Putusan PN Parigi
7/Pdt.G/2023/PN Prg

Putusan PN Parigi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Prg
Tanggal 5 September 2023 — Penggugat:
I MADE SUWITRA
Tergugat:
1.Anton. Hi. Yakuba Lakuba
2.Usman Hi. Yakuba Lakuba
3.Hj. Rosna Hi. Yakuba Lakuba
4.Arsat
5.Hi. Abdilah Hi Yakuba Lakuba
Turut Tergugat:
1.Ikbal Hi. Ahmadi
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Parigi Moutong

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik sah atas objek sengketa yaitu tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan Parigi Selatan), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru atas nama I NENGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat Konvensi) dengan luas tanah sawah 19.550 m2 (kurang lebih sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggola. Dengan batas-batas Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. 308/Desa Nambaru:

- Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Negara / DAENG SITURU;

- Sebelah timur: berbatasan dahulu dengan I KETUT MEDI, sekarang dengan I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;

- Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan;

- Sebelah barat: berbatasan dengan I NENGAH SWITRA / sekarang dengan I WAYAN SUARNATA;

3. Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat jual beli antara Hi. LAKUBA dengan Penggugat Konvensi, atas tanah sawah milik Hi. LAKUBA;

4. Menyatakan dan menetapkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama I NENGAH SWITRA (orang yang sama dengan I MADE SUWITRA/Penggugat Konvensi) dengan luas tanah sawah 19.550 m2 (kurang lebih sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggola, sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Surat Perdamaian yang di dalamnya termuat pengakuan dan pernyataan Hi. LAKUBA tahun 1991, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Konvensi, tanpa alas hak yang sah, telah menyerobot, menduduki, merusak tanah sawah milik Penggugat Konvensi (objek sengketa) tanpa izin dari Penggugat Konvensi sebagai pemiliknya yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

7. Menyatakan dan menetapkan segala surat-surat yang telah diterbitkan dan ada pada para Tergugat Konvensi, yang dijadikan sebagai dasar para Tergugat Konvensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sawah obyek sengketa, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Konvensi, dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap tanah sawah objek sengketa milik Penggugat Konvensi, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat Konvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara;

9. Menghukum para Tergugat Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat Konvensi kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi secara seketika dan tanggung renteng, karena Penggugat Konvensi tidak dapat menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi tersebut, yaitu total sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

10. Menghukum para Tergugat Konvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;

11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi, untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;

12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.323.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);