Putusan PT KENDARI
74/PDT/2023/PT KDI

Putusan PT KENDARI Nomor 74/PDT/2023/PT KDI
Tanggal 5 September 2023 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BAUBAU
Terbanding/Penggugat : LA IZU HIA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA C.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU

M E N G A D I L I

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I,

1. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU NOMOR 1/PDT.G/2023/PN BAU TANGGAL 26 JUNI 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI AMAR PUTUSAN PADA NOMOR 5 (LIMA) DAN 6 (ENAM) YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

I.DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI/TANGKISAN TERGUGAT I UNTUK SELURUHNYA,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN,

2. MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH CUCU DAN/ATAU AHLI WARIS DARI ALMARHUM LA MALIHA ;

3. MENYATAKAN HUKUM BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA YANG TERLETAK DI KELURAHAN SULAA, KECAMATAN BETOAMBARI, KOTA BAUBAU, SELUAS + 10.000M2, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- SEBELAH UTARA BERBATAS DENGAN JALAN RAYA, DAHULU TANAH MILIK LA IZU,

- SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN TANAH PEMERINTAH KOTA BAUBAU, DAHULU TANAH MILIK LA ZAERU,

- SEBELAH TIMUR BERBATAS DENGAN JALAN, DAHULU TANAH MILIK LA RAMPE,

- SEBELAH BARAT BERBATAS DENGAN TANAH MILIK SAMSUDIN, DAHULU TANAH MILIK LA JARI,

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT YANG DIPEROLEH MELALUI WARISAN DARI ALMARHUM LA WAHILA ;

4. MENYATAKAN HUKUM BAHWA TINDAKAN TERGUGAT I (PEMERINTAH KOTA BAUBAU) YANG TELAH MENSERTIFIKATKAN TANAH OBJEK SENGKETA MELALUI TERGUGAT II TANPA SEIJIN/PERSETUJUAN PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT,

5. MENYATAKAN HUKUM BAHWA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR : 00001/KELURAHAN SULAA, DIURAIKAN DALAM SURAT UKUR NOMOR 06/SL/2004 TERCATAT ATAS NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA BAUBAU (TERGUGAT I) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA,

6. MENYATAKAN HUKUM BAHWA SEGALA SURAT-SURAT/BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG TERBIT DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA ATAS NAMA TERGUGAT I DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA,

7. MENGHUKUM PARA TERGUGAT MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PENGGUGAT MASING-MASING SEBESAR RP.1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN MEMATUHI PUTUSAN PENGADILAN YANG AKAN DIJATUHKAN NANTI, TERHITUNG SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP SAMPAI PADA SAAT PARA TERGUGAT MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA A QUO;

8. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

9. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I DAN TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT II SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pdt.g/2023/PN Bau tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai Amar Putusan pada nomor 5 (lima) dan 6 (enam) yang selengkapnya sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat I untuk seluruhnya,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan/atau ahli waris dari Almarhum LA MALIHA ;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, seluas + 10.000M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, dahulu tanah milik LA IZU,

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pemerintah Kota Baubau, dahulu tanah milik LA ZAERU,

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan, dahulu tanah milik LA RAMPE,

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Samsudin, dahulu tanah milik LA JARI,

Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh melalui warisan dari Almarhum LA WAHILA ;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I (Pemerintah Kota Baubau) yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa melalui Tergugat II tanpa seijin/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat,

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00001/Kelurahan Sulaa, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06/SL/2004 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Baubau (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa,

6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa,

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)