Putusan PN LUBUK SIKAPING
6/Pdt.G.S/2023/PN Lbs

Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Lbs
Tanggal 4 Juli 2023 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG LUBUK SIKAPING
Tergugat:
1.RIDOLA SYAPUTRA
2.SYAHRIL
3.YETTIMAR

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ?Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat yakni tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) surat Perjanjian Kredit (SPK) 12 tanggal 07 Juni 2018 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPK 122 tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang bahwa yang dimaksud gugatan sederhana ialah perkara perdata yang tata cara pemeriksaan di persidangan dilakukan dengan pembuktian yang sederhana, perkara dalam gugatan sederhana ditentukan sebagai perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diburbah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana dalam pasal 3 ayat 2 PERMA tersebut diatas mengatur mengenai hal-hal yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat diuraikan beberapa bukti surat yang akan diajadikan bukti pada perkara ini. Namun yang dilampirkan oleh Penggugat hanya salah satu bukti surat saja sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERMA tentang Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga dengan tidak dilampirkannya bukti tersebut maka Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PERMA tentang Gugatan sederhana ditegaskan bahwa Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini. Ada pun Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA 4 tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa materi Gugatan sederhana Penggugat, dalam uraian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak disebutkan apa yang menjadi kewajiban Tergugat II dan Tergugat III terhadap Surat Perjanjian Kredit (SPK) 12 tanggal 07 Juni 2018 tersebut, selanjutnya tidak diuraikan di dalam materi gugatannya apa yang menjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, setelah Hakim memeriksa materi Gugatan Penggugat maka menurut Hakim pemeriksa bahwa pemeriksaan Gugatan Sederhana Penggugat memiliki beban pembuktian yang tidak sederhana karena ada Tergugat III yang ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini dan tidak diuraikan apa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya dan tidak pula diuraikan apa kewajibannya terhadap perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 6/Pdt.G.S/2023/PN Lbs dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.