adalah bukanlah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);