1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
51/PID.TPK/2023/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 51/PID.TPK/2023/PT BDG
    Tanggal 20 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : YOSEP RUSDIAWAN, S.H.
    Terbanding/Terdakwa : RICKY BACHTIAR Bin Alm. IKUN MULYADI
    Nomor 51/PID.TPK/2023/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 15 Agustus 2023
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Bachtiar Sitompul
    Hakim Anggota Susanto, Brhulman Siregar, Cfra.
    Panitera Sri Yuditiani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI:

    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA;
    - MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR.48/PID.SUS-TPK/2023/PN BDG TANGGAL 17 JULI 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING;
    - MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA, DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    -MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
    - MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya;
    - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 17 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
    - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    -Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 20 September 2023
    Tanggal Dibacakan 20 September 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

91
44