Putusan PN KENDAL
6/Pdt.G.S/2023/PN Kdl

Putusan PN KENDAL Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdl
Tanggal 6 Juni 2023 —Penggugat:
1.Moh Anang Prasetyo
2.Agustina Dwi Puspita Jati
3.Much Kurniawan
4.Riskie Dwi Pamungkas
5.Yanuar Bayu Guntara
Tergugat:
Isticharoh

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 31 Mei 2023, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 6 Juni 2023, dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdl, maka Pengadilan akan mempedomani tentang hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, dalam BAB III mengatur tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana, meliputi :

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian;
7. Pembuktian, dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bagian IV Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan ?apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ?apakah Surat Gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana?;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan :

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dari Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa didalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam alasan Penggugat pada angka 1 huruf (e) dan posita Penggugat angka 4 menyatakan hutang Tergugat yang wajib di bayar dan segera di lunasi kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 511.142.853,- (lima ratu sebelas juta seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 12 menyatakan ?bahwa total kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan TERGUGAT ini adalah sebesar Rp 511.142.853,- (lima ratus sebelas juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) nominal angka ini adalah nominal untuk membayar hutang TERGUGAT berupa sisa pokok (baki debet) dan bunga tidak termasuk beban biaya perkara yang timbul. Tetapi untuk jumlah nominal gugatan hutang yang akan digugat kepada TERGUGAT adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai batasan maksimal dalam gugatan sederhana?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sebagaimana posita Penggugat angka 4 dan angka 12 jelas diuraikan bahwa tunggakan Tergugat adalah sebesar Rp 511.142.853,- (lima ratus sebelas juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga nilai tunggakan Tergugat tersebut melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan aturan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana karena nilai tunggakan Tergugat tersebut melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan oleh karenanya terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan juga bukan termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdl dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdl dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);