Putusan PN TARAKAN
49/Pdt.G/2022/PN Tar

Putusan PN TARAKAN Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tar
Tanggal 14 Februari 2023 —Penggugat:
SURIAMAN
Tergugat:
Drs. H. RAKHMAT MAJID GANI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA TARAKAN

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama institusi, pribadi maupun dengan mengatas-namakan kelompok adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang berupa sertipikat Hak Milik No. No.3488 tanggal 30 Agustus 2007, dengan Surat Ukur No.497 /Kr.A /2006 seluas 948 m² (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Meteri Persegi) terletak di Jln. Plamboyan Rt.27 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT (Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Tarakan) yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas 948 M2 (Sembilan ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jln. Plamboyan Rt.27 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Adalah sah milik PENGGUGAT;
6. Menghukum, kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperolah hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan perwatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;