Putusan PN DEPOK
335/Pdt.G/2022/PN Dpk

Putusan PN DEPOK Nomor 335/Pdt.G/2022/PN Dpk
Tanggal 12 September 2023 — Penggugat:
PT KARABHA DIGDAYA
Tergugat:
1.SARMILIH
2.ABDUL MANAB
3.IDIH SARMILIH
4.MARDY ABDULLAH
5.SITI NURBAYA
Turut Tergugat:
1.KANTOR KELURAHAN TAPOS
2.KANTOR KECAMATAN CIMANGGIS
3.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. TAUFAN ABDUL FATAH, MH
4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
5.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

• Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Untuk Kepentingan Swasta yang merupakan alas kepemilikan Penggugat atas hamparan di atas tanah objek perkara yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis Kabupaten DT II. Bogor (sekarang disebut Jl. Poncol RT/RW 01/010, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat) dengan luas kurang lebih 6.520 M2 (kurang lebih enam ribu lima ratus dua puluh meter persegi), dengan rincian sebagai berikut,

• Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 03 Desember 1975, Nomor: Ba.12/10812/75) Nomor : 593.82/234/PHT/1996 tertanggal 28 Juni 1996 atas nama Inen Idin, yang diketahui oleh H. M IRIH selaku Kepala Desa Tapos dan DRS. Yasin Zainuddin selaku Camat Cimanggis serta diketahui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.
• Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 03 Desember 1975, Nomor : Ba.12/10812/75) Nomor : 593.82/221/PHT/1996 tertanggal 28 Juni 1996 atas nama Inen Idin, yang diketahui oleh H. M IRIH selaku Kepala Desa Tapos dan DRS. Yasin Zainuddin selaku Camat Cimanggis serta diketahui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.
• Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 03 Desember 1975 Nomor : Ba.12/10812/75) Nomor : 593.82/222/PHT/1996 tertanggal 28 Juni 1996 atas nama Inen Idin, yang diketahui oleh H. M IRIH selaku Kepala Desa Tapos dan DRS. Yasin Zainuddin selaku Camat Cimanggis serta diketahui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Peta Situasi No. 231/1997 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor) tertanggal 26 Agustus 1997.

4. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik sah atas sebidang tanah berbentuk hamparan seluas kurang lebih 6.520 M2 (enam ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan 3 SPPHAT yang merupakan bagian dari objek perkara yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten DT II. Bogor (sekarang disebut Jl. Poncol RT/RW 01/010, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat) yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengajukan klaim kepemilikan tanah atas objek perkara dan telah melakukan penguasaan fisik tanah secara illegal di atas tanah objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum.

6.Menyatakan Perbuatan dari Tergugat V yang mengklaim sebagai Pemilik tanah di atas tanah objek perkara tanpa seijin dari Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan batal demi hukum sehingga tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli No.251 Tahun 2013 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M2 ( dua ratus meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat V dengan Tergugat I di hadapan Turut Tergugat III.

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan tanah sengketa/objek perkara kepada Penggugat secara sukarela.

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek dan membongkar seluruh bangunan di atas tanah objek perkara menjadi keadaan seperti semula.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan Para Tergugat tersebut sejumlah Rp.3.742.084.160 (tiga milliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

11.Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara a quo terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan serta memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan di dalam perkara a quo;

13 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

• Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.6.729.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)