Putusan PN NGANJUK
20/Pdt.G.S/2023/PN Njk

Putusan PN NGANJUK Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Njk
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penggugat:
BPR NAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA
Tergugat:
1.Hj Yayuk Tri Nur Hayati
2.Soewarso

Menimbang, Bahwa Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut :

1. Pihakyang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri ;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapanaanmaning/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG)). Terhadap pelaksanaan aanmaning tersebut dibuat berita acaraaanmaning.
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, KetuaPengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalampelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR).Penjelasan kekuatan umum menurutProf. R. Subekti, S.H.dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata(Binacipta, Bandung;1989 cetakan ke3, hal.130) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atauconservatoir beslag,makaconservatoir beslagsecara otomatis menjadi sita eksekusi.Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita.Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa ?para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo khususnya pada posita angka 10, angka 11, pada petitum angka 6, angka 7 tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanadan Peraturan Perundang?undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 20/PDT.G.S/2023/PN. Njk dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.