Putusan PN CIREBON
4/Pdt.G.S/2023/PN Cbn

Putusan PN CIREBON Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Cbn
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
Tergugat:
1.Sutini
2.Lukmanul Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat perubahan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi:

?(3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?

?(3a) dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan, dan surat kuasa Penggugat yang diajukan oleh Penggugat, diketahui Penggugat berkedudukan di Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan Pangeran Cakrabuana No.06 Rt 001/Rw 005 Kemantren, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, dimana Penggugat selanjutnya memberikan Kuasa dan Penerima Kuasa berkedudukan beralamat kantor cabang di Jalan Pangeran Cakrabuana No.06 Rt 001/Rw 005 Kemantren, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, sehingga dengan merujuk pada Pasal tersebut di atas, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan dihubungkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat perkara tersebut bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan oleh karenanya menjadikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan di dalam Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak termasuk dalam lingkup gugatan sederhana sehigga sudah sepatutnya untuk dinyatakan dicoret dari register perkara perdata gugatan sederhana yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicoret dalam register perkara, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sisa panjar biaya perkara a quo, harus dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana juncto Pasal 4 ayat 3 dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G.S/2022/PN Cbn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.