Putusan PN MAKASSAR
501/Pdt.G/2022/PN Mks

Putusan PN MAKASSAR Nomor 501/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
GDE SUGANDA SUSILO (a) SUGANDA SUSILO
Tergugat:
1.Ny. R O S (a) Daeng ROS
2.ARWIN
3.AMRANG
4.A S N I
5.ARSYAD
6.A M I R
7.ANWAR
8.TIYA BIN TINRY
9.PT. CASTELL SEDAYA INVESTAMA
10.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTAHANAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Tergugat VIII dan Tergugat XI tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas + 4.200 M2 (kurang lebih empat ribu dua ratus meter persegi), Persil No. 10 SII, Kohir No. 358 CI yang berlokasi di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala (dulunya Kecamatan Panakkukang), Kota Makassar adalah tanah milik Penggugat, Gde Suganda Susilo (a) Suganda Susilo yang diperoleh / dibeli dari orang yang bernama Pr. Tiya Bin Tinry pada tahun 1997 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1384/III/3/KP /X/1997, tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat oleh Camat Panakkukang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam wilayah Kecamatan Panakkukang dikala itu ;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 1384/III/3/KPK/X/1997, tertanggal 21 Oktober 1997 antara Tergugat VIII, Tiya Bin Tinry dengan Penggugat, Suganda Susilo dan Akta Jual Beli Nomor : 352/HM/1979, tertanggal 13 Juli 1979 antara Tjoang Bin Jadjang dengan Tergugat VIII, Tiya Bin Tinry sah dan mengikat secara hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (atau Para Tergugat) selaku akhli waris darI Tjoang Bin Jadjang sudah tidak punya hak lagi atas lokasi tanah milik Persil No. 10 SII, Kohir No. 358 CI seluas kl. 4.200 M2 yang berlokasi di Kel. Borong, Kec. Manggala (dulunya Kec. Panakkukang), Kota Makassar, mengingat tanah tersebut telah dijual oleh Tjoang Bin jadjang pada tahun 1979 kepad Tergugat VIII, Tiya Bin Tinry berdasarkan Akta Jual Beli No. 352/HM/1979, tanggal 13 Juli 1979 yang dibuat oleh Haji Muhamad Arzad selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kala itu;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan/tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah melakukan penimbunan pada lokasi tanah milik Penggugat seluas kl. 4.200 M2 (in casu tanah sengketa), dan bahkan telah memohon kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar (yakni Tergugat X) untuk diterbitkannya sertifikat atas lokasi tanah sengketa dimaksud selain sebagai perbuatan/tindakan pelanggaran hak juga merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan/tindakan Para Tergugat dan Tergugat IX yang juga secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah mendirikan/ membangun pagar tembok setinggi kl. 3 meter disekeliling lokasi tanah sengketa dan bahkan telah mendirikan/membangun perumahan pada lokasi tanah sengketa tersebut dimana sekarang ini sudah ada beberapa unit rumah yang sudah hampir rampung/selesai selain sebagai perbuatan / tindakan pelanggaran hak juga merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat IX oleh karena itu beserta segala orang yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar pagar tembok setinggi kl. 3 meter bersama seluruh bangunan rumah yang telah didirikan/dibangun oleh Para Tergugat bersama Tergugat IX diatas lokasi tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa pembayaran ganti rugi;
8. Memerintahkan kepada Tergugat X, Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk segera menghentikan proses penerbitan sertifikat di atas lokasi tanah milik Penggugat seluas kl. 4.200 M2, Persil No. 10 SII, Kohir No. 358 CI yang berlokasi di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala (dulunya Kec. Panakkukang), Kota Makassar yang dimohonkan oleh Para Tergugat;
9. Menyatakan menurut hukum semua bentuk perizinan termasuk IMB yang telah diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar pada lokasi tanah sengketa seluas kl. 4.200 M2 adalah tidak sah dan tidak berlaku;
10. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);