Putusan PN KARANGAYAR
17/Pdt.G.S/2023/PN Krg

Putusan PN KARANGAYAR Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA) KC KARANGANYAR
Tergugat:
RETNO RAHAYU

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di dalam posita-posita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor Nomor 010128000979/BKK JTG/010/128/XI/2021, yang menyatakan TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (nama produk) pada tanggal 18 November 2021 dari PENGGUGAT untuk keperluan Renovasi Rumah, dengan jaminan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3064 Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 248 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00940/2014 tanggal 17/07/2014 atas nama Ngadinem, terkait dengan hal jaminan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3064 atas nama Ngadinem, dimana jaminan Sertifikat tersebut ternyata berbeda nama dengan Tergugat sehingga sertifikat tersebut masih dalam kepemilikan orang lain, sedang di dalam gugatan penggugat, pemilik atas nama sertifikat tersebut tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan di dalam posita gugatan penggugat tidak pula menguraikan secara jelas mengenai siapa dan bagaimana hubungan antara tergugat dengan pemilik sertifikat sehingga menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan dalam hutang piutang antara penggugat dan tergugat, oleh karena dikhawatirkan akan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dan dikhawatirkan akan membawa akibat hukum lebih luas yang mengakibatkan bersengketa dengan pihak lain, maka dengan adanya gugatan yang demikian tentu memiliki kaidah pembuktian yang tidak dipandang secara sederhana, dari segi materi dan pembuktiannya pasti tidak sederhana/atau rumit, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan in casu adalah bukanlah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN Krg, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;