Putusan PN WAINGAPU
4/Pid.Pra/2023/PN Wgp

Putusan PN WAINGAPU Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp
Tanggal 23 Oktober 2023 — Pemohon:
Tomi Umbu Pura.S.AB
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Nusa Tenggara Timur Cq. Kapolres Sumba Timur,

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa panggilan terhadap diri Pemohon tanpa di landasi pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Putusan MK Nomor: 16/ PUU-XV/2018 tertanggal 28 Juni 2018 jo. Putusan MK Nomor: 26/ PUU-XIV/2018 tertanggal 28 juni 2018, adalah tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penyelidikan atas diri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Hukum bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /99/IX/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana a quo adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Memulihkan status Pemohon ke dalam keadaan semula;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
10. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;