Putusan PN POLEWALI
183/Pid.B/LH/2023/PN Pol

Putusan PN POLEWALI Nomor 183/Pid.B/LH/2023/PN Pol
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SIDDIQ, SH
Terdakwa:
ZULFA ARIFIN Bin H. PATONI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zulfa Arifin bin H. Patoni tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 3 (tiga) Lembar Dokumen SAKR, Masing-masing tanggal 11-4-2023 (tanpa nomor), tanggal 16 Mei 2023 (Nomor: 00001) dan tanggal 19 Juni 2023 (Nomor: 00002);
• 1 (satu) Lembar Daftar Kayu Olahan Nomor 00002 tanggal 19 Juni 2023
• 6 (enam) Lembar Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 31.05.14.10.1.00030 An. Fanus Penmau;
• 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, Nomor: 37/76/IUIPHHK/PMDN/2013, tanggal 29 Nopember 2015, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Tara?de Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 1 (satu) Unit Mesin Diesel ZH1130K Warna Merah, Merk Jiangdong, Engine No. 21310243740;
• 1 (Satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiangdong tanpa Warna dan No. Mesin;
• 1 (Satu) Mata Serkel/ Mata Somil;
• 63 (enam puluh tiga) Picis/batang kayu jenis Uru/ Cempaka berbentuk bantalan atau setara dengan 4,6660 Meter Kubik;
• 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Picis/batang kayu jenis Uru/Cempaka berbentuk papan atau setara 6,8515 Meter Kubik;
• 73 (tujuh puluh tiga) Picis/batang kayu jenis Mangi/Kayu Besi atau setara dengan 2,0600 Meter Kubik;
• 10 (sepuluh) Picis/batang kayu jenis Bayam Jawa atau setara dengan 0,2058 Meter Kubik;

dikembalikan kepada Terdakwa Zulfa Arifin bin H. Patoni.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;