Putusan PT PADANG
206/PDT/2023/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 206/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 3 Oktober 2023 — Pembanding/Tergugat I : DELIMA MAWATI L. TOBING Diwakili Oleh : INDRA WARMAN .SH
Pembanding/Tergugat II : GUDMEN PURBA Diwakili Oleh : INDRA WARMAN .SH
Terbanding/Penggugat : H. SELAMAT SIMAMORA S Alias D. SIMORANGKIR
Terbanding/Turut Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C/Q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) C/Q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PROVINSI SUMATERA BARAT C/Q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Terbanding/Turut Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C/Q. GUBERNUR SUMATERA BARAT C/Q. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI C/Q. CAMAT SIKAKAP C/Q. KEPALA DESA SIKAKAP

MENGADILI:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I DAN II DALAM KONVENSI/PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 101/PDT.G/2022/PN PDG., TANGGAL 16 JUNI 2023, YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI PENULISAN POIN 2 DALAM POKOK PERKARA SETELAH ANGKA 4, YANG AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

1. DALAM KONVENSI
   1. DALAM EKSEPSI:

• MENYATAKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
  1. DALAM POKOK PERKARA:
     1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
     2. MENYATAKAN SAH DAN BERHARGA SERTA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PERALIHAN HAK DARI ALM. BAPAK DJOSUA SABELAU KEPADA ALM. BAPAK M. SIMORANGKIR TERHADAP SEBIDANG TANAH SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM 2 (DUA) PERSIL SURAT JUAL BELI YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA NAGARI PAGAI UTARA/SELATAN (SEKARANG DESA SIKAKAP) MASING-MASING PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 1968, ATAS NAMA M. SIMORANGKIR;

1. MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAT);
2. MENYATAKAN BAHWA OBJEK TANAH TERPERKARA SELUAS 869 M² (DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN METER PERSEGI), TERLETAK DI DUSUN SEAY BARU POLAGA, DESA SIKAKAP, KECAMATAN SIKAKAP, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI-SUMATERA BARAT, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

• OBJEK TANAH TERPERKARA I SEBIDANG TANAH SELUAS 283 M² (DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA METER PERSEGI), DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

• OBJEK TANAH TERPERKARA II SEBIDANG TANAH SELUAS 158 M² (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

• OBJEK TANAH TERPERKARA III SEBIDANG TANAH SELUAS 428 M² (EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

ADALAH HAK MILIK SAH ALM. BAPAK M. SIMORANGKIR YANG SELANJUTNYA MENJADI HAK MILIK PENGGUGAT SELAKU AHLIWARISNYA YANG SAH MENURUT HUKUM;

1. MENGHUKUM PARA TERGUGAT ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK DARI PARA TERGUGAT ATAS OBJEK TANAH TERPERKARA TERSEBUT, UNTUK MENYERAHKANNYA KEPADA PENGGUGAT SELAKU AHLIWARIS ALM. BAPAK M. SIMORANGKIR DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG TANPA BEBAN APAPUN;
2. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH) UNTUK SETIAP HARI KETERLAMBATAN ATAS PELAKSANAAN ISI PUTUSAN INI;
3. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI SELAIN DAN SELEBIHNYA;

1. DALAM REKONVENSI

• MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARATERGUGAT KONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

1. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I DAN II DALAM KONVENSI/PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 16 Juni 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan poin 2 Dalam Pokok Perkara setelah angka 4, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI
   1. Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
  1. Dalam Pokok perkara:
     1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
     2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat peralihan hak dari Alm. Bapak Djosua Sabelau kepada Alm. Bapak M. Simorangkir terhadap sebidang tanah sebagaimana yang diterangkan dalam 2 (dua) persil Surat Jual Beli yang diterbitkan oleh Kepala Nagari Pagai Utara/Selatan (sekarang Desa Sikakap) masing-masing pada tanggal 17 Februari 1968, atas nama M. Simorangkir;

1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaat);
2. Menyatakan bahwa objek tanah terperkara seluas 869 M² (delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Dusun Seay Baru Polaga, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

• Objek Tanah Terperkara I sebidang tanah seluas 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Objek Tanah Terperkara II sebidang tanah seluas 158 M² (seratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

• Objek Tanah Terperkara III sebidang tanah seluas 428 M² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Adalah hak milik sah Alm. Bapak M. Simorangkir yang selanjutnya menjadi hak milik Penggugat selaku Ahliwarisnya yang sah menurut hukum;

1. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas objek tanah terperkara tersebut, untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku Ahliwaris Alm. Bapak M. Simorangkir dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

1. DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi untuk seluruhnya;

1. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);