Putusan PN MANOKWARI
10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMIN TANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?tindak pidana korupsi? sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 1 tanggal 19 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, SH Notaris di Jayapura, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 dan Pengangkatan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Akta Nomor 10 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh H. Tri Mulyadi, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Jayapura, yang telah diterima dan dicatat dalam sistim Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0125543 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 April 2017, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 41 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Irnawati Nazar, SH Notaris di Sorong, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistim Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2019 Nomor AHU-AH.01.03.0222628 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

2. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 54.A/DIR-BPD/XII/2009, tentang BPP. GCG. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

3. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 68/DIR-BPD/IX/2015 tanggal 30 September 2015;

4. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 45.D/DIR-BPD/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);

5. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 Tentang Standart Operational Procedure Stuktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

6. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Peraturan Perusahaan Bank Papua Tahun 2016;

7. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 017/DIR-BPD/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 Tentang Perubahan Lampiran Tentang Surat Keputusan Direksi Nomor: 69/DIR-BPD/IX/2015 Tentang Standart Operational Procedure Stuktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

8. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Kesepakatan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 78.A/PKS-BPD/IX/2016 tanggal 28 September 2016.entang penunjukan Bank Papua sebagai Bank penyalur Kredit Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI;

9. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

10. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-Sg.DL/01/2017 ? Nomor: 1/PKS-BPD/I/2017 Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

11. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: HK.02.03-SG/18 ? Nomor: 78.C/PKS-BPD/IX/2016 Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

12. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 1.A/DIR-BPD/1/2016 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Menandatangani Perjanjian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

13. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat kepada Seluruh Kepala Cabang Penyalur KPR Sejahtera-FLPP Nomor: 147/PER-Kk0/2017 tanggal 6 Maret 2017 Perihal Penyaluran KKPR dan KPR Sejahtera (FLPP);

14. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat kepada Seluruh Kepala Cabang Penyalur KPR Sejahtera-FLPP Nomor: 643/PER.Kko/2017 tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Penegasan Tata Kelola Penyaluran KPRS-FLPP;

15. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Pjs. Pemimpin Cabang Teminabuan Nomor: 483/TMN/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Divisi Bisnis UMK dan Konsumer;

16. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Nomor 542/TMN/XII/2018 Tanggal 4 Desember 2018 Perihal Permohonan Pengusulan Hapus Buku Kredit Terhadap 73 Debitur Dengan Rincian Tunggakan Pokok Sebesar Rp12.915.177.078,00 Dan Tunggakan Bunga Sebesar Rp622.872.326,00;

17. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Nomor 989/UMK.Kko/2018 Tanggal 13 Desember 2018;

18. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Divisi Pengelolaan Aset Khusus Nomor 1618/AKS.Ppk/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Hapus Buku Desember Tahun 2018;

19. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: 84/DIR-BPD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang pelaksanaan Hapus Buku Kredit macet pada bulan Desember Tahun 2018 PT.Bank Pembangunan Daerah Papua;

20. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Divisi Pengembangan Rakyat Nomor: 692/PER-Kko/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Penyaluran KPR Sejahtera (FLPP);

21. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Nota Nomor 248/PER.Kko/2017 tanggal 20 Maret 2018 perihal pelaksanaan KPRS Tahun 2018;

22. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Nomor 279/PER.Kko/2017 tanggal 04 April 2018 perihal Tindak Lanjut pelaksanaan penyaluran KPRS tahun 2018 terkait revisi surat UM.01.11-Dp/61 PUPR;

23. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi No. 83/DIR-BPD/XII/2018, tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;

24. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir: terhadap 73 User/ Debitur KPRS FLPP fiktif pada Kantor Cabang Teminabuan Tahun 2016 dan Tahun 2017: antara lain:;

? Aplikasi Pengajuan/ Permohonan KPRS FLPP;

? Dokumen Pencairan KPRS FLPP (Overbooking & Disebursement);

? Surat Perjanjian Kredit.

25. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Divisi Audit Internal No.187/SKI.Aum/2018 tanggal 05 Oktober 2018 perihal Usulan Audit Investigasi oleh Satuan Kerja Anti Fraud;

26. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Tugas dari Direktur Utama Nomor: 07/KHS.DAI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;

27. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Audit Khusus Nomor: 07/KHS-DAI/VIII/2019 Tentang Audit Khusus Pemberian KPR Sejahtera-FLPP PT. Bank Papua Kantor Cabang Teminabuan (Melingkupi Cabang Teminabuan dan KCP. Kumurkek) tanggal 29 Januari 2020;

28. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Surat Tugas No.06/KHS.DAI/VIII/2019;

29. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Laporan Audit Khusus Nomor 02/KHS-SKAI/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 terhadap KC Teminabuan terkait perbuatan tercela antara Sdr Rahmayati dan Sdr Syamsul Arif berikut Surat Tugasnya;

30. 1 (satu) set copy yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas Supervisi KPR Sesorong Raya, berdasarkan Nota Bank Papua Nomor : 850/UMK.Kko/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal Kegiatan Supervisi KPR Se-Sorong Raya;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Muh. Ramli dan Tersangka Ajamudin.

2. 1. 1 (satu) set copy sesuai asli Nota Nomor: 1095/KKH-Ppk/2018 tanggal 19 Desember 2018 Perihal Penyampaian Rencana Hapus Buku Tahun 2018 dari Divisi Kredit Khusus;

2. 1 (satu) set copy sesuai asli Surat Nomor: 1582/AKS.Ppk/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Usulan Hapus Buku Kredit Macet Desember 2018 daro Divisi Pengelolaan Aset Khusus kepada Direksi;

3. 1 (satu) set copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/DIR-BPD/II/2013 Tentang Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tanggal 01 Februari 2013;

4. 1 (satu) set copy sesuai asli Surat Edaran Direksi Kepada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Perihal Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) Nomor: 13/SE-BPD/IX/2013 tanggal 03 September 2013;

5. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Nomor: 04/278/UMK/2018 tanggal 15 November 2018 Perihal Pemberitahuan Pelunasan Dipercepat Tahap 2 dari Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Direktur Keuangan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta 1 (satu) bundel lampirannya;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Muh. Ramli dan Tersangka Ajamudin.

1. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00127 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 201/GW/2013);

2. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00140 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00399/GW/2018);

3. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00141 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00400/GW/2018);

4. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00142 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00401/GW/2018);

5. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00143 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00402/GW/2018);

6. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00144 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00403/GW/2018);

7. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00145 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00404/GW/2018);

8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00146 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00405/GW/2018);

9. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00147 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00406/GW/2018);

10. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00148 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00407/GW/2018);

11. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00149 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00408/GW/2018);

12. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00150 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00409/GW/2018);

13. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00151 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00410/GW/2018);

14. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00152 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00411/GW/2018);

15. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00179 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00479/GW/2018);

16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00180 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00480/GW/2018);

17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00181 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00481/GW/2018);

18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00182 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00482/GW/2018);

19. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00183 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00483/GW/2018);

20. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00184 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00484/GW/2018);

21. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00185 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00485/GW/2018);

22. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00186 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00486/GW/2018);

23. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00187 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00487/GW/2018);

24. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00188 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00488/GW/2018);

25. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00189 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00489/GW/2018);

26. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00190 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00490/GW/2018);

27. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00191 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00491/GW/2018);

28. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00192 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00492/GW/2018);

29. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00193 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00493/GW/2018);

30. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00194 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00494/GW/2018);

31. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00195 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00495/GW/2018);

32. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00196 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00496/GW/2018);

33. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00197 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00497/GW/2018);

34. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00198 Atas Nama Pemegang Hak PT. Cahaya Nani Bili (Surat Ukur No. 00498/GW/2018);

35. 3 (tiga) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 81/SK/Not-PPAT/07-2019 tanggal 2 Juli 2019 Perihal Pending Pekerjaan;

36. 2 (dua) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 04/SK/Not-PPAT/01-2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Permasalahan Developer Nani Bilik Group (Muh. Ramli);

37. 2 (dua) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 04/SK/Not-PPAT/01-2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Permasalahan Developer Nani Bilik Group (Muh. Ramli);

38. 1 (satu) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 375/SK/Not-PPAT/06-2016 tanggal 12 Juli 2016 Perihal Pengajuan Biaya;

39. 1 (satu) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 750/SK/Not-PPAT/12-2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal Pengenaan Pajak & Bea Perolehan;

40. 1 (satu) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 139/SK/Not-PPAT/02-2017 tanggal 1 Maret 2017 Perihal Laporan Pekerjaan;

41. 3 (tiga) lembar Surat Notaris - PPAT Abdul Ro?uf, S.H No. 764/SK/Not-PPAT/12-2016 tanggal 6 Desember 2016 Perihal Laporan Pekerjaan;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Muh. Ramli.

4. 1. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010202012232 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

2. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010302000291 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

3. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010301000551 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

4. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010301001004 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

5. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010302000696 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

6. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010301001100 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

7. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Papua KC Teminabuan Nomor Rekening 2010301001063 atas nama Muh Ramli Sela Periode 01/01/2016 s.d 04/10/2022;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Muh. Ramli.

5. 1. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5234/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

2. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5231/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

3. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5237/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

4. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5236/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

5. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5232/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

6. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5262/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

7. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5260/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

8. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5261/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

9. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5267/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

10. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5265/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

11. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5233/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

12. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5266/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

13. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5235/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

14. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5259/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

15. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5230/NOT/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

16. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5263/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

17. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5264/NOT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

18. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5415/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

19. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5419/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

20. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5418/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

21. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5417/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

22. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5414/NOT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

23. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5604/NOT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

24. 1 (satu) lembar photo copy sesuai asli Covernote Nomor: 5603/NOT/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan Notaris/PPAT Retna Purbawati, S.H., S.E.,M.Kn;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Muh. Ramli dan Tersangka Ajamudin.

6. 1. Surat Keputusan Direksi Nomor: 62/Dir-BPD/VIII/2012 Tentang Komposisi Komite Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 13 Agustus 2012;

2. Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: 170/BA-REKON/PPDPPTW3/2021 ? Nomor: 1043/UMK.Kko/2021 tanggal 6 September 2021;

3. Rekening Koran User tahun 2016 dan 2017;

4. Nota Pemimpin Cabang Teminabuan ke Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Nomor: 550/TMN/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Hapus Buku;

5. Inquery Infromasi Finansial Rekening Kredit;

6. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2016;

7. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2017;

8. Penyaluran KPR FLPP T.A 2016 ? 2017;

9. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEPEG//19/1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya tanggal 01 April 1992 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;

10. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 117/KEPEG/IV/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 29 April 2016 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;

11. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 60/KEPEG/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 Februari 2017 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;

12. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 18/Kepeg/III/2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 03 Maret 2008 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;

13. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 242.A/Kepeg/XI/2013 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 22 November 2013 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;

14. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 73/KEPEG/III/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 1 Maret 2016 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;

15. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 182/KEPEG/VII/2018 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 24 Juli 2018 dan lampirannya atas nama Jamin Tanan;

16. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/Kepeg/I/2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 09 Januari 2013 dan lampirannya atas nama Merlin Manuputty;

17. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 110/Kepeg/IV/2016 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 22 April 2016 dan lampirannya atas nama Merlin Manuputty;

18. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 156/Kepeg/X/2011 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 07 Oktober 2011 dan lampirannya atas nama Rahmayati;

19. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 83/KEPEG/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 Februari 2017 atas nama Rahmayati;

20. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/Kepeg/I/2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 09 Januari 2013 dan lampirannya atas nama Jarot Hermawan;

21. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 297/Kepeg/X/2018 tentang Penepatan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 17 Oktober 2018 dan lampirannya atas nama Jarot Hermawan;

22. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 242.A/Kepeg/XI/2013 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 22 November 2013 atas nama Yohana Lidia Kanath;

23. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 249/Kepeg/XI/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 21 November 2016 atas nama Yohana Lidia Kanath;

24. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 15/KEPEG/IV/1998 tentang Pengangkatan Honorer Percobaan Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya tanggal 03 Juni 1998 atas nama Zulkarnain;

25. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 60/Kepeg/II/2017 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 10 Februari 2017 atas nama Zulkarnain;

26. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 249/Kepeg/XI/2016 tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 21 November 2016 atas nama Romdloni;

27. Surat Keputusan Direksi Nomor: 338/KEPEG/X/2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama Romdloni tanggal 11 Oktober 2017;

28. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 297/Kepeg/X/2018 tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Isbandi Handoko Kastella;

29. Surat Nomor:06/2015.5/HCT/2019 Perihal Mutasi Pegawai tanggal 28 Mei 2021 atas nama Isbandi Handoko Kastella;

30. Rekap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera FLPP di Kantor Cabang Teminabuan;

31. Surat Keberatan Merlin Manuputty;

32. Surat Keberatan Rahmayati;

33. Surat Nomor: 04/120 B/PER/2016 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 dan lampiran;

34. Surat Nomor: 04/24/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017 tanggal 09 Februari 2017 dan lampiran;

35. Surat Nomor: 04/31/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 dan lampiran;

36. Surat Nomor: 04/32/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 dan lampiran;

37. Surat Nomor: 04/40/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017 tanggal 07 Maret 2017 dan lampiran;

38. Surat Nomor: 04/60/PER/2017 Perihal Permintaan Pembayaran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 dan lampiran;

39. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Jum?at tanggal 20-12-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Syamsul Arief;

40. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa tanggal 17 September 2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Melin Manuputty;

41. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Kamis tanggal 12-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Rahmayati;

42. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa tanggal 17-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Yamin Tanan;

43. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Selasa tanggal 10 September 2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Jarot Hermawan;

44. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Kamis tanggal 12-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Miselan;

45. Berita Acara Permintaan Keterangan hari Sabtu tanggal 14-09-2019 dari Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Zulkarnain;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum utuk dipergunakan dalam perkara lainnya

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).